Dibanding Moratorium Revitalisasi TIM, DKJ Pilih Fokus Kawal Suara Seniman

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) sekaligus Ketua Komite Film DKJ Hikmat Darmawan mengatakan, ketimbang mendukung moratorium revitalisasi, DKJ lebih fokus mengawal suara seniman untuk pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut dia, moratorium kemungkinan kecil terjadi karena gedung-gedung di TIM sudah dihancurkan.

"Yang jelas bagi kami kata horornya menghentikan sementara adalah sementara itu sampai kapan? Apa konsekuensinya? Ke gudang penyimpanan, kemarin kami 1 Januari terasa banget. Hujan ekstrem menyebabkan banjir, menyebabkan bocor, dan ada sebagian arsip kena banjir dan harus gunakan hair dryer," ujarnya di Teater Kecil TIM, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Jika Revitalisasi TIM Dimoratorium, Jakpro Khawatir Lukisan Mahal Seniman Terbengkalai

Sementara itu, Plt Ketua Umum DKJ Danton Sihombing menuturkan pihaknya juga sedang berusaha menyamakan persepsi dengan Pemprov DKI agar ada win-win solution terkait hasil revitalisasi TIM.

Salah satunya agar keinginan dan kebutuhan seniman bisa terus dikawal.

"Oleh karena itu, kesempatan kemarin ketika diundang gubernur, kami lontarkan isu-isunya. Terutama yang harus diwaspadai, kita cermati dan berpikir cerdas di wilayah pengelolaan. Itu tentu akan didiskusikan bahwa voting rights seniman gimana," kata Danton.

Adapun dalam Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo Untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM.

Dalam Pergub tercantum bahwa Jakpro memiliki kuasa pengelolaan dan perawatan sarana-prasarana TIM selama 28 tahun, lewat skema Build Operate Transfer (BOT) sebelum akhirnya pengelolaan aset kembali ke tangan Pemprov DKI.

"Kalau shareholder ada juga stakeholder. Seniman adalah stakeholder, tapi terpenting voting rights ini gimana. Ketika voting itu kecil, kita akan kalah. Istilahnya, kawinnya gampang, cerainya susah. Itu yang sama-sama kita cermati, berdialog dengan sehat," tuturnya.

Baca juga: DKJ Mengaku Tak Dilibatkan Dalam Tim Revitalisasi Taman Ismail Marzuki

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda sebelumnya setuju jika revitalisasi TIM ditangguhkan. Huda menilai ada cacat prosedur dalam proyek yang melibatkan Jakpro tersebut.

Komisi X berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, DPRD DKI Jakarta, dan Jakpro untuk membahas revitalisasi tersebut.

"Kami melihat ada cacat prosedural dalam revitalisasi ini. Ada beberapa regulasi yang tidak terpenuhi seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Forum Seniman Peduli TIM," kata Huda di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

"Karena itu Komisi X setuju dan mendukung supaya revitalisasi TIM ini dimoratorium dulu," lanjut dia.

Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) sebelumnya menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak pernah melibatkan mereka dalam rencana revitalisasi TIM.

Pimpinan Forum Seniman Peduli TIM, Radhar Panca Dahana, mengibaratkan keputusan Anies yang mendadak menyebabkan kegiatan mereka di TIM berantakan.