Fraksi PDI-P Ingatkan Pemprov DKI untuk Tegas Menindak Pelanggar PSBB

Kompas.com - 13/05/2020, 15:12 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tertib dalam pengawasan pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Apalagi sanksi untuk pelanggar PSBB telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta.

Menurut dia selama PSBB dilaksanakan, Pemprov DKI tak cukup disiplin dalam melakukan penegakan.

"Kalau yang saya lihat dari dua tahap ini, justru kesadaran masyarakat makin muncul tapi kedisiplinan Pemprov untuk menegakkan belum tampak," ucap Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (13/5/2020).

Baca juga: Tak Pakai Masker, Warga Diberi Sanksi Pungut Sampah di Tanah Abang

Ia pun berharap setelah adanya Pergub mengenai sanksi tersebut, Pemprov DKI bisa lebih tegas dalam memberantas pelanggaran.

"Sekarang mungkin mau menghadapi yang ketiga sudah mengeluarkan rambu-rambu itu. Tapi bagi kita yang terpenting yang pertama Pemprovnya harus ketat, yang kedua kesadaran kolektif masyarakat, ketiga konsisten," tuturnya.

Gembong pun tak mempermasalahkan nominal denda yang tercantum dalam pergub tersebut.

Justru dengan adanya sanksi berupa denda masyarakat bisa lebih takut untuk melanggar.

"Bagi saya bukan soal nominal tapi Pergub tuh bisa ditaati bagi warga Jakarta. Supaya segera turun (virusnya). Kalau sudah turun maka warga DKI Jakarta bisa beraktivitas seperti biasa," kata dia.

Baca juga: Pelanggar PSBB Dihukum Bersihkan Fasilitas Umum, Kasatpol PP: Pakai Rompi Oranye Seperti Koruptor

Diketahui, ada berbagai macam sanksi yang diberikan Pemprov DKI mulai dari sanksi sosial hingga denda kepada pelanggarnya.

  • Pelanggaran yang dimaksud pun bermacam-macam, yaitu:
  • Tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah;
  • Berkumpul lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum;
  • Melaksanakan kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan;
  • Mengendarai mobil dengan penumpang melebihi ketentuan dan/atau tidak memakai masker;
  • Mengendarai sepeda motor dengan membonceng penumpang beda alamat dan/atau tidak memakai masker;
  • Pengemudi ojek online yang mengangkut penumpang;

Pemilik kendaraan umum yang membawa penumpang melebihi ketentuan, tidak memakai masker, dan/atau beroperasi di luar waktu yang ditentukan.

Adapun PSBB Jakarta diberlakukan sejak 10 April 2020. PSBB hingga 22 Mei 2020 dan bisa diperpanjang apabila masih ditemukan kasus positif Covid-19.

Selama PSBB, seluruh kegiatan masyarakat di luar rumah akan dibatasi untuk memutuskan rantai penularan Covid-19.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dendam Motornya Dihilangkan, Pemuda Bunuh Mantan Bosnya

Dendam Motornya Dihilangkan, Pemuda Bunuh Mantan Bosnya

Megapolitan
Hindari Mobil yang Putar Balik, Truk Boks Terguling di Jalan Benyamin Sueb

Hindari Mobil yang Putar Balik, Truk Boks Terguling di Jalan Benyamin Sueb

Megapolitan
Anies: Stabilitas Jakarta di Tengah Pandemi Tidak Gratis

Anies: Stabilitas Jakarta di Tengah Pandemi Tidak Gratis

Megapolitan
Berkurang, Kini Ada 16 RW di Jakarta yang Masuk Zona Merah

Berkurang, Kini Ada 16 RW di Jakarta yang Masuk Zona Merah

Megapolitan
Gowes Pakai Seli Keliling Dufan hingga Main Sepuasnya Cuma Bayar Rp 50.000, Tertarik?

Gowes Pakai Seli Keliling Dufan hingga Main Sepuasnya Cuma Bayar Rp 50.000, Tertarik?

Megapolitan
1.823 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, Ini Data di 11 Kecamatan

1.823 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, Ini Data di 11 Kecamatan

Megapolitan
Satpol PP DKI Tertibkan 1.483 Baliho dalam Sehari, Termasuk yang Bergambar Rizieq

Satpol PP DKI Tertibkan 1.483 Baliho dalam Sehari, Termasuk yang Bergambar Rizieq

Megapolitan
Agustinus Woro Kembali Panjat Tiang Baliho, Kali Ini Setinggi 30 Meter

Agustinus Woro Kembali Panjat Tiang Baliho, Kali Ini Setinggi 30 Meter

Megapolitan
Kronologi Dugaan Pungutan Liar Bansos Covid-19 oleh Ketua RT di Penjaringan

Kronologi Dugaan Pungutan Liar Bansos Covid-19 oleh Ketua RT di Penjaringan

Megapolitan
KBM Tatap Muka Diserahkan ke Pemerintah Daerah, Koordinator Nasional P2G: Tanda Mendikbud Lepas Tangan

KBM Tatap Muka Diserahkan ke Pemerintah Daerah, Koordinator Nasional P2G: Tanda Mendikbud Lepas Tangan

Megapolitan
Pemkot Depok Belum Tentukan Sikap soal KBM Tatap Muka Semester Depan

Pemkot Depok Belum Tentukan Sikap soal KBM Tatap Muka Semester Depan

Megapolitan
12 Peluru Bersarang di Tubuhnya, Jacklyn Choppers Tak Gentar Lawan Penjahat

12 Peluru Bersarang di Tubuhnya, Jacklyn Choppers Tak Gentar Lawan Penjahat

Megapolitan
Kasus Ibu Kandung Aniaya Balita di Ciputat, Ingin Cari Perhatian Suami hingga Berujung Dibui

Kasus Ibu Kandung Aniaya Balita di Ciputat, Ingin Cari Perhatian Suami hingga Berujung Dibui

Megapolitan
Perhimpunan Guru: Jangan Paksa dan Bully Orangtua yang Tak Izinkan Anak Ikut KBM Tatap Muka

Perhimpunan Guru: Jangan Paksa dan Bully Orangtua yang Tak Izinkan Anak Ikut KBM Tatap Muka

Megapolitan
Disnaker Kota Bekasi Akan Tegur Perusahaan yang Tidak Gaji Karyawan Sesuai UMK, tetapi...

Disnaker Kota Bekasi Akan Tegur Perusahaan yang Tidak Gaji Karyawan Sesuai UMK, tetapi...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X