Kompas.com - 24/01/2020, 11:03 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat, menuai kritikan. Publik ramai-ramai mengkritik penebangan pohon di pelataran selatan Monas yang direvitalisasi.

Begitu pun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, Pemprov DKI masih sulit mencapai target 30 persen ruang terbuka hijau (RTH).

Saat ini, RTH di Jakarta baru sembilan persen. Dampak kurangnya RTH sudah dirasakan warga, mulai dari banjir hingga polusi udara.

Baca juga: Walhi soal Penebangan Pohon di Monas: Harusnya Pemprov DKI Menambah RTH yang Masih 9 Persen

Pemprov DKI harusnya memperbanyak RTH, bukan malah menebang pohon.

"Kita rasakan betul kerusakan ekologis Jakarta. Kan terlihat betul, banjir dan polusi udara segala macam, dan justru Pemprov DKI menebang pohon," ujar Tubagus, Kamis (23/1/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Walhi meminta Pemprov DKI segera menghentikan proyek revitalisasi Monas dan menanam kembali pohon-pohon yang ditebang.

Sementara itu, sejarawan JJ Rizal mengatakan, Pemprov DKI salah paham jika merevitalisasi Monas dengan menebang pohon dan membuat kawasan Monas sangat terbuka untuk berbagai kegiatan.

Soekarno membuat kawasan Monas sebagai pusat ketenangan kota di mana setiap pengunjung bisa belajar tentang Indonesia di Monas.

Namun saat ini, makna kawasan Monas bergeser menjadi ruang publik tanpa makna dan sebatas menjadi tempat rekreasi.

"Segala kepentingan bisa masuk, mulai dari zikir bersama, ultah TNI, perayaan Natal, kampanye produk biskuit bisa di situ. Itu menurut saya, salah paham," kata JJ Rizal, kemarin.

Baca juga: Sejarawan: Anies Salah Paham soal Revitalisasi Monas

Komisi D DPRD DKI Jakarta juga mengkritik revitalisasi kawasan Monas yang dilakukan tanpa izin Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Menurut Komisi D, setiap perubahan di Monas harus mendapat izin dari Kemensetneg.

Aturan itu tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

"Pokoknya semua kegiatan di Monas, Bapak hentikan sementara sampai ada persetujuan dari Mensesneg terkait Keppres," ujar Ketua Komisi D Ida Mahmudah saat rapat bersama Pemprov DKI, Rabu (22/1/2020).

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Dilarang di Jabodetabek Selama PPKM Level 4

Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Dilarang di Jabodetabek Selama PPKM Level 4

Megapolitan
PPKM Level 4 di Tangsel: Kasus Covid-19 Harian Masih Melonjak

PPKM Level 4 di Tangsel: Kasus Covid-19 Harian Masih Melonjak

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 2.925 Orang dalam Perawatan

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 2.925 Orang dalam Perawatan

Megapolitan
Roy Suryo Sodorkan 4 Poin jika Lucky Alamsyah Ingin Berdamai

Roy Suryo Sodorkan 4 Poin jika Lucky Alamsyah Ingin Berdamai

Megapolitan
Banyak Kasus Warga Meninggal di Rumah, Pemprov DKI Minta Pasien Isoman Pindah ke Tempat Isolasi

Banyak Kasus Warga Meninggal di Rumah, Pemprov DKI Minta Pasien Isoman Pindah ke Tempat Isolasi

Megapolitan
Fakta Pungli Bansos di Tangerang: Kini Korban Sebut Tak Ada Oknum, Polisi Selidiki

Fakta Pungli Bansos di Tangerang: Kini Korban Sebut Tak Ada Oknum, Polisi Selidiki

Megapolitan
Sudah 7 Bulan Gisel dan Nobu Jadi Tersangka tapi Berkas Belum P-21, Polisi Diminta Profesional

Sudah 7 Bulan Gisel dan Nobu Jadi Tersangka tapi Berkas Belum P-21, Polisi Diminta Profesional

Megapolitan
Imbas Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM, Seleb TikTok dan Hotel di Bekasi Didenda Belasan Juta

Imbas Gelar Pesta Ulang Tahun Saat PPKM, Seleb TikTok dan Hotel di Bekasi Didenda Belasan Juta

Megapolitan
Babak Baru Perseteruan Roy Suryo dengan Lucky Alamsyah, Bahas Mediasi di Polda Metro

Babak Baru Perseteruan Roy Suryo dengan Lucky Alamsyah, Bahas Mediasi di Polda Metro

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Pasien Covid-19 Isoman di Rumah Pindah ke Tempat Isolasi Terkendali

Pemprov DKI Minta Pasien Covid-19 Isoman di Rumah Pindah ke Tempat Isolasi Terkendali

Megapolitan
Cara Lurah di Jakpus Paksa Warga Vaksinasi: Jemput ke Rumah hingga Tak Beri Bansos

Cara Lurah di Jakpus Paksa Warga Vaksinasi: Jemput ke Rumah hingga Tak Beri Bansos

Megapolitan
Wagub DKI: Sekalipun Diperkenankan di Warung, Sebaiknya Makan di Rumah

Wagub DKI: Sekalipun Diperkenankan di Warung, Sebaiknya Makan di Rumah

Megapolitan
Fakta Tersebarnya Foto Vaksinasi Dosis Ketiga di DPRD DKI Jakarta

Fakta Tersebarnya Foto Vaksinasi Dosis Ketiga di DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Dari Pungli hingga Salah Sasaran Penerima, Ini Ragam Masalah Bansos di Jabodetabek

Dari Pungli hingga Salah Sasaran Penerima, Ini Ragam Masalah Bansos di Jabodetabek

Megapolitan
4 Fakta Satpol PP Gadungan Tipu 9 Orang dan Bibinya dengan Modus Rekrutmen Ilegal

4 Fakta Satpol PP Gadungan Tipu 9 Orang dan Bibinya dengan Modus Rekrutmen Ilegal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X