Lagi, Warga Demo di Kantor DPRD Kota Bekasi Minta Audit Kartu Sehat

Kompas.com - 18/12/2019, 21:19 WIB
Sejumlah pengunjuk rasa berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kota Bekasi sehubungan dengan polemik program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Rabu (18/12/2019). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANSejumlah pengunjuk rasa berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kota Bekasi sehubungan dengan polemik program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Rabu (18/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Polemik penangguhan dan evaluasi program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan ( KS-NIK) kembali memantik unjuk rasa di Kota Bekasi.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, Rabu (18/12/2019) petang, pengunjuk rasa kali ini mengaku tergabung dalam Aliansi Kawan Intelektual Bekasi (AKIB), Mahasiswa Universitas Bhayangkara, Kawan Intelektual Bekasi Bersatu (KIBB) dan HMI Komisariat.

Mereka berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota.

Jumlah mereka tak sampai puluhan. Tak sampai 2 jam berunjuk rasa, mereka bubar.

Para pengunjuk rasa memuat berbagai aspirasinya terkait polemik KS-NIK.

Salah satunya meminta DPRD mencabut surat edaran pemberhentian sementara KS-NIK pada 2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

Lebih jauh, secara khusus mereka mendesak DPRD Kota Bekasi agar mengaudit program KS-NIK yang telah 1 tahun lebih berjalan, dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) KS-NIK dan melibatkan unsur pemuda dan mahasiswa.

Baca juga: Gugatan Aturan Jokowi soal Kartu Sehat ke MA Atas Nama 56 Warga, Bukan Pemkot Bekasi

"Jangan liburan sebelum mengaudit KS-NIK," tulis mereka dengan tinta merah dalam spanduk yang mereka bentangkan selama unjuk rasa.

Koordinator aksi, Bongsu Syahputra mengatakan, desakan mengaudit program KS-NIK merupakan hasil surat balasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Permohonan Pertimbangan KS-NIK di Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi.

"DPRD Kota Bekasi harus segera mengaudit terhadap Program KS-NIK selama periode tahun anggaran 2018-2019, karena bagaimana pun itu menggunakan APBD yang mana adalah uang rakyat," ujar Bongsu kepada wartawan, Rabu petang.

"Nanti hasilnya disampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi. Ini bukti kesungguhan DPRD Kota Bekasi untuk menindaklanjutinya," lanjut dia.

Dalam beberapa pekan terakhir, program KS-NIK di Kota Bekasi menuai polemik menyusul larangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyelenggarakan jaminan kesehatan yang tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Puluhan Perempuan Demo DPRD Kota Bekasi, Minta Program Kartu Sehat Dilanjutkan

Program KS-NIK dianggap tumpang tindih dan mesti dilebur dalam BPJS Kesehatan oleh Presiden RI Joko Widodo melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Namun, Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat. Melalui Tim Advokat Patriot, Perpres itu digugat ke Mahkamah Agung karena dianggap melangkahi kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perampok Bersenpi Beraksi di Minimarket Kembangan, Uang Rp 26 Juta Raib

Perampok Bersenpi Beraksi di Minimarket Kembangan, Uang Rp 26 Juta Raib

Megapolitan
Antisipasi Arus Balik ke Jakarta, Depok Ikut Awasi di Sejumlah Titik

Antisipasi Arus Balik ke Jakarta, Depok Ikut Awasi di Sejumlah Titik

Megapolitan
Jabodetabek Panas Beberapa Hari Terakhir, Suhu Paling Tinggi di Area Bandara Soetta dan Kemayoran

Jabodetabek Panas Beberapa Hari Terakhir, Suhu Paling Tinggi di Area Bandara Soetta dan Kemayoran

Megapolitan
Di Hadapan Emil dan Pepen, Jokowi Puji Kota Bekasi Berhasil Tekan Penularan Covid-19

Di Hadapan Emil dan Pepen, Jokowi Puji Kota Bekasi Berhasil Tekan Penularan Covid-19

Megapolitan
Pemalsu SIKM Bakal Dijerat Pidana, Ancaman hingga 12 Tahun Penjara

Pemalsu SIKM Bakal Dijerat Pidana, Ancaman hingga 12 Tahun Penjara

Megapolitan
Anies: Kalau Masyarakat Tidak Taat, Terpaksa PSBB Diperpanjang...

Anies: Kalau Masyarakat Tidak Taat, Terpaksa PSBB Diperpanjang...

Megapolitan
Lucinta Luna Jalani Sidang Perdana di PN Jakbar secara Virtual Rabu Besok

Lucinta Luna Jalani Sidang Perdana di PN Jakbar secara Virtual Rabu Besok

Megapolitan
Merasa Gerah Beberapa Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Merasa Gerah Beberapa Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Megapolitan
Petugas Mulai Periksa SIKM Penumpang yang Hendak Masuk Jakarta dari Bandara Soetta

Petugas Mulai Periksa SIKM Penumpang yang Hendak Masuk Jakarta dari Bandara Soetta

Megapolitan
Tak Punya SIKM, Pendatang di Terminal Pulo Gebang Akan Dipulangkan atau Dikarantina

Tak Punya SIKM, Pendatang di Terminal Pulo Gebang Akan Dipulangkan atau Dikarantina

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Mengikuti Jakarta Soal Pembukaan Kembali Mal

Kota Bekasi Akan Mengikuti Jakarta Soal Pembukaan Kembali Mal

Megapolitan
6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI

6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI

Megapolitan
Satu Keluarga di Bekasi Positif Covid-19, Sempat Ikut Shalat Id di Masjid

Satu Keluarga di Bekasi Positif Covid-19, Sempat Ikut Shalat Id di Masjid

Megapolitan
Operasi Ketupat Akan Berakhir, Jangka Waktu Pemeriksaan SIKM Tunggu Keputusan Pemprov DKI

Operasi Ketupat Akan Berakhir, Jangka Waktu Pemeriksaan SIKM Tunggu Keputusan Pemprov DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X