4 Pengamen Korban Salah Tangkap Laporkan Hakim Praperadilan ke KY

Kompas.com - 02/08/2019, 15:48 WIB
Empat Korban salah tangkap mengadukan hakim yang menolak praperadilan mereka ke Komisi Yudisial pada Jumat (2/8/2019) JIMMY RAMADHAN AZHARIEmpat Korban salah tangkap mengadukan hakim yang menolak praperadilan mereka ke Komisi Yudisial pada Jumat (2/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum empat pengamen korban salah tangkap, Oky Wiratama Siagian melaporkan hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Elfian ke Komisi Yudisial, Jumat (2/8/2019).

Oky mengatakan, hakim Elfian diduga telah melakukan pelanggaran hukum acara pidana Pasal 82 ayat 2 KUHAP.

"Di dalam pasal 82 ayat 2 KUHAP itu dijelaskan bahwa hakim dalam memberikan putusan harus memberikan dasar hukum atau alasan-alasan hukum," kata Oky kepada wartawan di gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Hakim Tolak Gugatan Ganti Rugi Empat Pengamen Korban Salah Tangkap

Oky memaparkan, Elfian dalam putusuannya menggugurkan pra-peradilan keempat kliennya dengan dasar petikan putusan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) yang sudah diterima mereka sejak Maret 2016 lalu.

Sementara mereka mengajukan sidang pra-peradilan pada tanggal 21 Juni 2019 dengan dasar salinan putusan PK MA yang baru mereka terima pada 25 Maret 2019.

Di dalam pasal 7 ayat (1) PP 92 tahun 2015 disebutkan bahwa "tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksuf dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima."

Baca juga: Kuasa Hukum 4 Pengamen Pertanyakan Putusan Hakim yang Tolak Tuntutan Ganti Rugi

"Namun pada saat putusan pra peradilan hakim kemarin, tidak ada pertimbangan hakim atas dasar apa yang mengesampingkan salinan putusan pengadilan ini," ujar Oky.

"Misal hakim mengatakan berdasarkan surat edaran MA petikan putusan kedudukan lebih tinggi dibandingkan salinan putusan, itu ya logis dan ada pertimbangannya, tapi ini kan tidak ada," sambungnya.

Adapun laporan tersebut telah diterima Komisi Yudisial dengan nomor 0892/VIII/2019/P.

Sebelumnya, hakim tunggal sidang praperadilan empat pengamen Cipulir, Elfian, menolak seluruh gugatan yang diajukan pemohon. Hakim menolak lantaran materi permohonan yang diajukan dianggap sudah kadaluarsa.

Hakim menilai, permohonan kedaluwarsa karena pihak kuasa hukum pengamen Cipulir, yakni Oky Wiratama Siagian, seharusnya mengajukan gugatan ganti rugi tiga bulan setelah petikan dari Mahkamah Agung diterima pengggugat pada 11 Maret 2016 lalu.

"Menimbang bahwa oleh karena petikan atau salinan putusan kedudukannya sama dalam menentukan waktu untuk mengajukan permohonan ganti rugi maka dengan telah diterimanya oleh penasihat hukum para pemohon petikan putusan tanggal 11 maret 2016 dan menerima salinan putusan tanggal 25 maret 2019 bukti P16 maka masa 3 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 PP 92/2015 sejak diterimanya petikan putusan tanggal 11 maret 2016," kata Elfian.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Denda Pelanggar PSBB di Jakarta Terkumpul Rp 4,9 Miliar

Denda Pelanggar PSBB di Jakarta Terkumpul Rp 4,9 Miliar

Megapolitan
Satpol PP Sebut Warga Ibu Kota Makin Taat Kenakan Masker

Satpol PP Sebut Warga Ibu Kota Makin Taat Kenakan Masker

Megapolitan
Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Petugas Sempat Kesulitan karena Asap Tebal

Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Petugas Sempat Kesulitan karena Asap Tebal

Megapolitan
Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Asap Tebal Mengepul

Kebakaran di Basement Pasaraya Manggarai, Asap Tebal Mengepul

Megapolitan
Polisi Tangkap 13 Pemuda yang Tawuran di Kebon Jeruk

Polisi Tangkap 13 Pemuda yang Tawuran di Kebon Jeruk

Megapolitan
Perumahan Vila Jatirasa Bekasi Terendam Banjir, Tim SAR Evakuasi 20 Warga

Perumahan Vila Jatirasa Bekasi Terendam Banjir, Tim SAR Evakuasi 20 Warga

Megapolitan
Banjir hingga 1,5 Meter di Bekasi, Tim SAR Jakarta Bantu Evakuasi Korban

Banjir hingga 1,5 Meter di Bekasi, Tim SAR Jakarta Bantu Evakuasi Korban

Megapolitan
PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang hingga 8 November, Ini Penjelasan Anies

PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang hingga 8 November, Ini Penjelasan Anies

Megapolitan
Membegal Gadis di Ciputat, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

Membegal Gadis di Ciputat, Dua Pelaku Ditangkap Polisi

Megapolitan
Minggu, 72 RT di Jakarta Terdampak Banjir

Minggu, 72 RT di Jakarta Terdampak Banjir

Megapolitan
Antisipasi Begal, Polisi Patroli di Jalur Sepeda Saat Akhir Pekan

Antisipasi Begal, Polisi Patroli di Jalur Sepeda Saat Akhir Pekan

Megapolitan
Dua Kecamatan di Kabupaten Bekasi Juga Terdampak Banjir Kiriman dari Bogor

Dua Kecamatan di Kabupaten Bekasi Juga Terdampak Banjir Kiriman dari Bogor

Megapolitan
Sungai Meluap Usai Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Depok Sempat Terendam Banjir

Sungai Meluap Usai Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Depok Sempat Terendam Banjir

Megapolitan
Rumah Terendam Banjir, 80 Warga Pondok Gede Permai Bekasi Mengungsi di Posko BNPB

Rumah Terendam Banjir, 80 Warga Pondok Gede Permai Bekasi Mengungsi di Posko BNPB

Megapolitan
BPBD Sebut Banjir di Perumahan Kota Bekasi karena Kiriman dari Bogor

BPBD Sebut Banjir di Perumahan Kota Bekasi karena Kiriman dari Bogor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X