Gugatan Aturan Jokowi soal Kartu Sehat ke MA Atas Nama 56 Warga, Bukan Pemkot Bekasi

Kompas.com - 17/12/2019, 18:44 WIB
Dua pengacara Tim Advokat Patriot menunjukkan surat tanda terima permohonan uji materiil Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANDua pengacara Tim Advokat Patriot menunjukkan surat tanda terima permohonan uji materiil Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung, Selasa (17/12/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 56 warga Kota Bekasi pengguna Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) mengajukan uji materiil Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan di Mahkamah Agung (MA).

Uji materiil itu resmi dilayangkan Tim Ikatan Advokat Patriot Indonesia ke MA, Senin (16/12/2019), menyusul polemik rencana peleburan program KS-NIK ke dalam BPJS Kesehatan.

"Sebenarnya banyak sekali warga yang mau memberikan kuasa kepada kami, tapi kami batasi masing-masing kelurahan satu orang warga saja," jelas Herman, Ketua Tim Advokat Patriot kepada awak media dalam konferensi pers di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Selasa (17/12/2019).

Ia berujar, 56 warga dari 56 kelurahan di Bekasi itu telah menyatakan siap jika suatu hari dipanggil dalam persidangan.

Baca juga: Ketika Pemkot Bekasi Berseberangan dengan Pemerintah Pusat soal Jaminan Kesehatan Masyarakat

Herman memastikan, Tim Advokat Patriot bukan sedang mengadvokasi Pemerintah Kota Bekasi dalam uji materiil di MA ini, melainkan 56 warga tadi.

Pasalnya, kata dia, 56 warga tersebut merupakan representasi dari para pengguna KS-NIK Kota Bekasi yang merasa dirugikan.

Sebab, dengan adanya integrasi tersebut, masyarakat yang semestinya gratis untuk menerima layanan kesehatan malah harus membayar dengan adanya integrasi tersebut.

"Syarat untuk mengajukan uji materiil itu salah satunya (oleh warga negara Indonesia) yang merasa hak-haknya dirugikan," ujar Herman.

"Nah, 56 masyarakat tadi yang tersebar di 56 kelurahan itu adalah warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan KTP Kota Bekasi, NIK Kota Bekasi, dan mereka harus memiliki Kartu Sehat," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102 yang digugat ke MA dipandang "bersifat monopoli, ada unsur pemaksaan, merugikan hak-hak pemohon, dan dinilai cacat hukum" oleh Tim Advokat Patriot.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Gugat Peraturan Presiden yang Monopoli Sistem Jaminan Kesehatan

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

150 Pedagang Pasar Serdang Jalani Rapid Test Setelah 1 Orang Positif Covid-19

150 Pedagang Pasar Serdang Jalani Rapid Test Setelah 1 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Cegah Kepadatan di Transportasi Umum saat New Normal, MTI Minta Aktivitas Perkantoran Diatur

Cegah Kepadatan di Transportasi Umum saat New Normal, MTI Minta Aktivitas Perkantoran Diatur

Megapolitan
Tempat Wisata dan Hiburan Outdoor Akan Dibuka Lebih Dulu Saat New Normal

Tempat Wisata dan Hiburan Outdoor Akan Dibuka Lebih Dulu Saat New Normal

Megapolitan
SIM Mati Periode 17 Maret-29 Juni, Polisi: Tidak Akan Ditilang

SIM Mati Periode 17 Maret-29 Juni, Polisi: Tidak Akan Ditilang

Megapolitan
Depok Siap-siap PSBB Lokal, Identifikasi 31 RW Zona Merah

Depok Siap-siap PSBB Lokal, Identifikasi 31 RW Zona Merah

Megapolitan
Orangtua di Bekasi Cemas dengan Rencana Siswa Kembali Belajar di Sekolah

Orangtua di Bekasi Cemas dengan Rencana Siswa Kembali Belajar di Sekolah

Megapolitan
PSBB Tangsel Diperpanjang, Tempat Ibadah Dibuka Kembali dan Restoran Boleh Layani Makan di Tempat

PSBB Tangsel Diperpanjang, Tempat Ibadah Dibuka Kembali dan Restoran Boleh Layani Makan di Tempat

Megapolitan
Coba Lewat Jalur Tikus, 13 Mobil Travel Ilegal Terjaring Polisi di Depok

Coba Lewat Jalur Tikus, 13 Mobil Travel Ilegal Terjaring Polisi di Depok

Megapolitan
55,5 Persen Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Telah Sembuh

55,5 Persen Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Telah Sembuh

Megapolitan
Penularan Covid-19 Tak Seganas Sebelumnya, Guru di Atas 40 Tahun Boleh Mengajar di Sekolah

Penularan Covid-19 Tak Seganas Sebelumnya, Guru di Atas 40 Tahun Boleh Mengajar di Sekolah

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Pengunjung di Satpas Jaktim, 2 Mobil SIM Keliling Disediakan di TMII

Antisipasi Lonjakan Pengunjung di Satpas Jaktim, 2 Mobil SIM Keliling Disediakan di TMII

Megapolitan
Pengunjung Tempat Hiburan di Jakarta Akan Dibatasi Saat New Normal

Pengunjung Tempat Hiburan di Jakarta Akan Dibatasi Saat New Normal

Megapolitan
Jelang New Normal, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Disemprot Cairan Disinfektan

Jelang New Normal, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Disemprot Cairan Disinfektan

Megapolitan
H+9 Lebaran, Jumlah Pengendara Tanpa SIKM yang Diputar Balik Turun 13 Persen

H+9 Lebaran, Jumlah Pengendara Tanpa SIKM yang Diputar Balik Turun 13 Persen

Megapolitan
Kota Bogor Ulang Tahun Ke-538, Pemkot Akan Beri Penghargaan buat Tenaga Medis yang Tangani Covid-19

Kota Bogor Ulang Tahun Ke-538, Pemkot Akan Beri Penghargaan buat Tenaga Medis yang Tangani Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X