4 Pengamen Korban Salah Tangkap Laporkan Hakim Praperadilan ke KY

Kompas.com - 02/08/2019, 15:48 WIB
Empat Korban salah tangkap mengadukan hakim yang menolak praperadilan mereka ke Komisi Yudisial pada Jumat (2/8/2019) JIMMY RAMADHAN AZHARIEmpat Korban salah tangkap mengadukan hakim yang menolak praperadilan mereka ke Komisi Yudisial pada Jumat (2/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum empat pengamen korban salah tangkap, Oky Wiratama Siagian melaporkan hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Elfian ke Komisi Yudisial, Jumat (2/8/2019).

Oky mengatakan, hakim Elfian diduga telah melakukan pelanggaran hukum acara pidana Pasal 82 ayat 2 KUHAP.

"Di dalam pasal 82 ayat 2 KUHAP itu dijelaskan bahwa hakim dalam memberikan putusan harus memberikan dasar hukum atau alasan-alasan hukum," kata Oky kepada wartawan di gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Hakim Tolak Gugatan Ganti Rugi Empat Pengamen Korban Salah Tangkap

Oky memaparkan, Elfian dalam putusuannya menggugurkan pra-peradilan keempat kliennya dengan dasar petikan putusan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) yang sudah diterima mereka sejak Maret 2016 lalu.

Sementara mereka mengajukan sidang pra-peradilan pada tanggal 21 Juni 2019 dengan dasar salinan putusan PK MA yang baru mereka terima pada 25 Maret 2019.

Di dalam pasal 7 ayat (1) PP 92 tahun 2015 disebutkan bahwa "tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksuf dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima."

Baca juga: Kuasa Hukum 4 Pengamen Pertanyakan Putusan Hakim yang Tolak Tuntutan Ganti Rugi

"Namun pada saat putusan pra peradilan hakim kemarin, tidak ada pertimbangan hakim atas dasar apa yang mengesampingkan salinan putusan pengadilan ini," ujar Oky.

"Misal hakim mengatakan berdasarkan surat edaran MA petikan putusan kedudukan lebih tinggi dibandingkan salinan putusan, itu ya logis dan ada pertimbangannya, tapi ini kan tidak ada," sambungnya.

Adapun laporan tersebut telah diterima Komisi Yudisial dengan nomor 0892/VIII/2019/P.

Sebelumnya, hakim tunggal sidang praperadilan empat pengamen Cipulir, Elfian, menolak seluruh gugatan yang diajukan pemohon. Hakim menolak lantaran materi permohonan yang diajukan dianggap sudah kadaluarsa.

Hakim menilai, permohonan kedaluwarsa karena pihak kuasa hukum pengamen Cipulir, yakni Oky Wiratama Siagian, seharusnya mengajukan gugatan ganti rugi tiga bulan setelah petikan dari Mahkamah Agung diterima pengggugat pada 11 Maret 2016 lalu.

"Menimbang bahwa oleh karena petikan atau salinan putusan kedudukannya sama dalam menentukan waktu untuk mengajukan permohonan ganti rugi maka dengan telah diterimanya oleh penasihat hukum para pemohon petikan putusan tanggal 11 maret 2016 dan menerima salinan putusan tanggal 25 maret 2019 bukti P16 maka masa 3 tahun dalam Pasal 7 ayat 1 PP 92/2015 sejak diterimanya petikan putusan tanggal 11 maret 2016," kata Elfian.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meriahkan Imlek 2571, Bandara Soetta Bagi-bagi Angpau sampai Akhir Bulan

Meriahkan Imlek 2571, Bandara Soetta Bagi-bagi Angpau sampai Akhir Bulan

Megapolitan
Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Diperkirakan Kering Nanti Malam

Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Diperkirakan Kering Nanti Malam

Megapolitan
Cawagub DKI Riza Patria: Tidak Ada Lobi Khusus kepada Anggota DPRD

Cawagub DKI Riza Patria: Tidak Ada Lobi Khusus kepada Anggota DPRD

Megapolitan
Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Tersisa 1 Meter

Banjir di Underpass Gandhi Kemayoran Tersisa 1 Meter

Megapolitan
Waspada Virus Corona, Pemkot Tangsel Koordinasi dengan Bandara Soekarno-Hatta

Waspada Virus Corona, Pemkot Tangsel Koordinasi dengan Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Underpass Kemayoran Banjir, Anies: Pemprov DKI Ikut Bantu meski Bukan Kewenangan Kami

Underpass Kemayoran Banjir, Anies: Pemprov DKI Ikut Bantu meski Bukan Kewenangan Kami

Megapolitan
Tiang di Sawangan Depok Nyaris Roboh, Disangga Pakai Tangga Kayu di Tengah Jalan

Tiang di Sawangan Depok Nyaris Roboh, Disangga Pakai Tangga Kayu di Tengah Jalan

Megapolitan
Cerita Eks Warga yang Tak Tahan Banjir di Pondok Gede Permai, Jual Rumah lalu Pulang Kampung

Cerita Eks Warga yang Tak Tahan Banjir di Pondok Gede Permai, Jual Rumah lalu Pulang Kampung

Megapolitan
Pelaku Masturbasi di Depan Bocah di Bekasi Mengaku Beraksi hingga Ratusan Kali

Pelaku Masturbasi di Depan Bocah di Bekasi Mengaku Beraksi hingga Ratusan Kali

Megapolitan
Anies Klaim Angka Kemiskinan di Jakarta Terendah se-Indonesia dalam 5 Tahun

Anies Klaim Angka Kemiskinan di Jakarta Terendah se-Indonesia dalam 5 Tahun

Megapolitan
Pelaku Penodongan di Warteg Titip Celurit kepada Saudaranya, Ditangkap di Jonggol

Pelaku Penodongan di Warteg Titip Celurit kepada Saudaranya, Ditangkap di Jonggol

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Pelaku Terakhir, Seluruh Penodong di Warteg Pesanggrahan Tertangkap

Polisi Tangkap Dua Pelaku Terakhir, Seluruh Penodong di Warteg Pesanggrahan Tertangkap

Megapolitan
Anies kepada Kader Gerindra DKI: Dulu Takbiran Dilarang, Sekarang Diizinkan

Anies kepada Kader Gerindra DKI: Dulu Takbiran Dilarang, Sekarang Diizinkan

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria yang Masturbasi di dalam Mobil di Pinggir Jalan Gatot Subroto

Polisi Tangkap Pria yang Masturbasi di dalam Mobil di Pinggir Jalan Gatot Subroto

Megapolitan
Saat Anies dan Sandiaga Melepas Rindu di Acara Gerindra

Saat Anies dan Sandiaga Melepas Rindu di Acara Gerindra

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X