Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Kompas.com - 14/11/2019, 21:49 WIB
Nugraha, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi memberikan keterangan pada awak media selepas rapat finalisasi UMK Bekasi 2020, Kamis (14/11/2019) malam. KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANNugraha, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi memberikan keterangan pada awak media selepas rapat finalisasi UMK Bekasi 2020, Kamis (14/11/2019) malam.

BEKASI, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Kota Bekasi tak ikut memberikan suara dalam voting penetapan upah minimum kota ( UMK) Bekasi 2020, Kamis (14/11/2019) sore.

Perwakilan Apindo Kota Bekasi mengaku, sejak awal mereka tidak setuju terhadap UMK Kota Bekasi 2020. Alasannya, UMK 2019 hanya dipatuhi segelintir perusahaan di Kota Bekasi, namun nihil evaluasi pemerintah.

"Apindo ingin ada evaluasi dulu karena begini, di dalam SK Gubernur terkait kenaikan UMK 2019 lalu, ada jelas-jelas kalimat 'pengawasan dan pengendalian upah minimum dilakukan gubernur Jawa Barat dan wali kota," kata perwakilan Apindo Kota Bekasi, Nugraha, kepada wartawan, Kamis malam.

Baca juga: Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

"Pada rapat 4 November 2019, kami sampaikan itu ke pihak provinsi, tapi enggak bisa menyampaikan data. Dia tidak menyampaikan data, berarti tidak ada pengawasan," imbuhnya.

Nugraha melanjutkan, berdasarkan survei internal Apindo, ada 3.000 lebih perusahaan di Kota Bekasi. Tahun ini, kata dia, hanya 30 persen perusahaan yang menerapkan UMK 2019 sebesar Rp 4,2 juta.

"Berarti 70 persen itu pembiaran. Ini bisa berdampak para karyawan kita mendapatkan upah jauh dari UMK. Ini sesuatu yang enggak benar," ujar dia.

Rapat finalisasi UMK Bekasi 2020 berjalan sejak Kamis siang pukul 11.00 WIB di kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi.

Ratusan buruh di luar kantor sempat geram dan mendorong-dorong pagar kantor lantaran rapat tersebut tak kunjung membuahkan hasil hingga pukul 17.30 WIB.

Hasil akhir rapat tersebut, UMK Bekasi 2020 naik 8,51 persen atau menjadi Rp 4.589.708. Hasil itu berdasarkan voting. Namun, seluruh perwakilan Apindo Kota Bekasi tak memberikan suara.

Baca juga: Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Kenaikan ini sesuai usul awal pemerintah, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Namun angka itu lebih rendah dari tuntutan buruh yang mengajukan kenaikan 15 persen.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungui Warga dari Banjir

Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungui Warga dari Banjir

Megapolitan
Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Megapolitan
Polisi: Jenazah Editor Metro TV Mulai Membusuk Saat Ditemukan

Polisi: Jenazah Editor Metro TV Mulai Membusuk Saat Ditemukan

Megapolitan
Usut Kasus Kematian Wartawan Metro TV, Polisi Periksa 12 Saksi

Usut Kasus Kematian Wartawan Metro TV, Polisi Periksa 12 Saksi

Megapolitan
Ada Luka Tusuk di Leher dan Paha Yodi Prabowo, Editor Metro TV yang Ditemukan Tewas

Ada Luka Tusuk di Leher dan Paha Yodi Prabowo, Editor Metro TV yang Ditemukan Tewas

Megapolitan
Lurah Grogol Selatan Dinilai Langgar Disiplin PNS karena Terbitkan E-KTP Djoko Tjandra

Lurah Grogol Selatan Dinilai Langgar Disiplin PNS karena Terbitkan E-KTP Djoko Tjandra

Megapolitan
Fakta Eksploitasi 305 Anak oleh WN Prancis, Bisa Bahasa Indonesia hingga Rehabilitasi Korban...

Fakta Eksploitasi 305 Anak oleh WN Prancis, Bisa Bahasa Indonesia hingga Rehabilitasi Korban...

Megapolitan
Fakta Tewasnya Editor Metro TV yang Ditemukan di Pinggir Tol Pesanggrahan

Fakta Tewasnya Editor Metro TV yang Ditemukan di Pinggir Tol Pesanggrahan

Megapolitan
Fakta Mobil Terjun ke Kalimalang, Sopir Diduga Mengantuk yang Berujung Tewasnya Ibu dan Anak

Fakta Mobil Terjun ke Kalimalang, Sopir Diduga Mengantuk yang Berujung Tewasnya Ibu dan Anak

Megapolitan
Saat Pandemi, Kelompok Tani Wanita Sunter Agung Panen Sawi 40 Kilogram

Saat Pandemi, Kelompok Tani Wanita Sunter Agung Panen Sawi 40 Kilogram

Megapolitan
Fakta Tiga Pilot Ditangkap Polisi karena Pakai Sabu, Ada yang Kerja untuk Maskapai Pemerintah

Fakta Tiga Pilot Ditangkap Polisi karena Pakai Sabu, Ada yang Kerja untuk Maskapai Pemerintah

Megapolitan
Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Megapolitan
UPDATE 10 Juli: Tak Ada Penambahan Kasus, 8 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Sembuh

UPDATE 10 Juli: Tak Ada Penambahan Kasus, 8 Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Sembuh

Megapolitan
993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X