Pemprov DKI Sebut Profesi Ini Bisa Keluar Masuk Ibu Kota Tanpa SIKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan warga non-KTP DKI untuk membuat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagai syarat keluar masuk Ibu Kota.

Pembuatan SIKM dapat dilakukan melalui situs resmi corona.jakarta.go.id.

Namun, di luar itu ada beberapa profesi yang mendapat pengecualian dari pemerintah. Profesi ini bebas keluar masuk DKI Jakarta tanpa menggunakan SIKM.

Pengecualian jenis profesi itu tertuang dalam Pergub Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: Warga yang Keluar Masuk Jakarta Harus Punya SIKM, Apa Saja Syaratnya

Pasal 5 bab IV dijelaskan siapa-siapa saja yang mendapat pengecualian bebas keluar-masuk DKI tanpa SIKM.

(1) Dikecualikan dari larangan melakukan kegiatan berpergian dengan tujuan keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk:

a. Pimpinan lembaga tinggi negara;

b. Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai ketentuan hukum internasional;

c. Anggota TNI dan Kepolisian;

d. Petugas jalan tol;

e. Petugas penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk tenaga medis;

Baca juga: Kelompok yang Dikecualikan Boleh Keluar Jabodetabek, tapi Harus Urus Surat Izin

f. Petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah;

g. Pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang;

h. Pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan;

i. Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping; dan

j. Setiap orang, pelaku usaha, atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya memiliki SIKM,” seperti dikuti Pergub tersebut.

Selain itu, pekerja atau pelaku usaha di beberapa bidang yang dikhususkan pemerintah juga dapat keluar masuk wilayah DKI Jakarta. Profesi tersebut di antaranya bekerja di sektor usaha:

1. Kesehatan

2. Bahan pangan/makanan/minuman;

3. Energi;

4. Komunikasi dan teknologi informasi;

Baca juga: Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

5. Keuangan;

6. Logistik;

7. Perhotelan;

8. Konstruksi;

9. Industri strategis;

10. Pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/ atau

11. Kebutuhan sehari-hari.