Lagi, Warga Demo di Kantor DPRD Kota Bekasi Minta Audit Kartu Sehat

Kompas.com - 18/12/2019, 21:19 WIB
Sejumlah pengunjuk rasa berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kota Bekasi sehubungan dengan polemik program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Rabu (18/12/2019). KOMPAS.com / VITORIO MANTALEANSejumlah pengunjuk rasa berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kota Bekasi sehubungan dengan polemik program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), Rabu (18/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Polemik penangguhan dan evaluasi program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan ( KS-NIK) kembali memantik unjuk rasa di Kota Bekasi.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, Rabu (18/12/2019) petang, pengunjuk rasa kali ini mengaku tergabung dalam Aliansi Kawan Intelektual Bekasi (AKIB), Mahasiswa Universitas Bhayangkara, Kawan Intelektual Bekasi Bersatu (KIBB) dan HMI Komisariat.

Mereka berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota.

Jumlah mereka tak sampai puluhan. Tak sampai 2 jam berunjuk rasa, mereka bubar.

Para pengunjuk rasa memuat berbagai aspirasinya terkait polemik KS-NIK.

Salah satunya meminta DPRD mencabut surat edaran pemberhentian sementara KS-NIK pada 2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

Lebih jauh, secara khusus mereka mendesak DPRD Kota Bekasi agar mengaudit program KS-NIK yang telah 1 tahun lebih berjalan, dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) KS-NIK dan melibatkan unsur pemuda dan mahasiswa.

Baca juga: Gugatan Aturan Jokowi soal Kartu Sehat ke MA Atas Nama 56 Warga, Bukan Pemkot Bekasi

"Jangan liburan sebelum mengaudit KS-NIK," tulis mereka dengan tinta merah dalam spanduk yang mereka bentangkan selama unjuk rasa.

Koordinator aksi, Bongsu Syahputra mengatakan, desakan mengaudit program KS-NIK merupakan hasil surat balasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Permohonan Pertimbangan KS-NIK di Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi.

"DPRD Kota Bekasi harus segera mengaudit terhadap Program KS-NIK selama periode tahun anggaran 2018-2019, karena bagaimana pun itu menggunakan APBD yang mana adalah uang rakyat," ujar Bongsu kepada wartawan, Rabu petang.

"Nanti hasilnya disampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi. Ini bukti kesungguhan DPRD Kota Bekasi untuk menindaklanjutinya," lanjut dia.

Dalam beberapa pekan terakhir, program KS-NIK di Kota Bekasi menuai polemik menyusul larangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyelenggarakan jaminan kesehatan yang tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Puluhan Perempuan Demo DPRD Kota Bekasi, Minta Program Kartu Sehat Dilanjutkan

Program KS-NIK dianggap tumpang tindih dan mesti dilebur dalam BPJS Kesehatan oleh Presiden RI Joko Widodo melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Namun, Pemerintah Kota Bekasi berseberangan pendapat. Melalui Tim Advokat Patriot, Perpres itu digugat ke Mahkamah Agung karena dianggap melangkahi kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X