Belum Sanggup Redam Penularan Covid-19, PSBB di Depok Dinilai Butuh Perbaikan Serius

DEPOK, KOMPAS.com - Hasil kajian lembaga kajian kebijakan publik, Urban Policy menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Depok butuh perbaikan serius agar dapat sesuai harapan menekan laju penularan Covid-19.

Hal itu disimpulkan setelah tim riset Urban Policy melakukan simulasi eksponensial untuk mengetahui efektivitas PSBB tahap I dan II di Kota Depok.

Simulasi eksponensial yang dimaksud berupa model perbandingan antara angka kasus Covid-19 Kota Depok dengan tiga level kebijakan, yaitu kategori penanganan lemah, moderat, dan ketat.

Baca juga: RSUD Bekasi Klaim Pasien Covid-19 yang Dirawat Menurun

"Hasilnya, kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Depok masuk kategori kebijakan moderat cenderung lemah," ujar Direktur Eksekutif Urban Policy, Nurfahmi Islami Kaffah melalui keterangannya kepada wartawan, Selasa (5/5/2020).

"Kelemahan PSBB Kota Depok terlihat dari perbandingan tren penambahan kasus positif di 6 hari pertama PSBB I dan II," imbuh dia.

Berdasarkan perhitungan Urban Policy, rata-rata terdapat 9,67 orang positif Covid-19 di Depok selama 6 hari pertama penerapan PSBB tahap I.

Pada enam hari pertama PSBB tahap II, angka itu hanya menurun tipis menjadi 9,16 pasien positif Covid-19 per hari.

Baca juga: Mendagri Sebut PSBB di Depok Jadi Kunci Keberhasilan DKI Jakarta Lawan Corona

Hal ini senada dengan pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris beberapa waktu lalu yaitu kasus positif harian Covid-19 selama PSBB justru meningkat ketimbang sebelum PSBB.

Kemudian, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) per hari juga hanya turun sedikit, dari 27-28 pasien sebelum PSBB menjadi 26-27 pasien per hari saat PSBB.

Di samping itu, pada PSBB tahap I maupun II sama-sama tercatat lonjakan pasien positif Covid-19 secara signifikan, yakni 24 kasus pada PSBB tahap I dan 23 kasus pada PSBB tahap II.

Nurfahmi menyebutkan, situasi ini mengindikasikan kebijakan pemerintah selama PSBB di Depok belum berhasil menekan laju pertambahan kasus positif secara signifikan.

"Walaupun upaya Pemerintah Kota Depok dalam beberapa aspek penanganan dapat diapresiasi, namun spesifik mengenai kebijakan PSBB di Kota Depok ini memerlukan serangkaian perbaikan serius," ujar Nurfahmi.

Perbaikan serius itu guna mengantisipasi kemungkinan merebaknya kasus Covid-19 di Depok sewaktu-waktu secara cepat.

Baca juga: Tak Bisa Isolasi Mandiri di Rumah, Warga Depok Bisa ke 2 Rumah Sakit Ini

Urban Policy memprediksi, penambahan kasus positif Covid-19 di Kota Depok masih akan terus bertambah jika kebijakan penanganan tidak dievalusi dan diperketat.

Seiring dengan ditingkatkannya kemampuan tes Covid-19 di Depok, baik melalui rapid test (uji cepat) maupun PCR (sejenis uji laboratorium), jumlah kasus positif diprediksi juga akan ikut meningkat.

“Tren penambahan kasus positif di Depok setelah PSBB II ini memang cenderung landai, namun bukan berarti Depok sudah selesai melawan Covid-19," jelas Nurfahmi.

"Secara jumlah, masih sangat mungkin (kasus positif Covid-19) melonjak untuk beberapa waktu ke depan, sehingga Pemerintah Kota Depok perlu menyiapkan antisipasi jangka panjang untuk mewaspadai kemungkinan tersebut," tutup dia.

Baca juga: Kapasitas Laboratorium PCR di Depok Rendah, Hasil Uji Swab Baru Keluar 5-7 Hari

Sebagai informasi, data terbaru per Senin (4/5/2020), terdapat 311 kasus positif Covid-19 di Depok, 44 di antaranya dinyatakan sembuh, sementara 18 lainnya meninggal dunia.

Angka kematian itu belum menghitung kematian 54 suspect yang sejak 18 Maret 2020, tak kunjung dikonfirmasi positif atau negatif Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan RI.

Selain itu, terdapat 792 pasien yang saat ini masih diawasi terkait kemungkinan terjangkit Covid-19 di Depok. Di luar itu, ada 1.842 ODP aktif serta 915 OTG aktif yang saat ini dipantau karena kemungkinan yang sama.