Badan Kehormatan DPRD DKI Nilai William PSI Kritis, tetapi Sedikit Berlebihan

Kompas.com - 28/11/2019, 22:22 WIB
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dinilai kritis karena membuka anggaran janggal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 ke publik melalui media sosial.

Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan, mayoritas anggota Badan Kehormatan mengapresiasi sikap kritis William tersebut.

"Akhirnya begini, sepakat semua seluruh anggota BK mengapresiasi kritiknya dia. Itu pertama, anggota Dewan wajib kritis, andaikata ada program gubernur yang tidak pro rakyat umpama, kita kritisi lah harus. Atau mungkin ada anggaran yang ternyata pemborosan atau lain sebagainya, tidak efisien nanti kita kritisi," ucap Nawawi saat dihubungi, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Meski demikian, di sisi lain anggota Badan Kehormatan juga merasa sikap William sedikit berlebihan karena mengunggah anggaran janggal di media sosial.

Padahal, William bisa memberitahukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau jajarannya.

"Jadi mestinya bisa kita nelepon Gubernur, kepala dinas. Terus pada saat kita singgung masalah etik," lanjutnya.

Baca juga: Usai Politisi Termuda DPRD DKI William PSI Disidang oleh Seniornya...

Apalagi, kata dia, eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta merupakan mitra kerja yang harus saling bersinergi termasuk soal anggaran.

"Ya kalau anggota DPR pusat kan berseberangan dengan anggota pusat, tapi kalau DPRD kan enggak. Setelah dilantik gubernur wali kota, bupatinya, maka semuanya menjadi mitra sejajar sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah," tutup Nawawi.

Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) sebelumnya melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke BK DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Baca juga: Diperiksa Badan Kehormatan, William Aditya Janji Tetap Buka Anggaran Janggal ke Publik

Sugiyanto menilai, William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Katulampa Siaga 1, Sejumlah Warga Rawajati Sempat Mengungsi

Katulampa Siaga 1, Sejumlah Warga Rawajati Sempat Mengungsi

Megapolitan
30 Hotel Siap Tampung Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di DKI

30 Hotel Siap Tampung Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di DKI

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Tempat Tidur Pasien di RS Wilayah Tangerang Terisi 73 Persen

Kasus Covid-19 Meningkat, Tempat Tidur Pasien di RS Wilayah Tangerang Terisi 73 Persen

Megapolitan
Kronologi Kaburnya Napi dari Lapas Tangerang, Diduga Manfaatkan Proyek Pembangunan Dapur

Kronologi Kaburnya Napi dari Lapas Tangerang, Diduga Manfaatkan Proyek Pembangunan Dapur

Megapolitan
Dinkes Klaim Ada Penurunan Angka Reproduksi Covid-19 di Kota Bekasi, Kini Angkanya 0,88

Dinkes Klaim Ada Penurunan Angka Reproduksi Covid-19 di Kota Bekasi, Kini Angkanya 0,88

Megapolitan
Terendam Sejak Pagi, Genangan di Permukiman Bidara Cina Kini Mulai Surut

Terendam Sejak Pagi, Genangan di Permukiman Bidara Cina Kini Mulai Surut

Megapolitan
Hingga Siang Ini Satu RW di Kembangan Masih Tergenang Banjir

Hingga Siang Ini Satu RW di Kembangan Masih Tergenang Banjir

Megapolitan
Muncul Klaster Baru di Pabrik Epson, Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi Melonjak

Muncul Klaster Baru di Pabrik Epson, Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi Melonjak

Megapolitan
Sepekan Penerapan PSBB di Jakarta, Jumlah Kasus Harian Covid-19 Masih di Atas 1.000

Sepekan Penerapan PSBB di Jakarta, Jumlah Kasus Harian Covid-19 Masih di Atas 1.000

Megapolitan
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta Telah Dilaporkan ke Polisi

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta Telah Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Banjir di Kampung Melayu Surut, Warga Mulai Bersih-bersih Rumah

Banjir di Kampung Melayu Surut, Warga Mulai Bersih-bersih Rumah

Megapolitan
TNI AU: Ledakan TNT di Halim merupakan Tradisi Penyambutan Prajurit Baru

TNI AU: Ledakan TNT di Halim merupakan Tradisi Penyambutan Prajurit Baru

Megapolitan
Wali Kota Pastikan Penanganan Pasien Covid-19 di RSD Patriot Bekasi Penuhi Standar Rumah Sakit

Wali Kota Pastikan Penanganan Pasien Covid-19 di RSD Patriot Bekasi Penuhi Standar Rumah Sakit

Megapolitan
49 RT di DKI Jakarta Masih Terendam Banjir dengan Ketinggian 10 hingga 80 Sentimeter

49 RT di DKI Jakarta Masih Terendam Banjir dengan Ketinggian 10 hingga 80 Sentimeter

Megapolitan
Sumber Dentuman di Jakarta Terjawab, TNI AU Sebut Itu Efek Ledakan TNT pada Kegiatan Paskhas

Sumber Dentuman di Jakarta Terjawab, TNI AU Sebut Itu Efek Ledakan TNT pada Kegiatan Paskhas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X