Menurutnya tinggal bagaimana kerja sama antara daerah penyangga dengan DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang muncul.
Ketika masa kepresidenan Megawati, telah dibuat mengenai rencana tata ruang wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi serta Puncak dan Cianjur. Namun, Megawati saat itu tidak menerbitkan Keputusan Presiden-nya sehingga rencana pemekaran wilayah Jakarta pun tak kunjung terlaksana.
Untuk mengantisipasi potensi kelebihan kapasitas kota, pada tahun 2005, Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mengusulkan pembenahan besar-besaran untuk mewujudkan Megapolitan.
Megapolitan yang dimaksud adalah integrasi antara lima wilayah dengan lima pemerintahan berbeda yang terdiri dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Sutiyoso menganggap harus ada satu manajemen dengan menunjuk salah satu menteri atau memperluas wewenang Gubernur DKI Jakarta menjadi koordinator. Namun tentu saja perlu payung hukum agar tidak terjadi konflik kepentingan antar daerah.
Hingga pada akhirnya penandatanganan kesepakatan kerja sama di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) pun dilaksanakan di Departemen Dalam Negeri.
Baca juga: Wali Kota Pepen Disarankan Bikin Referendum Berkait Wacana Bekasi Gabung Jakarta
Dengan adanya konsep pengembangan Megapolitan Jabodetabekjur ini memberikan harapan kepada masyarakat sekitar Jakarta bisa "hidup"secara lebih merata.
Namun enam tahun berikutnya, Gubernur Jakarta Fauzi Bowo mengatakan bahwa Megapolitan Jabodetabekjur merupakan konsep yang sia-sia.
Ia menyebut hal itu ketika menyinggung konsep perluasan wilayah perekonomian ke sekitar Jakarta yang diwacanakan oleh SBY sebagai "The Greater Jakarta".
Gubernur Fauzi Bowo mengatakan apabila "The Greater Jakarta" tidak memiliki organisasi yang mengatur, dalam hal ini kementrian khusus atau provinsi baru, maka konsep ini akan sia-sia seperti konsep Megapolitan Jabodetabekjur.
Menurut Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, wacana tersebut akan dihambat oleh egoisme otonomi daerah.
Wali Kota Depok dan Bekasi menyatakan lebih memilih untuk bergabung ke DKI Jakarta dibandingkan bergabung ke dalam wacana pembentukan provinsi Bogor Raya yang digagas oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Namun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum bisa memberikan banyak komentar terkait keinginan wali kota Depok dan Bekasi itu.
Anies menyebut penggabungan dan pembagian wilayah di Jakarta merupakan wewenang pemerintah pusat, bukan dengan antarwilayah.
Ia pun menyampaikan, perekonomian Jakarta sudah terintegrasi dengan kota dan kabupaten sekitarnya, termasuk Kota Bekasi. Hingga kini, rencana Bekasi maupun Depok masuk menjadi wilayah DKI Jakarta pun masih dalam tahap wacana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.