PSI Tak Berniat Bikin Gaduh Saat Sebut Ada Politik Uang Dalam Pemilihan Wagub DKI

Kompas.com - 16/07/2019, 14:24 WIB
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, di Kantor DPW PSI, Tanah Abang, Senin (15/7/2019) RYANA ARYADITA UMASUGIWakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, di Kantor DPW PSI, Tanah Abang, Senin (15/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menepis anggapan bahwa pernyataannya tentang adanya politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta hanya untuk membuat gaduh.

Rian mengatakan, PSI hanya ingin memberikan informasi ke publik dan untuk mendapat penindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Niatan PSI semata-mata agar para elite politik tidak ikutan politik uang dalam pemilihan wagub. Saya sih punya niatan melempar ini ke publik agar ada tindak lanjut dari KPK. Itu saja sih. Kalau teman-teman dari partai lain soal gaduh itu enggak apa-apa," ucap Rian saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Pemilihan Cawagub DKI Terlalu Lama, PKS Dinilai Gagal Lakukan Lobi Politik

Soal permintaan untuk memberikan bukti adanya politik uang tersebut, Rian menyatakan bahwa dia melindungi identitas elite politik yang memberitahu dirinya tetang adanya politik uang itu.

"Ya kan saya dapat informasi dari elite politik, dapat informasi dong. Masa cuma karena ada pertanyaan dari elite-elite partai lalu saya korbankan kepercayaan informan saya. Apa ada seseorang yang tahu di mana transaksinya, jam berapa, di mana diketahui," kata dia.

Anggota Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta Gembong Warsono sebelumnya meminta agar PSI tak membuat kegaduhan dalam proses pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI dengan membuat isu adanya politik uang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gembong heran, PSI bisa tahu adanya politik uang sementara dia yang anggota pansus tidak tahu hal itu.

"Saya yang sudah di dalam saja enggak tahu, kok dia yang di luar tahu. Jadi jangan menduga-duga. Kalau memang belum betul-betul akurat informasinya saya kira jangan dilempar ke publik sehingga menimbulkan kegaduhan, janganlah," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin kemarin.

Baca juga: PSI Minta KPK Telusuri Dugaan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Rian mengatakan, dia tahu hal itu dari dua sumber berbeda dan terpisah.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua," kata Rian, Senin lalu

Ia menyebutkan, transaksi tersebut agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi kuorum pemilihan cawagub DKI Jakarta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Ganjil Genap di Jakarta Belum Diberlakukan dalam Waktu Dekat

Kasus Covid-19 Melonjak, Ganjil Genap di Jakarta Belum Diberlakukan dalam Waktu Dekat

Megapolitan
Road Bike Diminta Tak Diistimewakan, Pesepeda: Semua Ingin Olahraga, Kenapa Dibedakan?

Road Bike Diminta Tak Diistimewakan, Pesepeda: Semua Ingin Olahraga, Kenapa Dibedakan?

Megapolitan
Dishub Copot Rambu Uji Coba Road Bike Melintas di JLNT Casablanca

Dishub Copot Rambu Uji Coba Road Bike Melintas di JLNT Casablanca

Megapolitan
Petugas Hentikan dan Larang Pesepeda Selain Road Bike Naik ke JLNT Casablanca

Petugas Hentikan dan Larang Pesepeda Selain Road Bike Naik ke JLNT Casablanca

Megapolitan
Warga KTP Non-Jakarta Usia 18 Tahun ke Atas Juga Bisa Divaksin, Beikut Syaratnya...

Warga KTP Non-Jakarta Usia 18 Tahun ke Atas Juga Bisa Divaksin, Beikut Syaratnya...

Megapolitan
Tata Cara Lapor Diri PPDB DKI Jakarta untuk Jalur Prestasi

Tata Cara Lapor Diri PPDB DKI Jakarta untuk Jalur Prestasi

Megapolitan
Covid-19 di Jakarta Melonjak, Ini 25 Kelurahan dengan Kasus Aktif Tertinggi

Covid-19 di Jakarta Melonjak, Ini 25 Kelurahan dengan Kasus Aktif Tertinggi

Megapolitan
Hari Terakhir Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT, Banyak Sepeda Lain Melintas

Hari Terakhir Uji Coba Lintasan Road Bike JLNT, Banyak Sepeda Lain Melintas

Megapolitan
Lonjakan Serius Kasus Covid-19 di Jakarta, Lebih dari 2.000 Orang Positif per Harinya

Lonjakan Serius Kasus Covid-19 di Jakarta, Lebih dari 2.000 Orang Positif per Harinya

Megapolitan
Nilai Baru Update di PPDB Jakarta, Cerita Orang Tua Perjuangkan Sekolah Anak Hingga Detik Terakhir

Nilai Baru Update di PPDB Jakarta, Cerita Orang Tua Perjuangkan Sekolah Anak Hingga Detik Terakhir

Megapolitan
Kota Tangerang Catat 67 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Kota Tangerang Catat 67 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Aksi Protes di Hari Terakhir Uji Coba Road Bike Batal, Diganti dengan Diskusi

Aksi Protes di Hari Terakhir Uji Coba Road Bike Batal, Diganti dengan Diskusi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Tangsel Catat 79 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

UPDATE 12 Juni: 185 Kasus Baru Covid-19 Ditemukan di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 12 Juni: Depok Catat 165 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan

Video Rekomendasi

komentar di artikel lainnya
Close Ads X