Badan Kehormatan DPRD DKI Nilai William PSI Kritis, tetapi Sedikit Berlebihan

Kompas.com - 28/11/2019, 22:22 WIB
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dinilai kritis karena membuka anggaran janggal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 ke publik melalui media sosial.

Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan, mayoritas anggota Badan Kehormatan mengapresiasi sikap kritis William tersebut.

"Akhirnya begini, sepakat semua seluruh anggota BK mengapresiasi kritiknya dia. Itu pertama, anggota Dewan wajib kritis, andaikata ada program gubernur yang tidak pro rakyat umpama, kita kritisi lah harus. Atau mungkin ada anggaran yang ternyata pemborosan atau lain sebagainya, tidak efisien nanti kita kritisi," ucap Nawawi saat dihubungi, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020


Meski demikian, di sisi lain anggota Badan Kehormatan juga merasa sikap William sedikit berlebihan karena mengunggah anggaran janggal di media sosial.

Padahal, William bisa memberitahukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau jajarannya.

"Jadi mestinya bisa kita nelepon Gubernur, kepala dinas. Terus pada saat kita singgung masalah etik," lanjutnya.

Baca juga: Usai Politisi Termuda DPRD DKI William PSI Disidang oleh Seniornya...

Apalagi, kata dia, eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta merupakan mitra kerja yang harus saling bersinergi termasuk soal anggaran.

"Ya kalau anggota DPR pusat kan berseberangan dengan anggota pusat, tapi kalau DPRD kan enggak. Setelah dilantik gubernur wali kota, bupatinya, maka semuanya menjadi mitra sejajar sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah," tutup Nawawi.

Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) sebelumnya melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke BK DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Baca juga: Diperiksa Badan Kehormatan, William Aditya Janji Tetap Buka Anggaran Janggal ke Publik

Sugiyanto menilai, William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Sebut Kurangnya Sosialisasi Bikin Perpecahan Pandangan Formula E

Sandiaga Sebut Kurangnya Sosialisasi Bikin Perpecahan Pandangan Formula E

Megapolitan
Sebelum Berpergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Sebelum Berpergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Megapolitan
Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Megapolitan
Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Megapolitan
Tarif Ojek Malam Mahal, Pengemudi yang Beroperasi Siang Sepi Penumpang

Tarif Ojek Malam Mahal, Pengemudi yang Beroperasi Siang Sepi Penumpang

Megapolitan
Fraksi Demokrat Ajukan Diri untuk Jadi Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI

Fraksi Demokrat Ajukan Diri untuk Jadi Ketua Panitia Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Awas, Begini Cara Tukang Ojek Malam Ucapkan Tarif untuk Kelabui Penumpang

Awas, Begini Cara Tukang Ojek Malam Ucapkan Tarif untuk Kelabui Penumpang

Megapolitan
Bank Sampah Kampung Koran, Menyemai Kader Penyelamat Lingkungan Mulai dari Kampung-kampung

Bank Sampah Kampung Koran, Menyemai Kader Penyelamat Lingkungan Mulai dari Kampung-kampung

Megapolitan
Bank Sampah Kampung Koran Mampu Reduksi 35 Ton Sampah DKI Jakarta

Bank Sampah Kampung Koran Mampu Reduksi 35 Ton Sampah DKI Jakarta

Megapolitan
Voting Tertutup Bikin PKS Yakin Dukungan Fraksi Bakal Beralih ke Cawagub DKI Nurmansjah

Voting Tertutup Bikin PKS Yakin Dukungan Fraksi Bakal Beralih ke Cawagub DKI Nurmansjah

Megapolitan
Bahas Modal Riza Patria Jadi Wagub, Fraksi Gerindra: Ingat, 2012 Dia Pernah Maju Pilkada DKI

Bahas Modal Riza Patria Jadi Wagub, Fraksi Gerindra: Ingat, 2012 Dia Pernah Maju Pilkada DKI

Megapolitan
Modus Ojek Pangkalan Kelabui Penumpang di Terminal Kalideres, Tarif Rp 200.000 Disebut 20

Modus Ojek Pangkalan Kelabui Penumpang di Terminal Kalideres, Tarif Rp 200.000 Disebut 20

Megapolitan
 Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Megapolitan
Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Megapolitan
Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X