Kritik Pedas PSI kepada Pemprov DKI, dari Lem Aibon hingga Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir cukup terlihat tajinya di kancah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Pasalnya, partai yang tergolong baru ini selalu melayangkan kritik keras kepada setiap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal tersebut tergolong berani mengingat PSI merupakan partai pendatang baru di kursi DPRD DKI Jakarta.

Namun banyak yang menilai hal tersebut selaras dengan tugas DPRD pada umumnya yakni memberikan kritik dan memantau kinerja pemerintah.

Baca juga: F-PSI: Gubernur Anies Terlalu Sibuk dengan Event yang Berbau Festival

Tercatat ada beberapa kebijakan besar Anies yang dikritik habis PSI selama beberapa waktu terakhir.

1. Bongkar–bongkar anggaran

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, membeberkan sejumlah usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 yang angkanya fantastis.

Tidak tanggung–tanggung, dia bahkan memposting anggaran tersebut di media sosial agar masyarakat tahu.

William pertama mengungkap usulan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk pengadaan lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Baca juga: PSI Nilai Naturalisasi Sungai di Karet Tak Jelas, padahal Anggarannya Rp 12,7 Miliar

Anggota DPRD DKI termuda itu juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, ada anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada usulan pengadaan unit server dan storage senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Publik terkejut dengan angka-angka yang dibeberkan William. Tindakan William bukannya tanpa risiko, dia dikritik sejumlah pihak akibat hal itu.