Gugatan Aturan Jokowi soal Kartu Sehat ke MA Atas Nama 56 Warga, Bukan Pemkot Bekasi

Kompas.com - 17/12/2019, 18:44 WIB
Dua pengacara Tim Advokat Patriot menunjukkan surat tanda terima permohonan uji materiil Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANDua pengacara Tim Advokat Patriot menunjukkan surat tanda terima permohonan uji materiil Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung, Selasa (17/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 56 warga Kota Bekasi pengguna Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) mengajukan uji materiil Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan di Mahkamah Agung (MA).

Uji materiil itu resmi dilayangkan Tim Ikatan Advokat Patriot Indonesia ke MA, Senin (16/12/2019), menyusul polemik rencana peleburan program KS-NIK ke dalam BPJS Kesehatan.

"Sebenarnya banyak sekali warga yang mau memberikan kuasa kepada kami, tapi kami batasi masing-masing kelurahan satu orang warga saja," jelas Herman, Ketua Tim Advokat Patriot kepada awak media dalam konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (17/12/2019).

Ia berujar, 56 warga dari 56 kelurahan di Bekasi itu telah menyatakan siap jika suatu hari dipanggil dalam persidangan.

Baca juga: Ketika Pemkot Bekasi Berseberangan dengan Pemerintah Pusat soal Jaminan Kesehatan Masyarakat

Herman memastikan, Tim Advokat Patriot bukan sedang mengadvokasi Pemerintah Kota Bekasi dalam uji materiil di MA ini, melainkan 56 warga tadi.

Pasalnya, kata dia, 56 warga tersebut merupakan representasi dari para pengguna KS-NIK Kota Bekasi yang merasa dirugikan.

Sebab, dengan adanya integrasi tersebut, masyarakat yang semestinya gratis untuk menerima layanan kesehatan malah harus membayar dengan adanya integrasi tersebut.

"Syarat untuk mengajukan uji materiil itu salah satunya (oleh warga negara Indonesia) yang merasa hak-haknya dirugikan," ujar Herman.

"Nah, 56 masyarakat tadi yang tersebar di 56 kelurahan itu adalah warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan KTP Kota Bekasi, NIK Kota Bekasi, dan mereka harus memiliki Kartu Sehat," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 yang digugat ke MA dipandang "bersifat monopoli, ada unsur pemaksaan, merugikan hak-hak pemohon, dan dinilai cacat hukum" oleh Tim Advokat Patriot.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Gugat Peraturan Presiden yang Monopoli Sistem Jaminan Kesehatan

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MRT Jakarta Tak Layani Pembelian Single Trip Ticket, Berikut Cara Pembelian Tiket Online

MRT Jakarta Tak Layani Pembelian Single Trip Ticket, Berikut Cara Pembelian Tiket Online

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Duren Sawit

Polisi Tangkap 3 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Duren Sawit

Megapolitan
Pergub Anies: Ganjil Genap bagi Pemotor hingga Antisipasi Gelombang Kedua Kasus Covid-19

Pergub Anies: Ganjil Genap bagi Pemotor hingga Antisipasi Gelombang Kedua Kasus Covid-19

Megapolitan
Mal Jakarta Buka 15 Juni, Bioskop, Karaoke, hingga Arena Permainan Anak Belum Beroperasi

Mal Jakarta Buka 15 Juni, Bioskop, Karaoke, hingga Arena Permainan Anak Belum Beroperasi

Megapolitan
APPBI: Semua Mal di Jakarta Beroperasi Mulai 15 Juni 2020

APPBI: Semua Mal di Jakarta Beroperasi Mulai 15 Juni 2020

Megapolitan
BMKG: Tangerang, Depok, dan Sebagian Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

BMKG: Tangerang, Depok, dan Sebagian Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Mulai Senin, Headway MRT Saat Jam Sibuk adalah 5 Menit

Mulai Senin, Headway MRT Saat Jam Sibuk adalah 5 Menit

Megapolitan
14 Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan, Salah satunya Istri Lurah di Tangsel

14 Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan, Salah satunya Istri Lurah di Tangsel

Megapolitan
UPDATE Covid-19 6 Juni: 271 Positif, 36 Meninggal, 89 Sembuh di Tangsel

UPDATE Covid-19 6 Juni: 271 Positif, 36 Meninggal, 89 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Kantor, Mal, hingga Stasiun dan Terminal di Jakarta Wajib Siapkan Parkir Khusus Sepeda saat PSBB Transisi

Kantor, Mal, hingga Stasiun dan Terminal di Jakarta Wajib Siapkan Parkir Khusus Sepeda saat PSBB Transisi

Megapolitan
PSBB Transisi di Jakarta, Begini Protokol yang Akan Diterapkan Mal Central Park

PSBB Transisi di Jakarta, Begini Protokol yang Akan Diterapkan Mal Central Park

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 6 Juni di Depok: 1 Kasus Baru, 1 Suspect Meninggal Dunia

[UPDATE] Covid-19 6 Juni di Depok: 1 Kasus Baru, 1 Suspect Meninggal Dunia

Megapolitan
Sempat Dirawat 3 Hari di ICU, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

Sempat Dirawat 3 Hari di ICU, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

Megapolitan
UPDATE 6 Juni: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 102 Orang

UPDATE 6 Juni: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 102 Orang

Megapolitan
Sistem Ganjil Genap Belum Berlaku Pekan Depan, Dishub Tunggu Sepekan PSBB Transisi

Sistem Ganjil Genap Belum Berlaku Pekan Depan, Dishub Tunggu Sepekan PSBB Transisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X