Tata Tertib Disahkan, Cawagub DKI yang Mundur Bakal Kena Sanksi Penjara dan Denda Rp 50 Miliar

Kompas.com - 20/02/2020, 17:01 WIB
Cawagub DKI Jakarta Nurmansjah Lubis (kiri) dan Ahmad Riza Patria (kanan). KOMPAS.comCawagub DKI Jakarta Nurmansjah Lubis (kiri) dan Ahmad Riza Patria (kanan).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta akan dikenai sanksi jika mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai cawagub oleh panitia pemilihan (panlih) wagub DKI.

Hal itu diatur dalam tata tertib pemilihan wagub DKI, bagian dari Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, yang telah disahkan DPRD DKI Jakarta pada Rabu (19/2/2020).

Pasal 55 Ayat 1 peraturan tersebut menyatakan, calon yang telah ditetapkan menjadi calon wakil gubernur oleh panitia pemilihan tidak dapat mengundurkan diri sebagai calon wakil gubernur.

Baca juga: Profil Ahmad Riza Patria, Cawagub Baru DKI yang Disodorkan Gerindra

Kemudian, Pasal 55 Ayat 4 berbunyi, "Dalam hal calon wakil gubernur yang telah ditetapkan sebagai calon wakil gubernur provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri, dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, sanksi untuk cawagub yang mengundurkan diri diatur dalam undang-undang pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Ada sanksinya kalau mengundurkan diri, ada undang-undangnya, undang-undang pemilihan gubernur dan wakil gubernur," ujar Taufik saat dihubungi, Kamis (20/2/2020).

Undang-undang yang dimaksud Taufik adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Baca juga: Nurmansjah Lubis, Mantan Anggota DPRD yang Jadi Cawagub DKI dari PKS

Pasal 191 Ayat 1 undang-undang itu menyebutkan, calon gubernur atau calon wakil gubernur yang dengan sengaja mengundurkan diri dalam rentang waktu setelah ditetapkan sebagai calon hingga pemungutan suara bakal dikenai pidana penjara dan denda.

Rinciannya, pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan. Sementara denda yang dikenakan minimal Rp 25 miliar dan maksimal Rp 50 miliar.

DPRD DKI Jakarta akan segera membentuk panitia pemilihan (panlih) wagub DKI Jakarta.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Penonton Bioskop Hanya Boleh 25 Persen, Asosiasi: Kami Merugi

Jumlah Penonton Bioskop Hanya Boleh 25 Persen, Asosiasi: Kami Merugi

Megapolitan
Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Megapolitan
Bioskop CGV di Jakarta Mulai Buka Hari Ini, Protokol Kesehatan Dipastikan Siap

Bioskop CGV di Jakarta Mulai Buka Hari Ini, Protokol Kesehatan Dipastikan Siap

Megapolitan
UPDATE 20 Oktober: Bertambah 23, Kini Kasus Positif Covid-19 Capai 3.804 di Kabupaten Bekasi

UPDATE 20 Oktober: Bertambah 23, Kini Kasus Positif Covid-19 Capai 3.804 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Polisi Pulangkan Sejumlah Pedemo Tolak Omnibus Law yang Diamankan di Sekitar Istana

Polisi Pulangkan Sejumlah Pedemo Tolak Omnibus Law yang Diamankan di Sekitar Istana

Megapolitan
Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Sudin Bina Marga Jakpus Bersihkan Fasilitas yang Dicorat-coret Saat Demo

Megapolitan
30 Rumah di Jakut Rusak Diterjang Puting Beliung, 4 Orang Luka

30 Rumah di Jakut Rusak Diterjang Puting Beliung, 4 Orang Luka

Megapolitan
Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor

Pemprov dan DPRD DKI Gelar Rapat Bahas KUPA-PPAS 2020 di Puncak Bogor

Megapolitan
Menanti Pergub Banten untuk Tentukan Nasib PSBB Kota Tangerang

Menanti Pergub Banten untuk Tentukan Nasib PSBB Kota Tangerang

Megapolitan
Kepala Dinas hingga Wali Kota Ramai-ramai Daftar Jabatan Sekda DKI

Kepala Dinas hingga Wali Kota Ramai-ramai Daftar Jabatan Sekda DKI

Megapolitan
Proses Klaim Lama, Rumah Sakit Pinjam ke Bank untuk Talangi Biaya Penanganan Covid-19

Proses Klaim Lama, Rumah Sakit Pinjam ke Bank untuk Talangi Biaya Penanganan Covid-19

Megapolitan
Hendak Demo ke Jakarta, 24 Pelajar di Kota Tangerang Tertangkap Bawa Batu dan Botol

Hendak Demo ke Jakarta, 24 Pelajar di Kota Tangerang Tertangkap Bawa Batu dan Botol

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Blak-blakan John Kei soal Pertikaian Berdarah di Green Lake dan Duri Kosambi | Pemprov DKI akan Gusur Bangunan di Bantaran Kali

[POPULER JABODETABEK] Blak-blakan John Kei soal Pertikaian Berdarah di Green Lake dan Duri Kosambi | Pemprov DKI akan Gusur Bangunan di Bantaran Kali

Megapolitan
Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah

Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah

Megapolitan
Cegah Banjir, Damkar Jaktim Rutin Semprot Saluran Air agar Tak Tersumbat

Cegah Banjir, Damkar Jaktim Rutin Semprot Saluran Air agar Tak Tersumbat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X