Badan Kehormatan DPRD DKI Nilai William PSI Kritis, tetapi Sedikit Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dinilai kritis karena membuka anggaran janggal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 ke publik melalui media sosial.

Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan, mayoritas anggota Badan Kehormatan mengapresiasi sikap kritis William tersebut.

"Akhirnya begini, sepakat semua seluruh anggota BK mengapresiasi kritiknya dia. Itu pertama, anggota Dewan wajib kritis, andaikata ada program gubernur yang tidak pro rakyat umpama, kita kritisi lah harus. Atau mungkin ada anggaran yang ternyata pemborosan atau lain sebagainya, tidak efisien nanti kita kritisi," ucap Nawawi saat dihubungi, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Meski demikian, di sisi lain anggota Badan Kehormatan juga merasa sikap William sedikit berlebihan karena mengunggah anggaran janggal di media sosial.

Padahal, William bisa memberitahukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau jajarannya.

"Jadi mestinya bisa kita nelepon Gubernur, kepala dinas. Terus pada saat kita singgung masalah etik," lanjutnya.

Baca juga: Usai Politisi Termuda DPRD DKI William PSI Disidang oleh Seniornya...

Apalagi, kata dia, eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta merupakan mitra kerja yang harus saling bersinergi termasuk soal anggaran.

"Ya kalau anggota DPR pusat kan berseberangan dengan anggota pusat, tapi kalau DPRD kan enggak. Setelah dilantik gubernur wali kota, bupatinya, maka semuanya menjadi mitra sejajar sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah," tutup Nawawi.

Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) sebelumnya melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke BK DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Baca juga: Diperiksa Badan Kehormatan, William Aditya Janji Tetap Buka Anggaran Janggal ke Publik

Sugiyanto menilai, William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019)