Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Depok Minta Petunjuk Jelas

Kompas.com - 21/04/2020, 19:52 WIB
Sejumlah pemudik memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (10/6/2018). Puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen diperkirakan jatuh pada 13 Juni 2018 atau H-2 Idul Fitri. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pemudik memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (10/6/2018). Puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen diperkirakan jatuh pada 13 Juni 2018 atau H-2 Idul Fitri.

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta Presiden RI Joko Widodo agar menerbitkan petunjuk jelas bagi pemerintah daerah terkait larangan warga untuk mudik ke kampung halaman.

Idris beranggapan, petunjuk jelas dari Kepala Negara berupa peraturan akan membuat segala persoalan yang ditemui di lapangan terkait larangan mudik menjadi jelas.

"Presiden mengeluarkan semacam SK (surat keputusan), menurut saya sih agar aturan ini lebih kuat, paksaan untuk tidak mudik," jelas Idris kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik, Jasa Marga Siapkan Skenario Pembatasan Kendaraan di Jalan Tol

Ia berharap, pemerintah pusat tidak menyerahkan mekanisme larangan mudik ke pemerintah daerah.

Idris mencontohkan kemelut yang terjadi saat ini terkait distribusi bantuan sosial yang dipicu tidak jelasnya mekanisme dari pemerintah pusat.

"Nanti, kalau diminta (mekanisme) lagi dari kami, mohon maaf. Nanti sulit lagi, seperti Banpres (bantuan presiden) yang sekarang, termasuk Bangub (bantuan gubernur), tata laksana dan mekanismenya tidak ada. Akhirnya kami buat sendiri," ungkap Idris.

Menurut pendapat Idris, Presiden Jokowi perlu menerbitkan instruksi secara gamblang mengenai teknis larangan mudik terkait beragam aspek terkait.

Baca juga: Instruksi Pusat, Pemprov DKI Larang Warganya Mudik

Perusahaan otobus (PO), misalnya, harus diatur secara konkret operasinya di tengah larangan mudik agar timbul kepatuhan.

"Kalau memang sudah menjadi instruksi presiden, atau SK, atau apa pun namanya, akan kami sosialisasi ke PO-PO untuk menaati aturan ini," ujar Idris.

"Artinya ya mereka tidak beroperasi, kecuali nanti ada pengecualian-pengecualian, barangkali misalnya orangtuanya sakit berat, kan repot juga," lanjut dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Cuaca Jakarta Umumnya Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Cuaca Jakarta Umumnya Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Sulitnya Polisi Antar Surat Panggilan untuk Rizieq Shihab, Tiga Kali Datang sampai Bawa Brimob Bersenjata

Sulitnya Polisi Antar Surat Panggilan untuk Rizieq Shihab, Tiga Kali Datang sampai Bawa Brimob Bersenjata

Megapolitan
Sulitnya Polisi Menembus Benteng Pertahanan Rizieq Shihab...

Sulitnya Polisi Menembus Benteng Pertahanan Rizieq Shihab...

Megapolitan
Fakta Temuan Jasad TKW Asal Tangerang dalam Koper di Arab Saudi...

Fakta Temuan Jasad TKW Asal Tangerang dalam Koper di Arab Saudi...

Megapolitan
Polres dan Kodim Jakbar Siapkan Personel hingga Sarana untuk Tangani Banjir

Polres dan Kodim Jakbar Siapkan Personel hingga Sarana untuk Tangani Banjir

Megapolitan
Tingkatkan PAD, DKI Integrasikan Proses Perizinan Usaha dengan Data Pertanahan

Tingkatkan PAD, DKI Integrasikan Proses Perizinan Usaha dengan Data Pertanahan

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Kontak Erat yang Positif Covid-19 Belum Tentu Tertular dari Anies dan Ariza

Dinkes DKI Sebut Kontak Erat yang Positif Covid-19 Belum Tentu Tertular dari Anies dan Ariza

Megapolitan
437 Orang yang Pernah Berkontak dengan Anies dan Ariza Dites Swab, 24 Positif Covid-19

437 Orang yang Pernah Berkontak dengan Anies dan Ariza Dites Swab, 24 Positif Covid-19

Megapolitan
Dua Anggota Geng Garjok yang Serang Lawan dengan Celurit Masih di Bawah Umur

Dua Anggota Geng Garjok yang Serang Lawan dengan Celurit Masih di Bawah Umur

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Bertambah 34, Kini Ada 2.987 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 2 Desember: Bertambah 34, Kini Ada 2.987 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
124 Jiwa Mengungsi karena Kebakaran di Angke, Pemkot Siapkan Posko Pengungsian Baru

124 Jiwa Mengungsi karena Kebakaran di Angke, Pemkot Siapkan Posko Pengungsian Baru

Megapolitan
5 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon Hari Ini, 2 Pakai Sistem Tumpang

5 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon Hari Ini, 2 Pakai Sistem Tumpang

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Tambah 1.166 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.212 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Tambah 1.166 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.212 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Anggaran Rp 8,38 Miliar Per Anggota DPRD DKI, F-Gerindra: Kebanyakan Program untuk Warga

Anggaran Rp 8,38 Miliar Per Anggota DPRD DKI, F-Gerindra: Kebanyakan Program untuk Warga

Megapolitan
Transjakarta Kembali Operasikan Non BRT Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen

Transjakarta Kembali Operasikan Non BRT Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X