Penjelasan Wagub DKI soal Tumpang Tindih Penerima Bansos yang Sempat Dikeluhkan Menko PMK

Kompas.com - 13/05/2020, 09:12 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam rapat bersama Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR, Kamis (16/4/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam rapat bersama Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR, Kamis (16/4/2020).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan persoalan data penerima bantuan sosial Pemprov DKI dan Kementerian Sosial yang tumpang tindih dan sempat dikeluhkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Riza berujar, rapat yang dihadiri Gubernur DKI Anies Baswedan dan Mensos Juliari P Batubara pada 2 April 2020, mulanya menyepakati penerima bansos di Jakarta sebanyak 3,7 juta jiwa.

Angka itu berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), penerima bantuan rutin Pemprov DKI, hingga pendataan warga rentan miskin yang terdampak Covid-19.

"Kemudian disepakati 1,1 juta jiwa (yang diberi bansos) oleh DKI, sisanya 2,6 juta jiwa (dapat bantuan) dari pemerintah pusat. Itu awalnya," ujar Riza saat dihubungi, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Tak Ingin Sepihak, Anies Akan Umumkan soal Bansos Bareng Kemensos

Namun, bila bansos diberikan kepada orang per orang, kata Riza, bantuan yang diterima setiap keluarga tidak akan sama.

Alasannya, dalam satu keluarga, bisa jadi ada beberapa orang yang terdata sebagai penerima bantuan rutin Pemprov, seperti anak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), nenek penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan lainnya.

Di sisi lain, bisa jadi ada keluarga dengan hanya satu anggota yang terdata sebagai penerima bantuan.

"Itu kan tidak adil. Untuk itu kemudian disepakati penerima bantuan dari jiwa diubah menjadi KK (kepala keluarga). Akhirnya dari 3,7 juta jiwa ketemu angka kurang lebih 1,2 juta KK (3,7 juta jiwa berasal dari 1,2 juta KK)," kata dia.

Riza menyampaikan, anggaran yang dialokasikan Kemensos cukup untuk memenuhi bantuan terhadap 1,2 juta KK tersebut.

Baca juga: Kritik Masalah Bansos, Politisi PDI-P: Anies Tega Bayar Rp 207 Miliar untuk Formula E

Namun, Kemensos baru mendistribusikan bantuan mulai 20 April 2020, sementara Pemprov DKI mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada 10 April 2020.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Polemik THR TGUPP, Sekda DKI: Bukan THR, tetapi Uang Apresiasi

Soal Polemik THR TGUPP, Sekda DKI: Bukan THR, tetapi Uang Apresiasi

Megapolitan
4 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cisalak Ditutup Sementara

4 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Cisalak Ditutup Sementara

Megapolitan
Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

Megapolitan
Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Bekasi Jelang New Normal, Positif Covid-19 Ada 298 Kasus

Megapolitan
Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X