Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta kini sedang membahas rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Selama pembahasan tersebut, setidaknya ada lima anggaran fantastis yang dipertanyakan DPRD DKI Jakarta, yakni anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan sudah mengungkapkan sejumlah pengajuan anggaran jajarannya ketika memberikan arahan kepada para anak buahnya tersebut.

Berikut kumpulan faktanya.

1. Anggaran influencer Rp 5 miliar

Anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk membayar lima influencer pada 2020 viral di media sosial.

Kelima influencer itu rencananya diminta membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.

Baca juga: 4 Fakta Kehebohan Anggaran Influencer Rp 5 M untuk Promosi Wisata DKI

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi menyatakan, anggaran Rp 5 miliar bukan hanya untuk biaya influencer.

"Saya luruskan, anggaran itu bukan satu influencer Rp 1 miliar. Di dalamnya itu ada macam-macam, ada belanja event dan biaya publikasi," ujar Edy, Senin (28/10/2019).

Edy menyampaikan, kegiatan tersebut sudah diterapkan bertahun-tahun.

Namun, anggaran itu akhirnya dicoret dari rancangan KUA-PPAS 2020 pada awal Oktober lalu dan dialihkan untuk anggaran balap mobil listrik Formula E 2020.

"Sekali lagi dihapus bukan karena media meributkan, tapi karena ada Formula E. Ini (dana) kami geser semua ke Formula E. Kita pikir tidak usah gunakan influencer dari luarlah, pakai kolaborasi saja," kata dia.

2. Anggaran pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 73,7 miliar dalam rancangan KUA-PPAS 2020 untuk membangun jalur sepeda.

Baca juga: Polemik Jalur Sepeda Bercat Impor dengan Anggaran Rp 73 Miliar....

Padahal, anggaran awal yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 hanya Rp 4,4 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, anggaran yang diusulkan melonjak pada awal Oktober karena pembangunan jalur sepeda menjadi proritas Pemprov DKI.

Dia mengatakan, anggaran itu tidak seluruhnya digunakan untuk jalur sepeda, melainkan juga untuk membuat marka ganjil genap.

Dari dua kegiatan itu, ada lima komponen anggaran, Rp 496 juta untuk rambu lalu lintas alumunium composite, Rp 11 miliar untuk marka jalan thermoplastic putih, Rp 61 miliar untuk marka coldplastic bewarna, Rp 146 juta untuk marka thermoplastic kuning, dan Rp 439 juta untuk pita penggaduh.

Anggaran paling besar digunakan untuk komponen marka coldplastic berwarna.

Syafrin menjelaskan, ada tiga cat yang dipakai untuk pembuatan jalur sepeda dan marka ganjil genap, yakni merah, hijau, dan kuning. Sementara, putih untuk pembatasnya.

Cat berwarna dengan bahan coldplastic ini diimpor dari luar negeri, sementara cat putih dibeli di dalam negeri.

Dishub DKI, kata Syafrin, membeli cat impor karena berkualitas. Dishub DKI juga sudah berulang kali membeli cat tersebut.

"Dari dulu sudah impor. Daya tahan marka coldplastic bisa sampai delapan tahun, selama jalan tidak rusak," kata dia.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mempertanyakan lonjakan anggaran pembangunan jalur sepeda yang diusulkan.

Padahal, jalur sepeda dinilai bukan program mendesak.

Komisi B akhirnya menunda anggaran pembangunan jalur sepeda itu lantaran Komisi B menilai rencana jalur sepeda ini belum jelas.

Komisi B juga ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda keseluruhannya.

3. Anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar