Depok Sedang Revisi PSBB, Siapkan Pasal Sanksi bagi Pelanggar

Kompas.com - 04/05/2020, 13:01 WIB
Kasat Lantas Polres Depok Kompol Sutomo saat ikut mengawasi razia kendaraan dalam rangka PSBB Depok Tribunnews.comKasat Lantas Polres Depok Kompol Sutomo saat ikut mengawasi razia kendaraan dalam rangka PSBB Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengatakan tengah merevisi pasal mengenai sanksi bagi pelanggar PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Pasalnya, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang PSBB memang tidak memuat secara rinci konsekuensi pidana para pelanggaran aturan PSBB.

"Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana," tulis Idris dalam pasal 30 beleid tersebut.

Akibatnya, tak ada jaminan misalnya kerumunan dapat dibubarkan dan dipidana walaupun larangan berkerumun di atas 5 orang jelas-jelas termuat dalam aturan yang sama.

Baca juga: Lebih Singkat dari Usulan, PSBB Depok Diperpanjang 14 Hari

"Masalah sanksi, semua kabupaten/kota dalam melaksanakan PSBB tidak mencantumkan pasal sanksi. Maka kita akan lakukan revisi," ujar Idris dalam konferensi pers di Balaikota Depok, Senin (4/5/2020).

"Kemarin kami sudah diskusi panjang soal sanksi, sebab kami bekerja tidak bisa keluar dari  payung hukum karena tidak ada pasal sanksi. Di keputusan gubernur (Jawa Barat tentang PSBB) juga tidak ada pasal sanksi," tambah dia.

Dalam usulannya kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memperpanjang PSBB pekan lalu, Idris mengaku telah meminta agar pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengenakan sanksi bagi pelanggar PSBB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Syaratnya, ketentuan mengenai sanksi itu harus dimuat dalam payung hukum PSBB.

Pihaknya sulit menertibkan para pelanggar PSBB jika tak punya payung hukum yang mengatur soal sanksi.

Namun, ketika PSBB diperpanjang, nyatanya tidak ada perubahan payung hukum sama sekali. Itu artinya, sanksi bagi pelanggar PSBB masih tak jelas sampai sekarang.

"Kami akan revisi peraturan wali kota soal klausul sanksi menggunakan diskresi, ya," ujar Idris.

"Misalnya ada teguran pertama, kedua, sampai bisa ada penutupan sementara. Nanti kerja sama dengan badan perizinan, kalau melanggar PSBB," ujar dia mencontohkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan PSBB.

PSBB di Depok sudah diperpanjang sejak pertama diberlakukan pada 15 April 2020.

Penerapan PSBB diharapkan bisa menekan laju penularan Covid-19, meskipun dalam PSBB tahap pertama harapan itu belum terwujud. Rata-rata kasus positif Covid-19 harian di Depok bertambah di masa PSBB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Naik Angkutan Umum di Jakarta selama PPKM Level 2

Aturan Naik Angkutan Umum di Jakarta selama PPKM Level 2

Megapolitan
UPN Veteran Jakarta: Tak Ada Tanda Kekerasan Jasad Mahasiswi yang Meninggal Saat Diklat Menwa

UPN Veteran Jakarta: Tak Ada Tanda Kekerasan Jasad Mahasiswi yang Meninggal Saat Diklat Menwa

Megapolitan
Dicoret DPRD, Anggaran Sumur Resapan Bisa untuk Tambal Gaji PJLP

Dicoret DPRD, Anggaran Sumur Resapan Bisa untuk Tambal Gaji PJLP

Megapolitan
Reuni 212 Diancam Pidana, Panitia: Seharusnya Polisi Mengamankan, Bukan Menakut-nakuti!

Reuni 212 Diancam Pidana, Panitia: Seharusnya Polisi Mengamankan, Bukan Menakut-nakuti!

Megapolitan
Jadi Tahanan Kejaksaan, Musisi Jerinx Pertimbangan Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tahanan Kejaksaan, Musisi Jerinx Pertimbangan Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
PPKM Level 3 di Tangsel, Anak 12 Tahun ke Bawah Dilarang Masuk Mal dan Bioskop

PPKM Level 3 di Tangsel, Anak 12 Tahun ke Bawah Dilarang Masuk Mal dan Bioskop

Megapolitan
Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

Sempat Diusulkan Rp 122 Miliar, Anggaran Sumur Resapan Dihapus Ketua DPRD

Megapolitan
Kedai di Beji Dibobol Maling, Pelaku Rusak Tembok dan Curi Uang Rp 3 Juta

Kedai di Beji Dibobol Maling, Pelaku Rusak Tembok dan Curi Uang Rp 3 Juta

Megapolitan
Bentrok PP vs FBR di Ciledug, 7 Orang Jadi Tersangka dan 3 di Antaranya Positif Narkoba

Bentrok PP vs FBR di Ciledug, 7 Orang Jadi Tersangka dan 3 di Antaranya Positif Narkoba

Megapolitan
Panitia Klaim Reuni 212 Tak Perlu Izin Polisi, Bagaimana Aturannya?

Panitia Klaim Reuni 212 Tak Perlu Izin Polisi, Bagaimana Aturannya?

Megapolitan
Cegah Massa Reuni 212 ke Jakarta, Polisi Buat Penyekatan di Kota Tangerang

Cegah Massa Reuni 212 ke Jakarta, Polisi Buat Penyekatan di Kota Tangerang

Megapolitan
DPRD DKI Coret Usulan Anggaran Proyek Sumur Resapan di Jakarta

DPRD DKI Coret Usulan Anggaran Proyek Sumur Resapan di Jakarta

Megapolitan
Jadi Tahanan Kejaksaan, Jerinx Dititip di Rutan Polda Metro Jaya

Jadi Tahanan Kejaksaan, Jerinx Dititip di Rutan Polda Metro Jaya

Megapolitan
Cegah Massa 212, Akan Ada Filterisasi Pengguna Jalan di Sejumlah Lokasi

Cegah Massa 212, Akan Ada Filterisasi Pengguna Jalan di Sejumlah Lokasi

Megapolitan
Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta

Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.