Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ragam Respons Warga Saat Anies Batasi Usia Kendaraan Maksimal 10 Tahun

Kompas.com - 02/08/2019, 20:22 WIB
Vitorio Mantalean,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga DKI Jakarta mengapresiasi instruksi Gubernur Anies Baswedan terkait pembatasan usia kendaraan yang boleh melintas di wilayah Ibu Kota pada 2025 mendatang.

Cipta (24) misalnya. Pegawai swasta yang kerap menggunakan mobil ke kantornya di bilangan Gajah Mada, Jakarta Barat ini menilai instruksi Anies terbilang visioner sekaligus memerhatikan kemampuan warganya.

"Anies kan padahal enggak ngejabat 2025, kemungkinan ya kecuali dia nyalon lagi. Bagus sih kalau menurut saya. Pertama, dia kasih waktu buat yang punya mobil siap-siap, berarti kan ada 6 tahun waktu buat siap-siap. Ya baguslah setahu saya di luar-luar negeri juga kayak gitu dan warganya enggak keberatan," ujar Cipta saat dihubungi, Jumat (2/8/2019).

Baca juga: Pembatasan Usia Kendaraan Pribadi, Pemprov DKI Akan Koordinasi dengan Pemda Jabar dan Banten

Menurut dia, pembatasan tersebut relevan dengan kehendak Pemprov DKI Jakarta yang ingin menggenjot penggunaan transportasi umum.

"Bisa juga di 2025 nanti pakai mobil pribadi sudah bukan waktunya, sudah enggak jadi kebiasaan orang Jakarta. Kalau ngelihat rencana-rencana MRT, LRT bakal tambah terus jaringannya, bagus sih (pembatasan usia kendaraan)," imbuhnya.

Dwi Riza (24) punya pendapat sedikit lain. Meskipun mengapresiasi langkah Anies, tetapi dia ragu implementasinya bakal sukses.

"Di atas kertas memang bagus, tegas. Tapi kita tunggu pelaksanaannya nanti, bisa tegas enggak? Gimana nanti dia (pemerintah) bisa mengawasi (usia kendaraan), apakah dari pajak atau cuma razia-razia sporadis yang efek jeranya enggak jelas," ujar karyawari swasta ini, Jumat.

Riza merasa, instruksi tersebut belum merinci lebih jauh tentang konsekuensi hukum yang ditanggung seseorang apabila mengendarai mobil tua di jalanan.

Baca juga: Ada Pembatasan Usia Kendaraan, Pengemudi Ojek Online Pasrah

"Kalau menurut aku, mirip sama peraturan pembatasan knalpot bising di jalanan. Tetap saja kan ada dan ganggu banget. Terus apa? Ditangkap lalu diapain, apakah mobilnya dihancurin? Itu yang mesti jelas," kata dia.

Di sisi lain, peraturan ini juga menuai kritik. Anies Baswedan dan jajaran dinilai lebih tepat menyeriusi uji emisi kendaraan. Sebab, bukan mustahil kendaraan berusia uzur tetap mampu menghasilkan performa optimal jika dirawat dengan baik.

"Saya rasa mestinya yang disasar itu emisi, ya. Itu saja dulu. Banyak kok mobil-mobil kayak Avanza misalnya, tahun 2008 tapi dia dirawat sama yang punya, rajin diservis, rajin ganti oli dan lain-lain ya tetap bagus buangannya. Bis-bis keluaran baru saja ada juga yang asapnya hitam pekat, ya karena enggak rajin diservis mungkin," jelas Darwin (26) yang sehari-hari bekerja ke kantornya di bilangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat.

Ia menambahkan, kebijakan ini baru bisa bernilai positif andai Pemprov DKI Jakarta sukses memikat warga untuk sepenuhnya menggunakan transportasi umum.

"Kan orang Jakarta enggak hanya orang Menteng, orang Kemang, orang Bintaro, orang Kelapa Gading. Kalau ada keluarga kecil yang hanya mampunya beli mobil seken, yang penting anaknya enggak menghirup polusi, itu kan warga Jakarta juga," kata Darwin.

Baca juga: Ingub Larangan Kendaraan Tua Beroperasi di Jakarta Bikin Khawatir Penjual Mobil Bekas

"Kecuali pemerintah sudah bisa bikin dari rumah ke tengah kota full disupport pakai transportasi umum," imbuhnya..

Sebagai informasi, Anies Baswedan baru saja menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 terkait polusi udara di Jakarta yang kian parah pada Kamis (1/8/2019). Salah satu pokoknya, Anies ingin kendaraan pribadi yang berusia lebih dari 10 tahun dilarang melintas di jalan DKI Jakarta pada 2025.

"Memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun yang dapat beroperasi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2025," tulis instruksi gubernur itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Megapolitan
Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami 'Nyebur' Bareng

Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami "Nyebur" Bareng

Megapolitan
Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Megapolitan
Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Megapolitan
Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Megapolitan
Minta Pedemo Tak ke Istana Negara, Kapolda Metro: Enggak Boleh Macam-macam...

Minta Pedemo Tak ke Istana Negara, Kapolda Metro: Enggak Boleh Macam-macam...

Megapolitan
Tak Jadi Kepung Istana Negara, Massa Aksi yang Kontra Hasil Pilpres 2024 Membubarkan Diri

Tak Jadi Kepung Istana Negara, Massa Aksi yang Kontra Hasil Pilpres 2024 Membubarkan Diri

Megapolitan
Perempuan yang Tewas di Kali Mookervart Sempat Minta Tolong Sebelum Tenggelam

Perempuan yang Tewas di Kali Mookervart Sempat Minta Tolong Sebelum Tenggelam

Megapolitan
UU DKJ: Kelurahan di Jakarta Wajib Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

UU DKJ: Kelurahan di Jakarta Wajib Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Buntut Cekcok dengan Pria Difabel, Oknum Sopir Taksi 'Offline' di Terminal Kampung Rambutan Langsung Dibina

Buntut Cekcok dengan Pria Difabel, Oknum Sopir Taksi "Offline" di Terminal Kampung Rambutan Langsung Dibina

Megapolitan
Dua Orang Daftar Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P, Salah Satunya Dosen dari Luar Partai

Dua Orang Daftar Penjaringan Cawalkot Bekasi dari PDI-P, Salah Satunya Dosen dari Luar Partai

Megapolitan
Jenazah Perempuan di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Tewas Tenggelam

Jenazah Perempuan di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Tewas Tenggelam

Megapolitan
Pemda DKJ Berwenang Batasi Jumlah Kendaraan Milik Warga Jakarta

Pemda DKJ Berwenang Batasi Jumlah Kendaraan Milik Warga Jakarta

Megapolitan
Massa Aksi Demo di Patung Kuda Hendak 'Long March' Kepung Istana Negara

Massa Aksi Demo di Patung Kuda Hendak "Long March" Kepung Istana Negara

Megapolitan
Pedemo yang Kontra Hasil Pilpres 2024 Bakar Sampah di Patung Kuda

Pedemo yang Kontra Hasil Pilpres 2024 Bakar Sampah di Patung Kuda

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com