Ketua DPRD DKI Kritik Kebijakan Pemprov yang Sebabkan Penumpukan Penumpang di Halte dan Stasiun

Kompas.com - 16/03/2020, 11:46 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (27/2/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (27/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengkritik kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait pembatasan operasional MRT, LRT, dan Transjakarta.

Pasalnya, kebijakan Anies tersebut mengakibatkan penumpukan penumpang di halte dan stasiun.

"Ini kebijakan sebenarnya justru memicu penumpukan. Karena itu harus dan wajib petugas-petugas di sana turun langsung untuk mengurai penumpukan yang terjadi," kata Prasetio dalam keterangannya, Senin (16/3/2020).

Baca juga: Kisah Pengguna Transjakarta dan MRT Tembus Penumpukan Penumpang Imbas Pembatasan Operasional Transportasi Publik

Dengan adanya pembatasan armada, jam operasi, serta jumlah penumpang, banyak penumpang yang mengeluh. Sebagian calon penumpang transjakarta bahkwan ada yang mengantre di luar halte.

Ia berpesan, Pemprov DKI Jakarta harus membuat kebijakan yang tepat untuk penanganan virus corona tipe 2 yang menyebabkan covid-19 ini.

"Betul bahwa masyarakat tidak perlu panik. Oleh karena itu tugasnya pemerintah bekerja, untuk memastikan tidak adanya kepanikan," kata dia.

Politisi PDI-P itu juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menentukan setiap kebijakan yang akan diambil untuk mencegah semakin masifnya penularan covid-19 pada warga Jakarta.

"Kita pahami sekarang ini kejadian luar biasa. Penyebaran begitu cepat. Sejauh ini pemerintah pusat telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dipimpin langsung BPNPB. Saatnya, semua bersatu padu menghadapi situasi ini termasuk Gubernur Anies Baswedan," ujar dia.

Sejumlah halte transjakarta dan stasiun MRT Jakarta mengalami penumpukan penumpang pada Senin pagi.

Hal ini lantaran headway transjakarta dan MRT menjadi 20 menit. Jumlah armada pun dikurangi.

Baca juga: Terjadi Penumpukan di Halte Transjakarta, Social Distancing Sulit Diterapkan

Selain itu, ketiga moda transportasi yakni MRT, LRT, dan transjakarta hanya akan melayani warga dari pukul 06.00 -18.00 WIB.

Untuk MRT, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengurangi jumlah kereta yang biasa melayani penumpang.

Pembatasan operasional transportasi publik itu sesungguhnya untuk mendorong orang kerja dan belajar dari rumah, tidak bepergian. Pembatasan pergerakan warga diharapkan bisa mengatasi penularan covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Kakek 80 Tahun yang Tawarkan Jasa Timbang Berat Badan Keliling Jakarta Timur. . .

Kisah Kakek 80 Tahun yang Tawarkan Jasa Timbang Berat Badan Keliling Jakarta Timur. . .

Megapolitan
Beragam Respons Wali Murid di Kota Tangerang soal Wacana Belajar Tatap Muka Juli Mendatang

Beragam Respons Wali Murid di Kota Tangerang soal Wacana Belajar Tatap Muka Juli Mendatang

Megapolitan
Polisi Minta PSSI Gandeng Satgas Covid-19 Buat Pertandingan Sepak Bola

Polisi Minta PSSI Gandeng Satgas Covid-19 Buat Pertandingan Sepak Bola

Megapolitan
Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk Indonesia, Pemprov DKI Disarankan Percepat Vaksinasi Lansia

Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk Indonesia, Pemprov DKI Disarankan Percepat Vaksinasi Lansia

Megapolitan
Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Megapolitan
Harga Pangan Naik, Pengusaha Warteg Dikhawatirkan Gulung Tikar

Harga Pangan Naik, Pengusaha Warteg Dikhawatirkan Gulung Tikar

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tak Beri Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Pemkot Tangsel Tak Beri Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Harga Cabai Naik, Sejumlah Warteg di Jabodetabek Pilih Tutup Sementara

Harga Cabai Naik, Sejumlah Warteg di Jabodetabek Pilih Tutup Sementara

Megapolitan
Pemkot Tangsel Coret Peserta Vaksinasi Covid-19 yang Tak Hadir Saat Penyuntikan

Pemkot Tangsel Coret Peserta Vaksinasi Covid-19 yang Tak Hadir Saat Penyuntikan

Megapolitan
Komnas Perempuan Imbau Korban Pelecehan Seksual Tak Sebarkan Bukti di Media Sosial

Komnas Perempuan Imbau Korban Pelecehan Seksual Tak Sebarkan Bukti di Media Sosial

Megapolitan
10 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap, 21 Celurit dan Senjata Tajam Disita

10 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap, 21 Celurit dan Senjata Tajam Disita

Megapolitan
Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos, Komnas Perempuan: Polisi Harus Pakai Perspektif Korban

Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos, Komnas Perempuan: Polisi Harus Pakai Perspektif Korban

Megapolitan
Ditendang Satpol PP Saat Bermain di Trotoar, Pemain Skateboard: Kita Tidak Punya Tempat yang Memadai

Ditendang Satpol PP Saat Bermain di Trotoar, Pemain Skateboard: Kita Tidak Punya Tempat yang Memadai

Megapolitan
Harga Daging Sapi Belum Turun Sejak Januari, Pedagang Khawatir Ada Lonjakan Saat Lebaran

Harga Daging Sapi Belum Turun Sejak Januari, Pedagang Khawatir Ada Lonjakan Saat Lebaran

Megapolitan
Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Jakarta Mandek karena Dana Pinjaman Belum Cair

Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai Jakarta Mandek karena Dana Pinjaman Belum Cair

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X