Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Kompas.com - 14/11/2019, 21:49 WIB
Nugraha, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi memberikan keterangan pada awak media selepas rapat finalisasi UMK Bekasi 2020, Kamis (14/11/2019) malam. KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANNugraha, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi memberikan keterangan pada awak media selepas rapat finalisasi UMK Bekasi 2020, Kamis (14/11/2019) malam.

BEKASI, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Kota Bekasi tak ikut memberikan suara dalam voting penetapan upah minimum kota ( UMK) Bekasi 2020, Kamis (14/11/2019) sore.

Perwakilan Apindo Kota Bekasi mengaku, sejak awal mereka tidak setuju terhadap UMK Kota Bekasi 2020. Alasannya, UMK 2019 hanya dipatuhi segelintir perusahaan di Kota Bekasi, namun nihil evaluasi pemerintah.

"Apindo ingin ada evaluasi dulu karena begini, di dalam SK Gubernur terkait kenaikan UMK 2019 lalu, ada jelas-jelas kalimat 'pengawasan dan pengendalian upah minimum dilakukan gubernur Jawa Barat dan wali kota," kata perwakilan Apindo Kota Bekasi, Nugraha, kepada wartawan, Kamis malam.

Baca juga: Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

"Pada rapat 4 November 2019, kami sampaikan itu ke pihak provinsi, tapi enggak bisa menyampaikan data. Dia tidak menyampaikan data, berarti tidak ada pengawasan," imbuhnya.

Nugraha melanjutkan, berdasarkan survei internal Apindo, ada 3.000 lebih perusahaan di Kota Bekasi. Tahun ini, kata dia, hanya 30 persen perusahaan yang menerapkan UMK 2019 sebesar Rp 4,2 juta.

"Berarti 70 persen itu pembiaran. Ini bisa berdampak para karyawan kita mendapatkan upah jauh dari UMK. Ini sesuatu yang enggak benar," ujar dia.

Rapat finalisasi UMK Bekasi 2020 berjalan sejak Kamis siang pukul 11.00 WIB di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi.

Ratusan buruh di luar kantor sempat geram dan mendorong-dorong pagar kantor lantaran rapat tersebut tak kunjung membuahkan hasil hingga pukul 17.30 WIB.

Hasil akhir rapat tersebut, UMK Bekasi 2020 naik 8,51 persen atau menjadi Rp 4.589.708. Hasil itu berdasarkan voting. Namun, seluruh perwakilan Apindo Kota Bekasi tak memberikan suara.

Baca juga: Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Kenaikan ini sesuai usul awal pemerintah, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Namun angka itu lebih rendah dari tuntutan buruh yang mengajukan kenaikan 15 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Megapolitan
Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Megapolitan
Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Megapolitan
UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Megapolitan
Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Megapolitan
Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Megapolitan
3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Megapolitan
Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Megapolitan
Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X