Tiga Orang jadi Tersangka Ujaran Kebencian terhadap Presiden Jokowi dan Menkes Terawan

Kompas.com - 04/05/2020, 19:50 WIB
ilustrasi ujaran kebencian, hate speech Thinkstokilustrasi ujaran kebencian, hate speech

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menetapkan 10 tersangka dari 14 kasus dugaan penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian (hate speech) yang masuk tahap penyidikan selama April hingga awal Mei 2020.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, tiga dari 10 tersangka itu diduga menyebarkan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo dan pemerintah.

"Adapun terkait konten-konten tindak pidana hate speech dikelompokkan ke dalam beberapa topik, ada hate speech terhadap presiden," kata Yusri dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui Instagram Polda Metro Jaya, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Yusri menjelaskan, tersangka hate speech pertama berinisial NA. Dia ditangkap karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi melalui akun Facebook.

"Dia menuliskan keterangan, 'Daripada dokter-dokter, lebih baik presiden saja meninggal karena presiden lebih mudah dapat gantinya, apalagi saat ini manfaatnya kecil sekali'," ujar Yusri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tersangka selanjutnya adalah YH yang ditangkap di daerah Sukabumi, Jawa Barat dan AFR. Mereka ditangkap karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melalui pesan singkat WhatsApp.

Baca juga: Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Kedua tersangka bahkan melampirkan dan menyebarkan foto Menkes Terawan disertai keterangan berisi ujaran kebencian yang meresahkan masyarakat.

"Mereka menulis penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang menyerang pribadi Presiden RI dan Menkes RI," ujar Yusri.

Sementara itu, tujuh orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita hoaks terkait Covid-19 di antaranya berita hoaks terkait penutupan seluruh kantor BUMD DKI akibat Covid-19 dan penutupan akses pintu tol masuk wilayah Jakarta dengan menyertakan logo Polda Metro Jaya.

Baca juga: 10 Orang Jadi Tersangka Penyebaran Hoaks Selama Pandemi Covid-19, Motifnya Hanya Iseng

Para tersangka dijerat Pasal 28 Juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Juncto Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 207, 208 Ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya adalah 6 hingga 10 tahun kurungan penjara.

Kini, Polda Metro Jaya tengah menyelidiki 443 kasus penyebaran hate speech dan hoaks terkait virus corona atau penyakit Covid-19 selama bulan April hingga Mei 2020.

Polda Metro Jaya berkooordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI untuk memblokir 218 akun media sosial yang diduga menyebarkan hoaks dan hate speech.

Akun media sosial yang diminta untuk segera diblokir terdiri dari 179 akun Instagram, 27 akun Facebook, 10 akun Twitter, dan 2 akun WhatsApp.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Usut Kasus Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19

Polisi Usut Kasus Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Terobos Palang di Perlintasan KA Pesing, Pemotor Tewas Tertabrak Kereta

Terobos Palang di Perlintasan KA Pesing, Pemotor Tewas Tertabrak Kereta

Megapolitan
47.324 Warga Jakbar Terima Vaksin Covid-19 di 209 Posko Vaksin Merdeka

47.324 Warga Jakbar Terima Vaksin Covid-19 di 209 Posko Vaksin Merdeka

Megapolitan
NIK Warga Bekasi Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi, Ini Langkah Pembenahan Pemerintah

NIK Warga Bekasi Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi, Ini Langkah Pembenahan Pemerintah

Megapolitan
Mulai Dibuka, Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil di Jakarta Barat

Mulai Dibuka, Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil di Jakarta Barat

Megapolitan
Pria di Cengkareng Aniaya Mertua hingga Tewas karena Sakit Hati

Pria di Cengkareng Aniaya Mertua hingga Tewas karena Sakit Hati

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pasien Covid-19 yang Isoman di Rumah Pindah ke Tempat Isolasi Terkendali

Wagub DKI Minta Pasien Covid-19 yang Isoman di Rumah Pindah ke Tempat Isolasi Terkendali

Megapolitan
Ibu Hamil di Jakarta Utara Sudah Bisa Divaksinasi Covid-19, Ini Syaratnya

Ibu Hamil di Jakarta Utara Sudah Bisa Divaksinasi Covid-19, Ini Syaratnya

Megapolitan
Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain Akhirnya Boleh Ikut Vaksinasi Covid-19

Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain Akhirnya Boleh Ikut Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Jadi Tersangka Kasus Penimbunan Obat Covid-19, Komisaris Utama PT ASA Diperiksa Hari Ini

Jadi Tersangka Kasus Penimbunan Obat Covid-19, Komisaris Utama PT ASA Diperiksa Hari Ini

Megapolitan
Ketua DPC Partai Demokrat Tangsel Meninggal Dunia karena Terpapar Covid-19

Ketua DPC Partai Demokrat Tangsel Meninggal Dunia karena Terpapar Covid-19

Megapolitan
Mobilitas Warga Meningkat Saat PPKM Level 4 di Jakarta, Polisi Kembali Perketat Titik Penyekatan

Mobilitas Warga Meningkat Saat PPKM Level 4 di Jakarta, Polisi Kembali Perketat Titik Penyekatan

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil Genap di Kota Bogor Terus Berlanjut

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil Genap di Kota Bogor Terus Berlanjut

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Kini Tersisa 2.197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet

UPDATE 4 Agustus: Kini Tersisa 2.197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet

Megapolitan
Mobilitas di Jakarta Kembali Meningkat, Polisi Duga Ada Kantor yang Tak Lagi Terapkan WFH

Mobilitas di Jakarta Kembali Meningkat, Polisi Duga Ada Kantor yang Tak Lagi Terapkan WFH

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X