Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Masalah Bansos, Politisi PDI-P: Anies Tega Bayar Rp 207 Miliar untuk Formula E

Kompas.com - 08/05/2020, 12:24 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga dengan ekonomi rentan yang terdampak Covid-19.

Menurut dia, skala prioritas Pemprov DKI dinilai buruk karena terkesan kurang mementingkan dana bansos.

Apalagi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemprov DKI Jakarta tak lagi mampu memberikan bantuan sosial untuk 1,1 juta Kepala Keluarga (KK).

Baca juga: Menyelisik Paket Bansos DKI, antara Janji Anies dan Realisasi

Gilbert lalu membandingkan alokasi dana bansos dengan pembayaran commitment fee Formula E 2020.

"Hilangnya sense of crisis saat Anies tega membayar Rp 207 Miliar untuk Formula E, sementara rakyat kelaparan. DPRD saja rela anggarannya dipotong Rp 257 miliar demi kondisi sekarang," ujar Gilbert saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/5/2020).

Gilbert curiga, Pemprov DKI memang kekurangan anggaran untuk pemberian bansos kepada masyarakat.

"Sampai rapat kemarin tidak ada dari eksekutif yang berani jawab sewaktu ditanyakan. Kesan kita memang tidak ada," kata dia.

Baca juga: Duduk Perkara Riwayat Bansos DKI, dari Janji Anies hingga Keluhan Sri Mulyani

Mantan Regional Co-chair South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO ini turut mengkritik data bansos dari Pemprov DKI yang disebut tumpang tindih.

Data ini sempat dipermasalahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Padahal, berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.

Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.

"Data bansos itu juga menunjukkan tata pamong yang buruk. Artinya harus ada data by name, by address, by NIK. Ternyata Anies hanya tampil di media tanpa sadar konsekuensi permintaannya," tuturnya.

Gilbert juga menyoroti pemberian bansos kepada warga terhadap Covid-19 yang hanya dilakukan satu kali selama penerapan PSBB.

Padahal sedianya, bansos tersebut diberikan setiap pekan dalam satu bulan sesuai janji Gubernur Anies.

"Karena akhirnya Pemprov hanya mampu menyalurkan satu kali dari seharusnya empat kali. Komunikasi dengan DPRD juga buruk, ini menunjukkan manajemen atau tata pamong yang buruk," kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Sudah Bayar Commitment Fee Formula E Rp 207 Miliar

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Belum Tentukan Kandidat untuk Pilwalkot Bogor 2024

PKS Belum Tentukan Kandidat untuk Pilwalkot Bogor 2024

Megapolitan
Pengemudi yang Ngaku Adik Jenderal Sembunyikan Fortuner di Rumah Kakaknya, Pelat TNI Palsu Dibuang

Pengemudi yang Ngaku Adik Jenderal Sembunyikan Fortuner di Rumah Kakaknya, Pelat TNI Palsu Dibuang

Megapolitan
Kisah Kuli Panggul Sering Ditolak Pelanggan karena Sudah Tua, Sukardi: Saya Masih Kuat...

Kisah Kuli Panggul Sering Ditolak Pelanggan karena Sudah Tua, Sukardi: Saya Masih Kuat...

Megapolitan
Pengendara Kabur Usai Serempet Mobil di Bekasi, Polisi: Panik Diteriaki Warga

Pengendara Kabur Usai Serempet Mobil di Bekasi, Polisi: Panik Diteriaki Warga

Megapolitan
Anak yang Aniaya Ibu Kandung di Cengkareng Ditetapkan Jadi Tersangka

Anak yang Aniaya Ibu Kandung di Cengkareng Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
Mobil 'Seruduk' Belasan Kendaraan di Depan Tol Bekasi, Berawal dari Tabrak Lari

Mobil "Seruduk" Belasan Kendaraan di Depan Tol Bekasi, Berawal dari Tabrak Lari

Megapolitan
Perjuangan Mudik Ridwan Mahasiswa di Bandung, Kerja Sampingan demi Beli Tiket Bus

Perjuangan Mudik Ridwan Mahasiswa di Bandung, Kerja Sampingan demi Beli Tiket Bus

Megapolitan
PKS Usulkan 3 Nama untuk Pilkada DKI: Sohibul Iman, Mardani Ali Sera, dan Khoirudin

PKS Usulkan 3 Nama untuk Pilkada DKI: Sohibul Iman, Mardani Ali Sera, dan Khoirudin

Megapolitan
Polisi Tangkap Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal dan Pakai Pelat Palsu TNI

Polisi Tangkap Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal dan Pakai Pelat Palsu TNI

Megapolitan
Putaran Balik di Depan Citywalk Sudirman Ditutup Permanen

Putaran Balik di Depan Citywalk Sudirman Ditutup Permanen

Megapolitan
Penutupan JLNT Casablanca Setiap Malam Berlaku Permanen

Penutupan JLNT Casablanca Setiap Malam Berlaku Permanen

Megapolitan
Ketika Pejabat Dishub DKI Ketahuan Pakai Mobil Dinas ke Puncak gara-gara Buang Sampah Sembarangan...

Ketika Pejabat Dishub DKI Ketahuan Pakai Mobil Dinas ke Puncak gara-gara Buang Sampah Sembarangan...

Megapolitan
Purnawirawan TNI Asep Adang Laporkan Pengemudi Fortuner yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Purnawirawan TNI Asep Adang Laporkan Pengemudi Fortuner yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Megapolitan
Cerita Pemudik Habiskan Rp 164.000 dari Palembang ke Yogyakarta, Sempat Jadi Penumpang Ilegal dan Dibawa Sekuriti

Cerita Pemudik Habiskan Rp 164.000 dari Palembang ke Yogyakarta, Sempat Jadi Penumpang Ilegal dan Dibawa Sekuriti

Megapolitan
Kesedihan Yunda Lewatkan Momen Lebaran di Tanah Perantauan Tanpa Orangtua, Baru Bisa Mudik H+6

Kesedihan Yunda Lewatkan Momen Lebaran di Tanah Perantauan Tanpa Orangtua, Baru Bisa Mudik H+6

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com