Kilas Balik Normalisasi, Sodetan Ciliwung, dan Akhir Gugatan Warga Bidara Cina...

Kompas.com - 20/09/2019, 07:10 WIB
Lokasi bidang tanah yang sudah di normaliasasi pada 2017 lalu di Bidara Cina, Rabu (14/2/2018) Dokumen Pribadi/IskandarLokasi bidang tanah yang sudah di normaliasasi pada 2017 lalu di Bidara Cina, Rabu (14/2/2018)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan normalisasi Sungai Ciliwung.

Program normalisasi Ciliwung dikerjakan karena banjir besar di Jakarta pada 2012. Selain normalisasi Ciliwung, terdapat proyek lain yang dikerjakan untuk mengatasi banjir Jakarta yaitu Sodetan Ciliwung.

Sodetan Ciliwung menuju KBT satu paket dengan proyek normalisasi sungai yang dikerjakan oleh BBWSCC.

Normalisasi bertujuan untuk memperlebar dan memperdalam sungai, sementara sodetan untuk "memecah" debit air Ciliwung menuju KBT. Dengan demikian, air Ciliwung tidak akan meluap.

Sodetan Ciliwung menuju KBT berbentuk terowongan. Fungsinya untuk mengatur debit air. Dengan adanya sodetan ini, air Ciliwung akan dialirkan sebagian ke KBT saat debit air tinggi.

Program normalisasi dan sodetan ini sama-sama terkendala. Pemprov DKI belum bisa membebaskan lahan dengan signifikan sehingga BBWSCC tidak bisa melanjutkan program normalisasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, proyek sodetan Ciliwung juga terkendala gugatan warga Bidara Cina yang terus lanjut sampai tingkat kasasi.

Berikut ini adalah perkembangan baru dari dua proyek itu dan kilas balik normalisasi Ciliwung di Jakarta.

Akhir dari gugatan warga Bidara Cina

Warga Bidara Cina diketahui mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sebuah kelompok kecil atas nama sebuah kelompok besar) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Juli 2015.

Warga menggugat Pemprov DKI, BBWSCC, dan Presiden Joko Widodo sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Proyek Sodetan Ciliwung Dimulai, Ini Proses Ganti Rugi terhadap Warga Bidara Cina

Salah satu gugatan warga yakni meminta pemerintah memberikan ganti rugi sebelum membebaskan lahan yang ditempati warga untuk membangun inlet sodetan Ciliwung.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan warga pada 29 Agustus 2017. Pemprov DKI dan BBWSCC mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Namun, Pemprov DKI dan BBWSCC kembali kalah di tingkat banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pemprov DKI dan BBWSCC mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, kedua pihak akhirnya mencabut kasasi tersebut.

Dengan dicabutnya permohonan kasasi Pemprov DKI dan BBWSCC, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah berkekuatan hukum tetap.
Ganti rugi untuk warga

Mengikuti putusan pengadilan, BBWSCC pun akan membayar ganti rugi pembebasan lahan dan bangunan untuk pembangunan inlet sodetan Sungai Ciliwung menuju KBT kepada warga Bidara Cina.

"Ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena (pembebasan lahan) dari (anggaran) PUPR, pakai APBN," ujar Kepala BBWSCC Bambang Hidayah, Kamis kemarin.

Bambang menjelaskan, warga sebenarnya menempati lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI mengantongi sertifikat hak pakai (SHP) Nomor 227/Bidaracina. Namun, sertifikat itu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pengadilan menyatakan BBWSCC harus membayar ganti rugi tanah dan bangunan kepada seluruh warga Bidara Cina yang menggugat sebelum membebaskan lahan untuk inlet sodetan Ciliwung-KBT.

Besaran ganti rugi ditentukan lembaga penilai pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

"Artinya (ganti rugi) berarti ke masyarakat karena masyarakat yang menghuni daerah itu, yang tinggal di sana," kata Bambang.

Ganti rugi bagi yang terdampak sodetan Ciliwung

Sebelum ganti rugi, Bambang menyebut, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui.

BBWSCC bersama Pemprov DKI Jakarta sedang menyosialisasikan rencana proyek tersebut kepada warga.

Gubernur Anies kemudian akan menerbitkan surat keputusan penentuan lokasi (penlok) yang akan dibebaskan untuk proyek tersebut.

"Ini sedang sosialisasi mau dikeluarkannya penlok," tutur Bambang.

Setelah SK penlok terbit, langkah selanjutnya membentuk tim satuan tugas (satgas) pembebasan lahan. Bambang menyebut, satgas itu berasal dari BBWSCC, Pemprov DKI, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Setelah itu, proses pengukuran dan inventarisasi peta bidang, pengumpulan berkas desa atau bukti surat kepemilikan," kata dia.

Baca juga: Anies: Pak Presiden Sepakat Tak Lanjutkan Kasasi Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangsel Perketat PPKM Mikro: Resepsi Dilarang, RT/RW Diinstruksikan Lockdown Lokal

Tangsel Perketat PPKM Mikro: Resepsi Dilarang, RT/RW Diinstruksikan Lockdown Lokal

Megapolitan
Tertangkapnya Buronan Pencuri yang Tembak Korbannya dengan Airsoft Gun, Dikejar hingga Bogor

Tertangkapnya Buronan Pencuri yang Tembak Korbannya dengan Airsoft Gun, Dikejar hingga Bogor

Megapolitan
Alasan 22 Juni Ditetapkan sebagai Hari Jadi Jakarta

Alasan 22 Juni Ditetapkan sebagai Hari Jadi Jakarta

Megapolitan
Temuan Covid-19 Varian Delta, Satgas: Memang Warga Depok, Kerja di Karawang Belum Pulang 2 Bulan

Temuan Covid-19 Varian Delta, Satgas: Memang Warga Depok, Kerja di Karawang Belum Pulang 2 Bulan

Megapolitan
Dituding Lakukan Pelecehan Seksual, Rian D'MASIV Lapor ke Polda Metro

Dituding Lakukan Pelecehan Seksual, Rian D'MASIV Lapor ke Polda Metro

Megapolitan
UPDATE 21 Juni: 531 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

UPDATE 21 Juni: 531 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak Bikin PSBB Diperketat Lagi di Depok, Ini Daftar Aturannya

Kasus Covid-19 Melonjak Bikin PSBB Diperketat Lagi di Depok, Ini Daftar Aturannya

Megapolitan
Ulang Tahun Ke-494 Jakarta dan Kontroversi Para Gubernurnya

Ulang Tahun Ke-494 Jakarta dan Kontroversi Para Gubernurnya

Megapolitan
HUT DKI, Jakarta Kemungkinan Hujan Nanti Malam

HUT DKI, Jakarta Kemungkinan Hujan Nanti Malam

Megapolitan
UPDATE 21 Juni: Bertambah 78 Kasus Positif, Satu Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 21 Juni: Bertambah 78 Kasus Positif, Satu Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
Kado Ulang Tahun Ke-494 Jakarta, Lonjakan Covid-19 hingga RS Terancam Kolaps

Kado Ulang Tahun Ke-494 Jakarta, Lonjakan Covid-19 hingga RS Terancam Kolaps

Megapolitan
UPDATE: 587 Kasus Baru Covid-19 di Depok, Pasien Terus Bertambah dengan Cepat

UPDATE: 587 Kasus Baru Covid-19 di Depok, Pasien Terus Bertambah dengan Cepat

Megapolitan
Operasional Transportasi Umum di Jakarta Mulai Dibatasi, Ini Jadwal Terbarunya

Operasional Transportasi Umum di Jakarta Mulai Dibatasi, Ini Jadwal Terbarunya

Megapolitan
Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini Hampir 2.000 Orang

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini Hampir 2.000 Orang

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 Melonjak Pesat di Depok, Pasien Terbanyak di Tugu dan Baktijaya

Kasus Aktif Covid-19 Melonjak Pesat di Depok, Pasien Terbanyak di Tugu dan Baktijaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X