Anies Sebut Pembaruan E-Budgeting Era Ahok Disiapkan Sebelum Heboh Anggaran 2020

Kompas.com - 01/11/2019, 21:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/11/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/11/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memperbarui sistem e-budgeting yang diterapkan sejak era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok).

Menurut Anies, sistem untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sudah disiapkan sejak lama.

"Artinya tidak dibikin karena ada keramaian, bukan, itu sudah dikerjakan setahun lebih," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Anies menyatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan benar-benar mengganti sistem e-budgeting yang sudah diterapkan sejak era Ahok. Pemprov DKI hanya mengembangkan sistem itu menjadi lebih pintar.

"Bukan mengganti ya, ini upgrading. Kalau mengganti itu kesannya meniadakan sama sekali, bukan, upgrade saja sehingga sistemnya smarter and smarter," kata dia.

Anies menjelaskan, sistem e-budgeting DKI yang baru nantinya bisa mendeteksi anggaran-anggaran janggal yang dimasukan ke dalam sistem itu.

Baca juga: Taufik Dukung Anies Upgrade Sistem E-budgeting Peninggalan Ahok

Contoh anggaran-anggaran janggal yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting saat ini, lanjut dia, seperti pengadaan lem Aibon RP 82,8 miliar, pembelian penghapus papan tulis Rp 53 miliar, dan lainnya.

"Yang begitu-begitu (anggaran janggal) oleh sistem seharusnya bisa ditolak. Itu penting supaya kita bisa membedakan antara kekeliruan dengan manipulasi," ucap Anies.

Menurut rencana, sistem e-budgeting yang telah diperbarui akan diluncurkan pada akhir 2019 dan digunakan mulai Januari 2020.

Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan APBD 2020.

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Ahok menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur dan diterapkan saat Ahok menjadi gubernur.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Baca juga: Kala Ahok Buka Suara soal Sistem E-Budgeting yang Dikritik Anies

Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Berbagai pihak pun mengkritik penyusunan anggaran tersebut.

Menanggapi hal itu, Anies malah menyalahkan sistem yang ada. Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual. Akibatnya, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yakni sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AMAN Tak Merasa Kirim Karangan Bunga ke Kodam Jaya

AMAN Tak Merasa Kirim Karangan Bunga ke Kodam Jaya

Megapolitan
Anies Klaim Pemprov DKI Sudah Bagikan 22,5 Juta Masker Gratis

Anies Klaim Pemprov DKI Sudah Bagikan 22,5 Juta Masker Gratis

Megapolitan
Anies: Dampak Libur Panjang, Sekarang Kita Saksikan Kenaikan Kasus Covid-19

Anies: Dampak Libur Panjang, Sekarang Kita Saksikan Kenaikan Kasus Covid-19

Megapolitan
104 Warga Petamburan Ikut Rapid Test Massal, 5 Orang Reaktif Covid-19

104 Warga Petamburan Ikut Rapid Test Massal, 5 Orang Reaktif Covid-19

Megapolitan
Dendam Motornya Dihilangkan, Pemuda Bunuh Mantan Bosnya

Dendam Motornya Dihilangkan, Pemuda Bunuh Mantan Bosnya

Megapolitan
Hindari Mobil yang Putar Balik, Truk Boks Terguling di Jalan Benyamin Sueb

Hindari Mobil yang Putar Balik, Truk Boks Terguling di Jalan Benyamin Sueb

Megapolitan
Anies: Stabilitas Jakarta di Tengah Pandemi Tidak Gratis

Anies: Stabilitas Jakarta di Tengah Pandemi Tidak Gratis

Megapolitan
Berkurang, Kini Ada 16 RW di Jakarta yang Masuk Zona Merah

Berkurang, Kini Ada 16 RW di Jakarta yang Masuk Zona Merah

Megapolitan
Gowes Pakai Seli Keliling Dufan hingga Main Sepuasnya Cuma Bayar Rp 50.000, Tertarik?

Gowes Pakai Seli Keliling Dufan hingga Main Sepuasnya Cuma Bayar Rp 50.000, Tertarik?

Megapolitan
1.823 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, Ini Data di 11 Kecamatan

1.823 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, Ini Data di 11 Kecamatan

Megapolitan
Satpol PP DKI Tertibkan 1.483 Baliho dalam Sehari, Termasuk yang Bergambar Rizieq

Satpol PP DKI Tertibkan 1.483 Baliho dalam Sehari, Termasuk yang Bergambar Rizieq

Megapolitan
Agustinus Woro Kembali Panjat Tiang Baliho, Kali Ini Setinggi 30 Meter

Agustinus Woro Kembali Panjat Tiang Baliho, Kali Ini Setinggi 30 Meter

Megapolitan
Kronologi Dugaan Pungutan Liar Bansos Covid-19 oleh Ketua RT di Penjaringan

Kronologi Dugaan Pungutan Liar Bansos Covid-19 oleh Ketua RT di Penjaringan

Megapolitan
KBM Tatap Muka Diserahkan ke Pemerintah Daerah, Koordinator Nasional P2G: Tanda Mendikbud Lepas Tangan

KBM Tatap Muka Diserahkan ke Pemerintah Daerah, Koordinator Nasional P2G: Tanda Mendikbud Lepas Tangan

Megapolitan
Pemkot Depok Belum Tentukan Sikap soal KBM Tatap Muka Semester Depan

Pemkot Depok Belum Tentukan Sikap soal KBM Tatap Muka Semester Depan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X