Anggota DPRD Desak Pemprov DKI Transparan soal Data Penerima Bansos Covid-19

Kompas.com - 15/04/2020, 18:09 WIB
Paket bantuan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan Covid-19 Dokumentasi Pemprov DKI JakartaPaket bantuan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada warga selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka data penerima bantuan sosial ( bansos) secara online.

Pasalnya, warga dan aparat kelurahan kerap mengalami kesulitan mengecek daftar penerima bansos. Menurut dia, warga juga sulit mengetahui apakah dirinya menerima bantuan atau tidak.

"Aparat kelurahan seperti (pengurus) RT dan RW pun susah untuk memeriksa dan memberikan koreksi terhadap daftar penerima bantuan," kata William, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: DKI Distribusikan 78.754 Paket Bansos bagi Warga Miskin, Selasa Ini

Ia mengemukakan, Pemprov DKI harus membangun sistem transparansi data penerima bansos melalui situs resmi Pemprov DKI.

Yang saat ini ada hanyalah layanan call center Dinas Sosial yang kerap susah dihubungi.

"Adanya sistem pendataan yang dapat diakses publik secara terbuka, ini sangat penting, terlebih penerima bansos kali ini tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga ada pekerja informal dan formal yang di-PHK atau dirumahkan," kata dia.

Bagi warga yang belum mendapatkan bansos memang bisa mendaftarkan diri ke RW setempat. Namun menurutnya pendaftaran dilakukan manual dan hal itu memiliki akurasi rendah dan rentan diselewengkan.

Selain itu, aparat RT dan RW juga sibuk mengurus distribusi bantuan ke rumah warga, sehingga beban kerjanya akan sangat berat kalau harus mengerjakan pendataan manual.

"Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos. Semua harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa tenang di rumah karena ada kejelasan akan status, dan proses pendataan bansos," ujar dia.

Saat ini banyak skema bansos Covid-19 yang diberikan ke masyarakat, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Banyaknya skema tersebut membuat kebingungan di masyarakat karena minimnya informasi siapa yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan 1,2 juta paket bantuan kepada warga ekonomi rentan selama pandemi Covid-19, terutama saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Bantuan yang diberikan berupa paket bahan pangan pokok yaitu beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter satu pouch, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua pcs, sabun mandi dua batang, dan tidak ada pemberian berupa uang tunai.

Program ini berlangsung dua pekan, yakni dari 9 April lalu hingga 24 April 2020 atau selama masa PSBB diberlakukan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pradi-Afifah Sindir Banyak Dokter Duduki Jabatan Struktural, padahal Depok Kekurangan Tenaga Medis

Pradi-Afifah Sindir Banyak Dokter Duduki Jabatan Struktural, padahal Depok Kekurangan Tenaga Medis

Megapolitan
Imam Singgung Kartu Depok Sejahtera, Pradi: Itu Program Pemeritah Pusat

Imam Singgung Kartu Depok Sejahtera, Pradi: Itu Program Pemeritah Pusat

Megapolitan
Pemkot Tangerang Usung 4 Program Prioritas dalam RAPBD 2021

Pemkot Tangerang Usung 4 Program Prioritas dalam RAPBD 2021

Megapolitan
Berkas Perkara Kasus Pabrik Narkoba di Cipondoh Sudah Rampung

Berkas Perkara Kasus Pabrik Narkoba di Cipondoh Sudah Rampung

Megapolitan
Soal Gini Ratio, Imam Sebut Kota Depok Lebih Baik dari Jakarta dan Indonesia

Soal Gini Ratio, Imam Sebut Kota Depok Lebih Baik dari Jakarta dan Indonesia

Megapolitan
Viral Video Pengemudi Ojol Dibegal di Klender, Polisi Lakukan Penyelidikan

Viral Video Pengemudi Ojol Dibegal di Klender, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Megapolitan
Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Megapolitan
Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Megapolitan
Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Megapolitan
Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Megapolitan
Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Megapolitan
Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X