Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Depok Minta Jakarta Tindak Perusahaan yang Paksa Pegawai Masuk Kantor Saat PSBB

Kompas.com - 14/04/2020, 16:55 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, meminta Pemprov DKI Jakarta menindak perusahaan-perusahaan yang memaksa pegawainya tetap masuk kerja selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlaku di Jakarta.

Permintaan Idris itu sehubungan dengan padatnya penumpang kereta rel listrik (KRL)/commuter line yang menuju ke Jakarta dari kota-kota satelit di sekitarnya pada Senin (13/4/2020) kemarin dan Selasa ini.

Kapasitas dan waktu operasional KRL sudah dibatasi sehubungan dengan pembatasan transportasi selama PSBB di Jakarta yang berlaku sejak Jumat pekan lalu hingga 23 April ini.

Pembatasan waktu operasi KRL itu rupanya menciptakan penumpukan penumpang karena tidak seimbangnya permintaan dan ketersediaan armada KRL.

Baca juga: Situasi Sejumlah Stasiun KRL Pagi Ini, Antrean Penumpang Masih Mengular

"Dalam kenyataannya, mereka (para pegawai) tidak diliburkan oleh perusahaan. Akhirnya, mereka tetap masuk dan tidak ada kendaraan yang efektif bagi mereka, yang murah adalah commuter (line)," kata Idris ketika dihubungi Kompas.com, Selasa petang.

"Maka jalan keluarnya adalah bagaimana kantor-kantor di Jakarta, perusahaan mereka, ditutup dulu," imbuh dia.

Kemarin, Idris melalui perwakilannya menyepakati usulan bersama pimpinan daerah kota dan kabupaten Bogor serta Bekasi kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk menghentikan operasional KRL selama PSBB yang berlaku mulai Rabu besok di Bodebek.

Akan tetapi, Idris khawatir bahwa penyetopan KRL berpotensi membuat para pegawai tumpah ke jalan raya, sedangkan angkutan umum Jalan Raya juga telah dibatasi pada masa PSBB.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengonfirmasi bahwa sejumlah perusahaan di wilayahnya tak menaati ketentuan PSBB dengan mengubah sistem kerja menjadi kerja dari rumah.

Senada, Idris beranggapan bahwa jalan satu-satunya mengurangi okupansi KRL yakni menindak perusahaan-perusahaan yang memaksa pegawainya ke kantor padahal tak termasuk dalam 11 sektor yang dikecualikan selama PSBB.

"Yang harus dilakukan adalah penertiban para pegawai di perkantoran di Jakarta yang sebetulnya tidak masalah kalau mereka diliburkan. Ada laporan kemarin, beberapa kantor tidak meliburkan pegawainya, padahal kantor tersebut juga tidak terlalu masalah jika diliburkan," ujar Idris.

Baca juga: 5 Kepala Daerah Bodebek Minta Operasional KRL Dihentikan Selama PSBB

"Dengan demikian maka pegawai-pegawai di Jakarta yang tinggal di Depok, Bogor, Bekasi, ya mereka tidak berkantor dan otomatis mengurangi penumpang KRL," lanjut dia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Masalah PKS Usung Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, PKB: Wajar, Partai Pemenang

Tak Masalah PKS Usung Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, PKB: Wajar, Partai Pemenang

Megapolitan
Warga Sudah Laporkan Dugaan Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo ke Polisi

Warga Sudah Laporkan Dugaan Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo ke Polisi

Megapolitan
Bus yang 'Digetok' Tarif Parkir Liar di Istiqlal Ternyata Bawa Rombongan Pondok Pesantren dari Bandung

Bus yang "Digetok" Tarif Parkir Liar di Istiqlal Ternyata Bawa Rombongan Pondok Pesantren dari Bandung

Megapolitan
Antisipasi Judi Online, Wali Kota Tangsel Cek Ponsel Para ASN

Antisipasi Judi Online, Wali Kota Tangsel Cek Ponsel Para ASN

Megapolitan
Virgoun Suruh Kru Band Beli Sabu, 1 Gram Seharga Rp 1,6 Juta

Virgoun Suruh Kru Band Beli Sabu, 1 Gram Seharga Rp 1,6 Juta

Megapolitan
Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Depan Masjid Istiqlal, padahal Hanya Turunkan Penumpang

Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Depan Masjid Istiqlal, padahal Hanya Turunkan Penumpang

Megapolitan
Sebelum Ditangkap Polisi, Virgoun Akui Pernah Konsumsi Narkoba pada 2012

Sebelum Ditangkap Polisi, Virgoun Akui Pernah Konsumsi Narkoba pada 2012

Megapolitan
Ulah Sopir Taksi 'Online' di Ancol, Serempet Mobil Seorang Wanita lalu Berupaya Kabur hingga Bikin Korban Terseret

Ulah Sopir Taksi "Online" di Ancol, Serempet Mobil Seorang Wanita lalu Berupaya Kabur hingga Bikin Korban Terseret

Megapolitan
Kronologi Dua Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Masjid Istiqlal

Kronologi Dua Bus Digetok Tarif Parkir Liar Rp 300.000 di Masjid Istiqlal

Megapolitan
Warga: Kami Sudah Lapor ke Dishub Terkait Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo, tapi Tak Ditanggapi

Warga: Kami Sudah Lapor ke Dishub Terkait Pungli di Jalan Samping RPTRA Kalijodo, tapi Tak Ditanggapi

Megapolitan
Akhir Pelarian Pria di Tangsel yang Sekap dan Aniaya Pacar, Dibekuk Saat Sembunyi di Rumah Kakak Ipar

Akhir Pelarian Pria di Tangsel yang Sekap dan Aniaya Pacar, Dibekuk Saat Sembunyi di Rumah Kakak Ipar

Megapolitan
DPP PKS Beri Restu Atang Trisnanto Maju Pilkada Bogor 2024

DPP PKS Beri Restu Atang Trisnanto Maju Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Polisi: Wanita yang Ditangkap Bersama Virgoun adalah Kerabat Dekatnya

Polisi: Wanita yang Ditangkap Bersama Virgoun adalah Kerabat Dekatnya

Megapolitan
Anjing yang Gigit Bocah di Kebayoran Lama Dikarantina

Anjing yang Gigit Bocah di Kebayoran Lama Dikarantina

Megapolitan
Pembunuhan Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dihabisi lalu Motor Dibawa Kabur Putrinya

Pembunuhan Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dihabisi lalu Motor Dibawa Kabur Putrinya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com