Kilas Balik Normalisasi, Sodetan Ciliwung, dan Akhir Gugatan Warga Bidara Cina...

Kompas.com - 20/09/2019, 07:10 WIB
Lokasi bidang tanah yang sudah di normaliasasi pada 2017 lalu di Bidara Cina, Rabu (14/2/2018) Dokumen Pribadi/IskandarLokasi bidang tanah yang sudah di normaliasasi pada 2017 lalu di Bidara Cina, Rabu (14/2/2018)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan normalisasi Sungai Ciliwung.

Program normalisasi Ciliwung dikerjakan karena banjir besar di Jakarta pada 2012. Selain normalisasi Ciliwung, terdapat proyek lain yang dikerjakan untuk mengatasi banjir Jakarta yaitu Sodetan Ciliwung.

Sodetan Ciliwung menuju KBT satu paket dengan proyek normalisasi sungai yang dikerjakan oleh BBWSCC.

Normalisasi bertujuan untuk memperlebar dan memperdalam sungai, sementara sodetan untuk "memecah" debit air Ciliwung menuju KBT. Dengan demikian, air Ciliwung tidak akan meluap.

Sodetan Ciliwung menuju KBT berbentuk terowongan. Fungsinya untuk mengatur debit air. Dengan adanya sodetan ini, air Ciliwung akan dialirkan sebagian ke KBT saat debit air tinggi.

Program normalisasi dan sodetan ini sama-sama terkendala. Pemprov DKI belum bisa membebaskan lahan dengan signifikan sehingga BBWSCC tidak bisa melanjutkan program normalisasi.

Sementara itu, proyek sodetan Ciliwung juga terkendala gugatan warga Bidara Cina yang terus lanjut sampai tingkat kasasi.

Berikut ini adalah perkembangan baru dari dua proyek itu dan kilas balik normalisasi Ciliwung di Jakarta.

Akhir dari gugatan warga Bidara Cina

Warga Bidara Cina diketahui mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sebuah kelompok kecil atas nama sebuah kelompok besar) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Juli 2015.

Warga menggugat Pemprov DKI, BBWSCC, dan Presiden Joko Widodo sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Proyek Sodetan Ciliwung Dimulai, Ini Proses Ganti Rugi terhadap Warga Bidara Cina

Salah satu gugatan warga yakni meminta pemerintah memberikan ganti rugi sebelum membebaskan lahan yang ditempati warga untuk membangun inlet sodetan Ciliwung.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan warga pada 29 Agustus 2017. Pemprov DKI dan BBWSCC mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Namun, Pemprov DKI dan BBWSCC kembali kalah di tingkat banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pemprov DKI dan BBWSCC mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, kedua pihak akhirnya mencabut kasasi tersebut.

Dengan dicabutnya permohonan kasasi Pemprov DKI dan BBWSCC, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah berkekuatan hukum tetap.
Ganti rugi untuk warga

Mengikuti putusan pengadilan, BBWSCC pun akan membayar ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan untuk pembangunan inlet sodetan Sungai Ciliwung menuju KBT kepada warga Bidara Cina.

"Ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena (pembebasan lahan) dari (anggaran) PUPR, pakai APBN," ujar Kepala BBWSCC Bambang Hidayah, Kamis kemarin.

Bambang menjelaskan, warga sebenarnya menempati lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI mengantongi sertifikat hak pakai (SHP) Nomor 227/Bidaracina. Namun, sertifikat itu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pengadilan menyatakan BBWSCC harus membayar ganti rugi tanah dan bangunan kepada seluruh warga Bidara Cina yang menggugat sebelum membebaskan lahan untuk inlet sodetan Ciliwung-KBT.

Besaran ganti rugi ditentukan lembaga penilai pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

"Artinya (ganti rugi) berarti ke masyarakat karena masyarakat yang menghuni daerah itu, yang tinggal di sana," kata Bambang.

Ganti rugi bagi yang terdampak sodetan Ciliwung

Sebelum ganti rugi, Bambang menyebut, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui.

BBWSCC bersama Pemprov DKI Jakarta sedang menyosialisasikan rencana proyek tersebut kepada warga.

Gubernur Anies kemudian akan menerbitkan surat keputusan penentuan lokasi (penlok) yang akan dibebaskan untuk proyek tersebut.

"Ini sedang sosialisasi mau dikeluarkannya penlok," tutur Bambang.

Setelah SK penlok terbit, langkah selanjutnya membentuk tim satuan tugas (satgas) pembebasan lahan. Bambang menyebut, satgas itu berasal dari BBWSCC, Pemprov DKI, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Setelah itu, proses pengukuran dan inventarisasi peta bidang, pengumpulan berkas desa atau bukti surat kepemilikan," kata dia.

Baca juga: Anies: Pak Presiden Sepakat Tak Lanjutkan Kasasi Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: 60 Persen Warga Bergerak ke Luar Kota

Depok Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: 60 Persen Warga Bergerak ke Luar Kota

Megapolitan
Tiga Hari Penerapan Ganjil Genap, Dishub DKI: Volume Kendaraan di Jakarta Turun 4 Persen

Tiga Hari Penerapan Ganjil Genap, Dishub DKI: Volume Kendaraan di Jakarta Turun 4 Persen

Megapolitan
'Apapun Akan Aku Jual Demi Anak-anak Jadi Sarjana...'

"Apapun Akan Aku Jual Demi Anak-anak Jadi Sarjana..."

Megapolitan
Depok Masuk Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: Kami Tak Bisa Batasi Aktivitas Warga

Depok Masuk Zona Merah Covid-19 Nasional, Pemkot: Kami Tak Bisa Batasi Aktivitas Warga

Megapolitan
Pemkot Bekasi Resmi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka di Enam Sekolah

Pemkot Bekasi Resmi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka di Enam Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Pemprov DKI Bakal Bebaskan Lahan di Sekitar 5 Kali Jakarta, Anggarannya Rp 552 Miliar

Megapolitan
UPDATE: 24 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19

UPDATE: 24 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembakar Rumah di Ciputat, Pelaku Sempat Ancam Korban

Polisi Tangkap Pembakar Rumah di Ciputat, Pelaku Sempat Ancam Korban

Megapolitan
Anji Mengaku Awal Kenal Hadi Pranoto Saat Lihat Wawancara Media

Anji Mengaku Awal Kenal Hadi Pranoto Saat Lihat Wawancara Media

Megapolitan
Perbaikan Pipa Bocor, Pasokan Air Palyja di Wilayah Barat Jakarta Terganggu Sabtu Besok

Perbaikan Pipa Bocor, Pasokan Air Palyja di Wilayah Barat Jakarta Terganggu Sabtu Besok

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Pemprov DKI Akan Pakai Dana Pinjaman Rp 5,2 Triliun untuk Penanganan Banjir, Ini Rinciannya

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Sebut Masih Ada Penambahan Kasus Covid-19 dari Klaster Keluarga

Wali Kota Bekasi Sebut Masih Ada Penambahan Kasus Covid-19 dari Klaster Keluarga

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cimanggis, Depok Jadi Kawasan Terbanyak Covid-19 | Ketulusan Hati Monica Soraya Rawat 6 Bayi yang Ditinggal Ibunya

[POPULER JABODETABEK] Cimanggis, Depok Jadi Kawasan Terbanyak Covid-19 | Ketulusan Hati Monica Soraya Rawat 6 Bayi yang Ditinggal Ibunya

Megapolitan
Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta Jumat Ini

Daftar Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta Jumat Ini

Megapolitan
Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta

Langgar Aturan Kerja, 3 Perusahaan di Jaksel Kena Denda Rp 25 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X