Ima Mahdiah, Caleg PDI-P Terpilih Bakal Boyong Gagasan Ahok ke DPRD DKI

Berdasarkan hasil blusukan, warga kerap mengaku dijuteki oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan RSUD, terutama lantaran menggunakan BPJS Kesehatan.

"Pada bilangnya, pakai BPJS kok jadi dipersulit, ditangani kurang serius. Masyarakat berasa kok kita seperti dinomorduakan sama yang bayar dan asuransi," jelas Ima.

Mengenai sengkarut sistem BPJS Kesehatan yang terjadi dalam skala nasional, Ima menolak bicara banyak.

Ia hanya ingin agar tenaga kesehatan di Ibu Kota mampu melayani para pasien dengan ramah tanpa membeda-bedakan jalur pembayaran.

"Ini soal pelayanan. Kalau bisa, dokter seperti dulu zaman Pak Ahok, kan mesti senyum. Karena, walaupun keadaan masyarakat memang berobat gratis, jangan dijutekin. Memang enggak semua kayak gitu sih. Cuma mungkin ada beberapa oknum lagi capek jadi jutek apa gimana," Ima menjelaskan.

Ia mengaku bakal mengusulkan penambahan RSUD di DKI. Menurut dia, jumlah RSUD yang ada di Jakarta sudah tak cukup melayani warga.

"Saya pikir harus ada tambahan satu rumah sakit. Dulu kita mau ada RS Sumber Waras kan belum jadi. Ini saya pengin biar masyarakat tidak numpuk. Karena saat saya ke rumah sakit, jenguk warga yang sakit, itu sudah numpuk sekali di ruang kelas gratisnya," kata dia.

Program Anies

Persoalan lansia juga akan jadi urusan Ima kelak apabila jadi bergelut di Komisi E DPRD DKI.

Ima teringat satu program Gubernur Anies yang dinilai cukup baik, setelah sebelumnya merasa bahwa pemerintahan DKI saat ini minim terobosan. Program itu, yakni Kartu Lansia Jakarta.

"Itu (Kartu Lansia Jakarta) kan memang sudah dari zaman Bapak (Ahok). Jadi, Pak Ahok waktu 2016 sudah mulai menerbitkan kartu lansia, tapi untuk trial, belum disahkan di APBD. Karena beliau dipotong cuti kampanye, terus ternyata beliau kalah, setidaknya Pak Anies bisa meneruskan," kata Ima.

"Mungkin itu jadi salah satu program bagus yang Anies bisa, melanjutkan ide Pak Ahok soal kartu lansia," imbuhnya.

Program Kartu Jakarta Lansia, kata Ima, akan jadi salah satu program yang akan ia pantau ketat selain persoalan KJP Plus.

Soalnya, selama masa kampanye, Ima hanya menemukan satu warga lansia yang memiliki kartu tersebut.

"Anggarannya harus tepat sasaran. Saya punya beberapa data rumah yang saya sambangi, mereka (lansia) benar-benar tidak mampu, anaknya tidak mampu membiayai karena punya kehidupan sendiri ngepas, tidurnya gabung dan tidak layak, tapi sudah daftar Kartu Jakarta Lansia enggak dapat. Saya pengin tahu, kenapa bisa salah sasaran," tutur Ima.

Namun, dia belum mau bicara banyak soal penyusunan peraturan daerah di DPRD nanti. Alasannya, dia harus menunggu arahan partai.

"Saya tunggu putusan partai. Kalau perda yang mau digolin apa, itu masih dirapatin oleh PDI-P. Kan ini juga menyangkut partai, kita ingin juga program-program partai kita implementasikan di DPRD," pungkasnya.