4 Pengamen Korban Salah Tangkap Laporkan Hakim Praperadilan ke KY

Kompas.com - 02/08/2019, 15:48 WIB
Empat Korban salah tangkap mengadukan hakim yang menolak praperadilan mereka ke Komisi Yudisial pada Jumat (2/8/2019) JIMMY RAMADHAN AZHARIEmpat Korban salah tangkap mengadukan hakim yang menolak praperadilan mereka ke Komisi Yudisial pada Jumat (2/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum empat pengamen korban salah tangkap, Oky Wiratama Siagian melaporkan hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Elfian ke Komisi Yudisial, Jumat (2/8/2019).

Oky mengatakan, hakim Elfian diduga telah melakukan pelanggaran hukum acara pidana Pasal 82 ayat 2 KUHAP.

"Di dalam pasal 82 ayat 2 KUHAP itu dijelaskan bahwa hakim dalam memberikan putusan harus memberikan dasar hukum atau alasan-alasan hukum," kata Oky kepada wartawan di gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Hakim Tolak Gugatan Ganti Rugi Empat Pengamen Korban Salah Tangkap

Oky memaparkan, Elfian dalam putusuannya menggugurkan pra-peradilan keempat kliennya dengan dasar petikan putusan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) yang sudah diterima mereka sejak Maret 2016 lalu.

Sementara mereka mengajukan sidang pra-peradilan pada tanggal 21 Juni 2019 dengan dasar salinan putusan PK MA yang baru mereka terima pada 25 Maret 2019.

Di dalam pasal 7 ayat (1) PP 92 tahun 2015 disebutkan bahwa "tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksuf dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima."

Baca juga: Kuasa Hukum 4 Pengamen Pertanyakan Putusan Hakim yang Tolak Tuntutan Ganti Rugi

"Namun pada saat putusan pra peradilan hakim kemarin, tidak ada pertimbangan hakim atas dasar apa yang mengesampingkan salinan putusan pengadilan ini," ujar Oky.

"Misal hakim mengatakan berdasarkan surat edaran MA petikan putusan kedudukan lebih tinggi dibandingkan salinan putusan, itu ya logis dan ada pertimbangannya, tapi ini kan tidak ada," sambungnya.

Adapun laporan tersebut telah diterima Komisi Yudisial dengan nomor 0892/VIII/2019/P.

Sebelumnya, hakim tunggal sidang praperadilan empat pengamen Cipulir, Elfian, menolak seluruh gugatan yang diajukan pemohon. Hakim menolak lantaran materi permohonan yang diajukan dianggap sudah kadaluarsa.

Hakim menilai, permohonan kedaluwarsa karena pihak kuasa hukum pengamen Cipulir, yakni Oky Wiratama Siagian, seharusnya mengajukan gugatan ganti rugi tiga bulan setelah petikan dari Mahkamah Agung diterima pengggugat pada 11 Maret 2016 lalu.

"Menimbang bahwa oleh karena petikan atau salinan putusan kedudukannya sama dalam menentukan waktu untuk mengajukan permohonan ganti rugi maka dengan telah diterimanya oleh penasihat hukum para pemohon petikan putusan tanggal 11 maret 2016 dan menerima salinan putusan tanggal 25 maret 2019 bukti P16 maka masa 3 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 PP 92/2015 sejak diterimanya petikan putusan tanggal 11 maret 2016," kata Elfian.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Pedagang di Pasar Jakarta yang Tolak Swab Test Covid-19 Dilarang Berjualan

Megapolitan
Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Foto Pejabat Depok di Spanduk Tampak Janggal, Pemkot Akui Itu Hasil Editan

Megapolitan
Dua Kali Penculikan Anak di Sukmajaya Depok, Polisi Janji Makin Rajin Patroli

Dua Kali Penculikan Anak di Sukmajaya Depok, Polisi Janji Makin Rajin Patroli

Megapolitan
Anak-anak Korban Pencabulan di Gereja di Depok Diduga Dikondisikan agar Tak Merasa Dicabuli

Anak-anak Korban Pencabulan di Gereja di Depok Diduga Dikondisikan agar Tak Merasa Dicabuli

Megapolitan
Pengemudi Grab Wajib Foto Selfie Pakai Masker Sebelum Antar Jemput Penumpang

Pengemudi Grab Wajib Foto Selfie Pakai Masker Sebelum Antar Jemput Penumpang

Megapolitan
Pembeli Tidak Dikenakan Sanksi jika Langgar Aturan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta

Pembeli Tidak Dikenakan Sanksi jika Langgar Aturan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta

Megapolitan
Sepekan Ini, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Naik meski Tes Berkurang

Sepekan Ini, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Naik meski Tes Berkurang

Megapolitan
Epidemiolog: Jangan Mimpi Pandemi Covid-19 Akan Selesai Tahun Ini

Epidemiolog: Jangan Mimpi Pandemi Covid-19 Akan Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ

Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ

Megapolitan
Pemutaran Film di Bioskop Diizinkan tetapi Penonton Harus Selalu Gunakan Masker

Pemutaran Film di Bioskop Diizinkan tetapi Penonton Harus Selalu Gunakan Masker

Megapolitan
Cegah Kongko-kongko, Live Music di Kafe Dilarang Beroperasi Selama PSBB Transisi

Cegah Kongko-kongko, Live Music di Kafe Dilarang Beroperasi Selama PSBB Transisi

Megapolitan
Kronologi Munculnya Klaster Covid-19 di Ponpes Kota Tangerang, Berawal Pengajar Pulang Mudik

Kronologi Munculnya Klaster Covid-19 di Ponpes Kota Tangerang, Berawal Pengajar Pulang Mudik

Megapolitan
Edarkan Narkoba, 24 Orang Ditangkap Polisi di Bogor

Edarkan Narkoba, 24 Orang Ditangkap Polisi di Bogor

Megapolitan
Petugas Kebersihan Stasiun Temukan Uang Rp 500 Juta di Plastik, Dikembalikan ke Pemiliknya

Petugas Kebersihan Stasiun Temukan Uang Rp 500 Juta di Plastik, Dikembalikan ke Pemiliknya

Megapolitan
Diizinkan Angkut Penumpang, Grab di Bekasi Pasang Partisi Plastik di Setiap Armada

Diizinkan Angkut Penumpang, Grab di Bekasi Pasang Partisi Plastik di Setiap Armada

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X