Tak Ikuti Putusan PTUN, Pemprov DKI Tetap Bakal Lelang Ulang Proyek ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan melakukan proses lelang ulang pengadaan Electronic Road Pricing (ERP) pada April 2020 ini.

Hal tersebut dilakukan meski saat ini rencana pengadaan sistem jalan berbayar itu masih dalam polemik kasus hukum.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan seluruhnya gugatan salah satu peserta lelang ERP, yakni PT Smart ERP yang diwakilkan oleh PT Bali Towerindo Sentra.

PTUN juga melarang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengadakan proses pelelangan baru atau pengadaan ERP hingga ada keputusan berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: PTUN Batalkan Proses Lelang Ulang ERP di Jakarta

Meski demikian, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebutkan, Pemprov DKI bakal terus jalankan proses lelang.

"Saat ini kami sedang menyiapkan penyempurnaan dokumen teknis sekaligus regulasinya, kemudian kita siap dilakukan pelelangan," ucap Syafrin di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

Ia mengklaim keputusan pembatalan lelang yang sebelumnya dilakukan oleh Anies sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang benar.

Pembatalan lelang ini juga sudah sesuai dengan legal opinion atau rekomendasi dari Kejaksaan Agung.

Apalagi, kata dia, proses pengadaan lelang sebelumnya ditemukan potensi pelanggaran berupa post bidding atau ada tindakan mengubah, menambah, atau mengurangi dokumen pengadaan melewati batas pemasukan penawaran.

"Jika ada aturan yang dilanggar oleh panitia dalam prosesnya, maka lelang itu dinamakan post bidding. Jika lelang dilanjutkan maka risikonya adalah pidana. Oleh karenanya, itu harus dihentikan," jelasnya.

Baca juga: ERP Diterapkan di Thamrin, Sudirman, dan Sisingamangaraja Akhir 2020

Untuk memperkuat tindakan tersebut, Pemprov DKI bakal melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Sehingga, proses tetap berlanjut.

"Karena prinsip kami adalah ingin menerapkan asas umum pemerintahan yang baik. Maka, dari hasil itu kita akan lakukan banding," tutup Syafrin.

Sebelumnya, PTUN Jakarta membatalkan proses lelang ulang ERP yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dalam putusan tersebut, gugatan PT Smart ERP yang diwakilkan oleh PT Balitowerindo Sentra Tbk dikabulkan seluruhnya oleh hakim.

Gugatan tersebut memiliki nomor 191/G/2019/PTUN.JKT dan masuk pada 25 September 2019.

Baca juga: Mulai Diterapkan 2020, Begini Konsep Pembayaran ERP