Sekda DKI Sebut Hak Keuangan TGUPP Juga Dipangkas 25 Persen Seperti PNS

Kompas.com - 31/05/2020, 06:05 WIB
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di area revitalisasi Monas, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARISekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di area revitalisasi Monas, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengungkapkan jika hak keuangan milik Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) juga dipangkas atau dirasionalisasi untuk Covid-19.

Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 514 Tahun 2020 Tentang Rasionalisasi dan Penundaan Hak Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menurut Saefullah, hak keuangan TGUPP juga dipangkas seperti yang dilakukan pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) milik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemangkasan dilakukan terhadap 25 persen penghasilan yang diterima TGUPP. Sementara 25 persen lainnya ditunda. Sehingga, penghasilan yang diterima TGUPP kini sebesar 50 persen dari penghasilan semula.

Baca juga: Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

 

"Jadi yang diperlakukan PNS DKI dan TGUPP terhadap rasionalisasi ini sama. Kalau PNS terhadap TKDnya, kalau gajinya full. Sementara TGUPP kan tidak dikenal gaji dan tidak dikenal TKD dia hanya penghasilannya itu lah yang dipotong," ucap Saefullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/5/2020).

Ia menjelaskan, hak keuangan TGUPP tersebut telah dipangkas sejak April 2020. Namun, Kepgub tersebut baru diteken Mei 2020, sehingga akan disesuaikan pada bulan selanjutnya.

"Berlaku mundur memang per bulan April. Konsekuensinya ada hak-hak TGUPP yang sudah diberikan karena kan Kepgubnya mundur. Nah kita sudah tanya ke akuntasi dan sudah tanya ke inspektur juga, bahwa ini nanti bisa sebagai uang muka. Nanti hak TGUPP ke belakang itu akan dipotong disesuaikan," kata dia.

Baca juga: THR TGUPP Tidak Disunat, Ini Penjelasan BKD DKI Jakarta

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini berujar, pembayaran hak keuangan TGUPP masuk dalam pos anggaran kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Hal ini berbeda dengan gaji dan TKD PNS yang masuk dalam pos anggaran belanja pegawai.

"Arahan Pak Gubernur dari awal kepada kita itu bahwa sekarang ini kita masih suasana sulit, dunia sulit, Indonesia sulit Jakarta sulit, jadi semua komponen itu harus ada rasionalisasi," tutur Saefullah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Cuaca Jakarta Umumnya Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Cuaca Jakarta Umumnya Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Sulitnya Polisi Antar Surat Panggilan untuk Rizieq Shihab, Tiga Kali Datang sampai Bawa Brimob Bersenjata

Sulitnya Polisi Antar Surat Panggilan untuk Rizieq Shihab, Tiga Kali Datang sampai Bawa Brimob Bersenjata

Megapolitan
Sulitnya Polisi Menembus Benteng Pertahanan Rizieq Shihab...

Sulitnya Polisi Menembus Benteng Pertahanan Rizieq Shihab...

Megapolitan
Fakta Temuan Jasad TKW Asal Tangerang dalam Koper di Arab Saudi...

Fakta Temuan Jasad TKW Asal Tangerang dalam Koper di Arab Saudi...

Megapolitan
Polres dan Kodim Jakbar Siapkan Personel hingga Sarana untuk Tangani Banjir

Polres dan Kodim Jakbar Siapkan Personel hingga Sarana untuk Tangani Banjir

Megapolitan
Tingkatkan PAD, DKI Integrasikan Proses Perizinan Usaha dengan Data Pertanahan

Tingkatkan PAD, DKI Integrasikan Proses Perizinan Usaha dengan Data Pertanahan

Megapolitan
Dinkes DKI Sebut Kontak Erat yang Positif Covid-19 Belum Tentu Tertular dari Anies dan Ariza

Dinkes DKI Sebut Kontak Erat yang Positif Covid-19 Belum Tentu Tertular dari Anies dan Ariza

Megapolitan
437 Orang yang Pernah Berkontak dengan Anies dan Ariza Dites Swab, 24 Positif Covid-19

437 Orang yang Pernah Berkontak dengan Anies dan Ariza Dites Swab, 24 Positif Covid-19

Megapolitan
Dua Anggota Geng Garjok yang Serang Lawan dengan Celurit Masih di Bawah Umur

Dua Anggota Geng Garjok yang Serang Lawan dengan Celurit Masih di Bawah Umur

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Bertambah 34, Kini Ada 2.987 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 2 Desember: Bertambah 34, Kini Ada 2.987 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
124 Jiwa Mengungsi karena Kebakaran di Angke, Pemkot Siapkan Posko Pengungsian Baru

124 Jiwa Mengungsi karena Kebakaran di Angke, Pemkot Siapkan Posko Pengungsian Baru

Megapolitan
5 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon Hari Ini, 2 Pakai Sistem Tumpang

5 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon Hari Ini, 2 Pakai Sistem Tumpang

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Tambah 1.166 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.212 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Tambah 1.166 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.212 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Anggaran Rp 8,38 Miliar Per Anggota DPRD DKI, F-Gerindra: Kebanyakan Program untuk Warga

Anggaran Rp 8,38 Miliar Per Anggota DPRD DKI, F-Gerindra: Kebanyakan Program untuk Warga

Megapolitan
Transjakarta Kembali Operasikan Non BRT Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen

Transjakarta Kembali Operasikan Non BRT Rute Tanah Abang-Batusari dan Pluit-Senen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X