Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Wiyogo Atmodarminto dan Polusi Udara Jakarta 30 Tahun Lalu

Kompas.com - 31/10/2019, 06:29 WIB
Nursita Sari,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Polusi udara bukan persoalan baru yang dihadapi Jakarta. Masalah itu sudah muncul lebih dari 30 tahun lalu.

Jauh sebelum Gubernur Anies Baswedan memimpin Jakarta, Gubernur Wiyogo Atmodarminto sudah lebih dulu menghadapi persoalan polusi ini.

Wiyogo adalah gubernur Jakarta periode 1987-1992.

Kompas terbitan 13 September 1988 mewartakan, pencemaran udara di Jakarta saat itu sudah melebihi ambang yang ditentukan.

Padatnya kendaraan bermotor dan kemacetan menjadi penyebab polusi udara di jalan-jalan tertentu, seperti Jalan MH Thamrin, Jalan Cililitan, dan Jalan Bandengan.

Baca juga: Wiyogo Atmodarminto, Gubernur yang Memvonis Mati Becak di Ibu Kota

Saat itu, tercatat ada 1.319.966 unit kendaraan bermotor di Jakarta. Rinciannya, 708.464 unit sepeda motor, 350.257 unit mobil penumpang, 107.909 unit bus, dan 153.358 unit mobil barang.

Polusi salah satunya disebabkan oleh timah hitam yang terdapat dalam bahan bakar bensin. Pembakaran satu liter bensin menghasilkan 0,8 gram timah hitam.

Pencemaran udara juga menjadi isu yang diberitakan Kompas pada 30 Oktober 1989. Penyebabnya pun mayoritas dari kendaraan bermotor.

Dalam berita itu disebutkan, Jalan Sudirman ditutup dari kendaraan bermotor setiap Minggu pagi dan digunakan untuk kegiatan olahraga.

Monas juga digunakan untuk kegiatan senam dan lainnya yang tidak menggunakan kendaraan bermotor.

Kebijakan itu tentunya dibuat dalam rangka mengurangi polusi udara.

Baca juga: Gubernur Wiyogo Atmodarminto Menggusur yang Menghambat Pembangunan

Polusi udara Jakarta kembali diberitakan Kompas pada 13 Januari 1990. Kadar debu udara di beberapa wilayah Jakarta saat itu sudah jauh melewati nilai ambang batas yang ditetapkan.

Hasil pengukuran di kawasan perdagangan Bandengan Utara dan beberapa tempat membuktikan kadar debu udara rata-rata lebih dari 551 mikrogram per meter kubik.

Padahal, nilai ambang batas debu di udara ditetapkan hanya 260 mikrogram per meter kubik.

Pencemaran udara disebabkan banyaknya industri dan semakin langkanya ruang hijau.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com