Data Pemprov DKI, 323.224 Pekerja Di-PHK dan Dirumahkan Imbas Covid-19

Kompas.com - 20/04/2020, 13:17 WIB
Pekerja berjalan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengumumkan sebanyak 30.137 pekerja terkena PHK dan 132.279 pekerja terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu akibat lesunya ekonomi nasional karena pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPekerja berjalan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengumumkan sebanyak 30.137 pekerja terkena PHK dan 132.279 pekerja terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu akibat lesunya ekonomi nasional karena pandemi virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 323.224 pekerja di Jakarta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa upah (unpaid leave) akibat wabah Covid-19.

Rinciannya, 50.891 pekerja di 6.782 perusahaan di-PHK dan 272.333 pekerja di 32.882 perusahaan dirumahkan.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta menghimpun data tersebut setelah membuka pendaftaran bagi para pekerja yang di-PHK dan dirumahkan.

"Ini berdasarkan pendataan yang Disnaker DKI lakukan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah saat dihubungi, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan di Jakarta Diminta Daftar Ulang Kartu Prakerja

Andri menyatakan tidak mengetahui data yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai 449.000 pekerja di Jakarta yang dirumahkan imbas Covid-19.

Data tersebut, kata Andri, bisa jadi gabungan data dari Dinas Tenaga Kerja dan data yang dihimpun langsung Kemenaker.

Sebab, Dinas Tenaga Kerja telah melaporkan hasil pendataan yang dilakukan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kemenaker.

"Mungkin gabungan," kata Andri.

Dinas Tenaga Kerja melaporkan hasil pendataan tersebut agar para pekerja yang di-PHK dan dirumahkan mendapatkan insentif melalui program Kartu Prakerja dari pemerintah pusat.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Nilai Bansos Masih Salah Sasaran, Perusahaan Masih Beroperasi Saat PSBB

Seluruh pekerja yang sudah melapor ke Dinas Tenaga Kerja saat ini diminta untuk mendaftar ulang lewat situs web www.prakerja.go.id mulai hari ini sampai Kamis mendatang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wajah Baru Halte Senen, Dilengkapi Lift dan Ruang Ramah Perempuan dan Anak

Wajah Baru Halte Senen, Dilengkapi Lift dan Ruang Ramah Perempuan dan Anak

Megapolitan
Memasuki Akhir Tahun, PAD Kota Bekasi Belum Capai Target

Memasuki Akhir Tahun, PAD Kota Bekasi Belum Capai Target

Megapolitan
Rapid Test Massal di Petamburan Tak Diperpanjang

Rapid Test Massal di Petamburan Tak Diperpanjang

Megapolitan
Jika Terbukti Bersalah Lakukan Pungli Bansos, Ketua RT 02 Muara Angke Akan Diberhentikan

Jika Terbukti Bersalah Lakukan Pungli Bansos, Ketua RT 02 Muara Angke Akan Diberhentikan

Megapolitan
3 Orang Reaktif Covid-19 di Petamburan Kabur Saat Menunggu Swab Antigen

3 Orang Reaktif Covid-19 di Petamburan Kabur Saat Menunggu Swab Antigen

Megapolitan
Sempat Ikut Maulid Nabi dan Kontak dengan Jemaah, 120 Warga Tebet Timur Non-reaktif Covid-19

Sempat Ikut Maulid Nabi dan Kontak dengan Jemaah, 120 Warga Tebet Timur Non-reaktif Covid-19

Megapolitan
Anies: Sudah Ada 9.000 Titik Wifi Gratis di Jakarta

Anies: Sudah Ada 9.000 Titik Wifi Gratis di Jakarta

Megapolitan
Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi Rp 198 Miliar, Terbesar di Sektor Pariwisata

Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi Rp 198 Miliar, Terbesar di Sektor Pariwisata

Megapolitan
Lurah Pluit Ikut Diperiksa Polisi terkait Dugaan Pungli Bansos oleh Ketua RT

Lurah Pluit Ikut Diperiksa Polisi terkait Dugaan Pungli Bansos oleh Ketua RT

Megapolitan
Sekjen AMAN: Kirim Karangan Bunga Bukan Budaya Kami

Sekjen AMAN: Kirim Karangan Bunga Bukan Budaya Kami

Megapolitan
Anies Berencana Sederhanakan Proses Perizinan Pembangunan di DKI

Anies Berencana Sederhanakan Proses Perizinan Pembangunan di DKI

Megapolitan
Pemilik Akun Instagram yang Hina Brimob Kacung China Jadi Tersangka

Pemilik Akun Instagram yang Hina Brimob Kacung China Jadi Tersangka

Megapolitan
Pemasukan Pajak Tempat Hiburan di Kota Bekasi Tahun 2020 Hanya Rp 22 Miliar

Pemasukan Pajak Tempat Hiburan di Kota Bekasi Tahun 2020 Hanya Rp 22 Miliar

Megapolitan
Anies Klaim Pemprov DKI Terbitkan 105.000 Izin bagi UMKM dalam 4 Bulan

Anies Klaim Pemprov DKI Terbitkan 105.000 Izin bagi UMKM dalam 4 Bulan

Megapolitan
Hina Brimob dengan Sebutan Kacung China, Seorang Pria di Bogor Diamankan

Hina Brimob dengan Sebutan Kacung China, Seorang Pria di Bogor Diamankan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X