Kompas.com - 21/04/2020, 19:52 WIB
Sejumlah pemudik memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (10/6/2018). Puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen diperkirakan jatuh pada 13 Juni 2018 atau H-2 Idul Fitri. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pemudik memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (10/6/2018). Puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen diperkirakan jatuh pada 13 Juni 2018 atau H-2 Idul Fitri.

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta Presiden RI Joko Widodo agar menerbitkan petunjuk jelas bagi pemerintah daerah terkait larangan warga untuk mudik ke kampung halaman.

Idris beranggapan, petunjuk jelas dari Kepala Negara berupa peraturan akan membuat segala persoalan yang ditemui di lapangan terkait larangan mudik menjadi jelas.

"Presiden mengeluarkan semacam SK (surat keputusan), menurut saya sih agar aturan ini lebih kuat, paksaan untuk tidak mudik," jelas Idris kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik, Jasa Marga Siapkan Skenario Pembatasan Kendaraan di Jalan Tol

Ia berharap, pemerintah pusat tidak menyerahkan mekanisme larangan mudik ke pemerintah daerah.

Idris mencontohkan kemelut yang terjadi saat ini terkait distribusi bantuan sosial yang dipicu tidak jelasnya mekanisme dari pemerintah pusat.

"Nanti, kalau diminta (mekanisme) lagi dari kami, mohon maaf. Nanti sulit lagi, seperti Banpres (bantuan presiden) yang sekarang, termasuk Bangub (bantuan gubernur), tata laksana dan mekanismenya tidak ada. Akhirnya kami buat sendiri," ungkap Idris.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut pendapat Idris, Presiden Jokowi perlu menerbitkan instruksi secara gamblang mengenai teknis larangan mudik terkait beragam aspek terkait.

Baca juga: Instruksi Pusat, Pemprov DKI Larang Warganya Mudik

Perusahaan otobus (PO), misalnya, harus diatur secara konkret operasinya di tengah larangan mudik agar timbul kepatuhan.

"Kalau memang sudah menjadi instruksi presiden, atau SK, atau apa pun namanya, akan kami sosialisasi ke PO-PO untuk menaati aturan ini," ujar Idris.

"Artinya ya mereka tidak beroperasi, kecuali nanti ada pengecualian-pengecualian, barangkali misalnya orangtuanya sakit berat, kan repot juga," lanjut dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Megapolitan
Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Megapolitan
Pemkot Tangerang Mau Fokus Gencarkan Vaksinasi, Wali Kota: Mumpung Kasus Covid-19 Turun

Pemkot Tangerang Mau Fokus Gencarkan Vaksinasi, Wali Kota: Mumpung Kasus Covid-19 Turun

Megapolitan
Turun Drastis, Kini Ada 7 RT Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Turun Drastis, Kini Ada 7 RT Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh

Megapolitan
Terjaring Razia Masker di Cakung, Pengendara Ini Pilih Sanksi Lafalkan Pancasila, tapi Justru Tak Hafal

Terjaring Razia Masker di Cakung, Pengendara Ini Pilih Sanksi Lafalkan Pancasila, tapi Justru Tak Hafal

Megapolitan
Tukang Parkir Minimarket di Koja Ditusuk Orang Tak Dikenal, Kini Dirawat di RS

Tukang Parkir Minimarket di Koja Ditusuk Orang Tak Dikenal, Kini Dirawat di RS

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Karang Taruna Gadungan di Ciputat

Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Karang Taruna Gadungan di Ciputat

Megapolitan
Kurangi Volume TPST Bantar Gebang, Pemprov DKI Ajak Warga Rajin Pilah Sampah Rumah Tangga

Kurangi Volume TPST Bantar Gebang, Pemprov DKI Ajak Warga Rajin Pilah Sampah Rumah Tangga

Megapolitan
Pemkot Tangerang Terima 47 Laporan Pungli, Tujuh Orang Diperiksa Polisi

Pemkot Tangerang Terima 47 Laporan Pungli, Tujuh Orang Diperiksa Polisi

Megapolitan
Gelar Vaksinasi Covid-19, Polda Metro Klaim 90 Persen Warga Jakarta Sudah Divaksin Dosis Pertama

Gelar Vaksinasi Covid-19, Polda Metro Klaim 90 Persen Warga Jakarta Sudah Divaksin Dosis Pertama

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 Turun Signifikan, BOR di RSUD Kota Bekasi Kini 56 Persen

Jumlah Pasien Covid-19 Turun Signifikan, BOR di RSUD Kota Bekasi Kini 56 Persen

Megapolitan
Sempat 93 Persen, BOR di RS Rujukan Kota Tangerang Kini Sentuh 53 Persen

Sempat 93 Persen, BOR di RS Rujukan Kota Tangerang Kini Sentuh 53 Persen

Megapolitan
Masuk Lippo Mall Kramatjati, Pengunjung Harus Tunjukkan Surat Vaksinasi Covid-19

Masuk Lippo Mall Kramatjati, Pengunjung Harus Tunjukkan Surat Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi: Kebakaran di Stasiun LRT Pegangsaan Dua Diduga karena Pengisian Nitrogen AC

Polisi: Kebakaran di Stasiun LRT Pegangsaan Dua Diduga karena Pengisian Nitrogen AC

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X