Kompas.com - 29/11/2019, 15:42 WIB
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono mengatakan, Kementerian Keuangan telah memperbolehkan BPTJ memasukkan hasil penerapan jalan berbayar atau ERP menjadi satu ke dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasalnya, selama ini pemerintah daerah menerapkan sistem retribusi untuk daerahnya masing-masing.

“Sudah ke Kementerian Keuangan, udah putuslah PNBP itu (diperbolehkan),” ucap Bambang di Kantor BPTJ, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: BPTJ: Daerah yang Menerapkan ERP Akan Dapat Insentif

Ia mengatakan, pihak BPTJ akan terus bersinergi dengan berbagai instansi terkait untuk menerapkan kebijakan ERP.

Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keungan, pihak BPTJ akan berkoordinasi dengan Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol terkait penerapan ERP.

“Kami mau sounding ke Bina Marga yang punya jalan, kemudian nanti dengan badan pengatur jalan tol. Supaya jangan ramai di jalan tol nantinya,” ucapnya.

Baca juga: Mulai Diterapkan 2020, Begini Konsep Pembayaran ERP

Bambang mengatakan, sampai saat ini pihak BPTJ masih terus menggodok pembuatan regulasi ERP dan fasilitas pendukung yang rencananya akan diterapkan tahun 2020.

ERP akan diterapkan di Jakarta dan perbatasan Jakarta. Misalnya, Margonda (Depok), Kalimalang (Bekasi), dan Daan Mogot (Tangerang, Banten).

“BPTJ bertanggungjawab di ruas jalan nasional, sedangkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok dan Tangerang," kata Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadishub DKI Klaim Angka Pengendara Sepeda Harian di Ibu Kota Naik Jadi 4.000

Kadishub DKI Klaim Angka Pengendara Sepeda Harian di Ibu Kota Naik Jadi 4.000

Megapolitan
Lebih dari Seminggu, Pria Tak Dikenal yang Aniaya dan Rampok Ibu-ibu di Sukmajaya Belum Tertangkap

Lebih dari Seminggu, Pria Tak Dikenal yang Aniaya dan Rampok Ibu-ibu di Sukmajaya Belum Tertangkap

Megapolitan
UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen, Apindo Tetap Minta Kenaikan 2,62 Persen

UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen, Apindo Tetap Minta Kenaikan 2,62 Persen

Megapolitan
4 Prajurit TNI AU yang Aniaya Prada Indra hingga Tewas Jadi Tersangka

4 Prajurit TNI AU yang Aniaya Prada Indra hingga Tewas Jadi Tersangka

Megapolitan
Penyertaan Modal Daerah untuk Proyek LRT Naik 2 Kali Lipat Lebih dalam RAPBD DKI 2023

Penyertaan Modal Daerah untuk Proyek LRT Naik 2 Kali Lipat Lebih dalam RAPBD DKI 2023

Megapolitan
Melihat Halte Transjakarta Tosari yang Disebut bak Kapal Pesiar Megah...

Melihat Halte Transjakarta Tosari yang Disebut bak Kapal Pesiar Megah...

Megapolitan
Tanggul Retak, Permukiman Warga di Muara Baru Selalu Tergenang Saat Air Laut Pasang

Tanggul Retak, Permukiman Warga di Muara Baru Selalu Tergenang Saat Air Laut Pasang

Megapolitan
Dishub DKI Minta Operator 'Bike Sharing' Tarik Kembali Sepeda di Jakarta, Kini Cari Operator Lain

Dishub DKI Minta Operator "Bike Sharing" Tarik Kembali Sepeda di Jakarta, Kini Cari Operator Lain

Megapolitan
Pemprov DKI: Pengusaha Setujui UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Pemprov DKI: Pengusaha Setujui UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
4 Prajurit TNI AU di Biak Tak Cuma Siksa Prada Indra, tapi Juga Aniaya 6 Junior Lain

4 Prajurit TNI AU di Biak Tak Cuma Siksa Prada Indra, tapi Juga Aniaya 6 Junior Lain

Megapolitan
Sempat Disebut Dehidrasi, Prada Indra Ternyata Tewas 'Dibina' Senior

Sempat Disebut Dehidrasi, Prada Indra Ternyata Tewas "Dibina" Senior

Megapolitan
Ungkap Penyebab Layanan 'Bike Sharing' Terbengkalai, Kadishub DKI: Operator Kesulitan Pendanaan

Ungkap Penyebab Layanan "Bike Sharing" Terbengkalai, Kadishub DKI: Operator Kesulitan Pendanaan

Megapolitan
Tilang Manual Dihapus, Banyak Pengendara Copot dan Palsukan Pelat Nomor untuk Hindari ETLE

Tilang Manual Dihapus, Banyak Pengendara Copot dan Palsukan Pelat Nomor untuk Hindari ETLE

Megapolitan
Buntut Bocah Hanyut di KBT, Warga Jatinegara Minta Pemprov DKI Pasang Pagar Pembatas di Sepanjang Aliran

Buntut Bocah Hanyut di KBT, Warga Jatinegara Minta Pemprov DKI Pasang Pagar Pembatas di Sepanjang Aliran

Megapolitan
Kalah di PTTUN, Pemprov DKI Tetap Pakai UMP 2022 Hasil Kepgub Anies sebagai Acuan 2023

Kalah di PTTUN, Pemprov DKI Tetap Pakai UMP 2022 Hasil Kepgub Anies sebagai Acuan 2023

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.