Tata Tertib Disahkan, Cawagub DKI yang Mundur Bakal Kena Sanksi Penjara dan Denda Rp 50 Miliar

Kompas.com - 20/02/2020, 17:01 WIB
Cawagub DKI Jakarta Nurmansjah Lubis (kiri) dan Ahmad Riza Patria (kanan). KOMPAS.comCawagub DKI Jakarta Nurmansjah Lubis (kiri) dan Ahmad Riza Patria (kanan).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta akan dikenai sanksi jika mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai cawagub oleh panitia pemilihan (panlih) wagub DKI.

Hal itu diatur dalam tata tertib pemilihan wagub DKI, bagian dari Peraturan DPRD DKI Jakarta tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, yang telah disahkan DPRD DKI Jakarta pada Rabu (19/2/2020).

Pasal 55 Ayat 1 peraturan tersebut menyatakan, calon yang telah ditetapkan menjadi calon wakil gubernur oleh panitia pemilihan tidak dapat mengundurkan diri sebagai calon wakil gubernur.

Baca juga: Profil Ahmad Riza Patria, Cawagub Baru DKI yang Disodorkan Gerindra

Kemudian, Pasal 55 Ayat 4 berbunyi, "Dalam hal calon wakil gubernur yang telah ditetapkan sebagai calon wakil gubernur provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri, dikenakan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, sanksi untuk cawagub yang mengundurkan diri diatur dalam undang-undang pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Ada sanksinya kalau mengundurkan diri, ada undang-undangnya, undang-undang pemilihan gubernur dan wakil gubernur," ujar Taufik saat dihubungi, Kamis (20/2/2020).

Undang-undang yang dimaksud Taufik adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Baca juga: Nurmansjah Lubis, Mantan Anggota DPRD yang Jadi Cawagub DKI dari PKS

Pasal 191 Ayat 1 undang-undang itu menyebutkan, calon gubernur atau calon wakil gubernur yang dengan sengaja mengundurkan diri dalam rentang waktu setelah ditetapkan sebagai calon hingga pemungutan suara bakal dikenai pidana penjara dan denda.

Rinciannya, pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan. Sementara denda yang dikenakan minimal Rp 25 miliar dan maksimal Rp 50 miliar.

DPRD DKI Jakarta akan segera membentuk panitia pemilihan (panlih) wagub DKI Jakarta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilik Bangunan di Jaksel Diminta Tak Parkir Kendaraan di Trotoar

Pemilik Bangunan di Jaksel Diminta Tak Parkir Kendaraan di Trotoar

Megapolitan
Operasi Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182 Resmi Berakhir, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Operasi Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182 Resmi Berakhir, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Megapolitan
Setahun Covid-19, Kebijakan PSBB Dikenalkan Sebagai Solusi Tekan Penyebaran Kasus Tanpa Harus Lockdown

Setahun Covid-19, Kebijakan PSBB Dikenalkan Sebagai Solusi Tekan Penyebaran Kasus Tanpa Harus Lockdown

Megapolitan
Akui Lecehkan Dua Karyawati di Kantornya, Pelaku: Saya Sedang Mabuk

Akui Lecehkan Dua Karyawati di Kantornya, Pelaku: Saya Sedang Mabuk

Megapolitan
59 dari 62 Korban Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 Telah Teridentifikasi

59 dari 62 Korban Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 Telah Teridentifikasi

Megapolitan
Pengakuan Korban Pelecehan Seksual oleh Mantan Bosnya di Ancol, Pelaku Sering Bawa Keris

Pengakuan Korban Pelecehan Seksual oleh Mantan Bosnya di Ancol, Pelaku Sering Bawa Keris

Megapolitan
Setahun Covid-19, Jakarta Jadi Provinsi Pertama yang Tutup Sekolah dan WFH

Setahun Covid-19, Jakarta Jadi Provinsi Pertama yang Tutup Sekolah dan WFH

Megapolitan
2 Karyawati Korban Pelecehan Tak Berani Melawan karena Tersangka Punya Senjata Tajam

2 Karyawati Korban Pelecehan Tak Berani Melawan karena Tersangka Punya Senjata Tajam

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Wagub DKI: Terpenting Kepatuhan Masyarakat

Setahun Pandemi Covid-19, Wagub DKI: Terpenting Kepatuhan Masyarakat

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Orang Nomor 1 Jadi Pasien Pertama Covid-19 di Kota Bogor

Setahun Pandemi Covid-19, Orang Nomor 1 Jadi Pasien Pertama Covid-19 di Kota Bogor

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Wali Kota Bekasi Bilang Capek Juga Biayanya

Setahun Pandemi Covid-19, Wali Kota Bekasi Bilang Capek Juga Biayanya

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual terhadap 2 Karyawati di Kawasan Ancol Bermodus Bisa Meramal

Pelaku Pelecehan Seksual terhadap 2 Karyawati di Kawasan Ancol Bermodus Bisa Meramal

Megapolitan
Vaksinasi Lansia di Depok Dibuka,  Bisa Daftar di Puskesmas atau Lewat Situs Ini

Vaksinasi Lansia di Depok Dibuka, Bisa Daftar di Puskesmas atau Lewat Situs Ini

Megapolitan
Kelapa Dua, Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Kebon Jeruk Jadi Lokasi Vaksinasi Dinamis

Kelapa Dua, Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Kebon Jeruk Jadi Lokasi Vaksinasi Dinamis

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19: Sempat Terjadi Panic Buying karena Khawatir Lockdown

Setahun Pandemi Covid-19: Sempat Terjadi Panic Buying karena Khawatir Lockdown

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X