Tata Tertib Disahkan, Cawagub DKI yang Mundur Bakal Kena Sanksi Penjara dan Denda Rp 50 Miliar

Kompas.com - 20/02/2020, 17:01 WIB
Cawagub DKI Jakarta Nurmansjah Lubis (kiri) dan Ahmad Riza Patria (kanan). KOMPAS.comCawagub DKI Jakarta Nurmansjah Lubis (kiri) dan Ahmad Riza Patria (kanan).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta akan dikenai sanksi jika mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai cawagub oleh panitia pemilihan (panlih) wagub DKI.

Hal itu diatur dalam tata tertib pemilihan wagub DKI, bagian dari Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, yang telah disahkan DPRD DKI Jakarta pada Rabu (19/2/2020).

Pasal 55 Ayat 1 peraturan tersebut menyatakan, calon yang telah ditetapkan menjadi calon wakil gubernur oleh panitia pemilihan tidak dapat mengundurkan diri sebagai calon wakil gubernur.

Baca juga: Profil Ahmad Riza Patria, Cawagub Baru DKI yang Disodorkan Gerindra

Kemudian, Pasal 55 Ayat 4 berbunyi, "Dalam hal calon wakil gubernur yang telah ditetapkan sebagai calon wakil gubernur provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri, dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, sanksi untuk cawagub yang mengundurkan diri diatur dalam undang-undang pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Ada sanksinya kalau mengundurkan diri, ada undang-undangnya, undang-undang pemilihan gubernur dan wakil gubernur," ujar Taufik saat dihubungi, Kamis (20/2/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Undang-undang yang dimaksud Taufik adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Baca juga: Nurmansjah Lubis, Mantan Anggota DPRD yang Jadi Cawagub DKI dari PKS

Pasal 191 Ayat 1 undang-undang itu menyebutkan, calon gubernur atau calon wakil gubernur yang dengan sengaja mengundurkan diri dalam rentang waktu setelah ditetapkan sebagai calon hingga pemungutan suara bakal dikenai pidana penjara dan denda.

Rinciannya, pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan. Sementara denda yang dikenakan minimal Rp 25 miliar dan maksimal Rp 50 miliar.

DPRD DKI Jakarta akan segera membentuk panitia pemilihan (panlih) wagub DKI Jakarta.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor Baru Covid-19 di Jakarta dan Pesan Anies Agar Tidak Menyesal

Rekor Baru Covid-19 di Jakarta dan Pesan Anies Agar Tidak Menyesal

Megapolitan
UPDATE 19 Juni: Tambah 59 Kasus di Kota Tangerang, 499 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 19 Juni: Tambah 59 Kasus di Kota Tangerang, 499 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kecelakaan di Jalan Sawangan Depok, Ban Taksi Sobek, Pemotor Luka di Kepala

Kecelakaan di Jalan Sawangan Depok, Ban Taksi Sobek, Pemotor Luka di Kepala

Megapolitan
Jatuh dari Speed Boat dan Terapung 3 Jam  di Perairan Kepulauan Seribu, Remaja 14 Tahun Berhasil Dievakuasi

Jatuh dari Speed Boat dan Terapung 3 Jam di Perairan Kepulauan Seribu, Remaja 14 Tahun Berhasil Dievakuasi

Megapolitan
Langgar Jam Operasional, Tori Bar Fatmawati Disegel 3 Hari

Langgar Jam Operasional, Tori Bar Fatmawati Disegel 3 Hari

Megapolitan
Razia Protokol Kesehatan di Tori Bar Fatmawati, Pintu Dikunci, Aparat Tunggu 30 Menit

Razia Protokol Kesehatan di Tori Bar Fatmawati, Pintu Dikunci, Aparat Tunggu 30 Menit

Megapolitan
Kenapa Kereta MRT Disebut Ratangga? Ternyata Ini Sejarah di Baliknya...

Kenapa Kereta MRT Disebut Ratangga? Ternyata Ini Sejarah di Baliknya...

Megapolitan
Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas di Depok Dimulai, Daftar Lewat Hotline Berikut Ini

Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas di Depok Dimulai, Daftar Lewat Hotline Berikut Ini

Megapolitan
Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.609 Orang

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.609 Orang

Megapolitan
Langgar Ganjil Genap, Petugas Putar Balik 2.000 Kendaraan di Kota Bogor

Langgar Ganjil Genap, Petugas Putar Balik 2.000 Kendaraan di Kota Bogor

Megapolitan
Ada Nobar Euro 2020 di Pamulang, Wali Kota Tangsel Kerahkan Anggota untuk Razia

Ada Nobar Euro 2020 di Pamulang, Wali Kota Tangsel Kerahkan Anggota untuk Razia

Megapolitan
Depok Buka Vaksinasi Covid-19 untuk Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Depok Buka Vaksinasi Covid-19 untuk Warga Usia 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
37 Balita Positif Covid-19 di Depok Hari Ini, Sama dengan Lansia

37 Balita Positif Covid-19 di Depok Hari Ini, Sama dengan Lansia

Megapolitan
Depok Catat 543 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak Kedua Sepanjang Sejarah

Depok Catat 543 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak Kedua Sepanjang Sejarah

Megapolitan
Rekor Lagi, 4.895 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini

Rekor Lagi, 4.895 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X