F-Gerindra Minta Anies Tak Perpanjang PSBB karena Jakarta Masuk Masa Krisis Ekonomi

Kompas.com - 04/06/2020, 05:40 WIB
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi perekonomian Ibu Kota telah memasuki masa krisis sehingga diperlukan pelonggaran.

"Kami berharap PSBB segera diakhiri, tapi juga bukan berarti langsung bedol desa gitu ya. Tapi dibikin satu sistem di mana protap kesehatan dan lain-lainnya diterapkan. Dibikin aturan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rany Maulani di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Dia menilai, perpanjangan PSBB tidak menjamin bisa menihilkan COVID-19 di Ibu Kota. Namun pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 lebih meluas.

"Saat ini, tetap terjadi paparan (COVID-19), berarti bisa dibilang PSBB bukan solusi yang tepat, mengingat waktu PSBB sudah cukup panjang, sudah hampir tiga bulan. Kalau saya melihatnya seberapa kuat orang bertahan, urusan perut terutama bertahan tanpa penghasilan," ujarnya.

Baca juga: [HOAKS] PSBB Jakarta Diperpanjang hingga 18 Juni 2020

Anggota komisi E DPRD DKI Jakarta ini menilai, perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stres.

Meski tidak terkena COVID-19, masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya.

"Tapi stresnya sakit jiwa, bisa juga meningkatkan kriminalitas. Jadi pertimbangannya, kalau bisa keputusan (penghentian PSBB) itu diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di bawah," ucapnya.

Sementara itu, anggota komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto menuturkan penerapan PSBB selama tiga tahap itu berdampak terhadap psikologi masyarakat.

Masyarakat hanya disuguhkan data-data fluktuatif terkait penyebaran COVID-19 di Jakarta.

"Coba dibuka komponennya apakah sisi yang kena positif COVID-19 itu dari penduduk Jakarta atau memang dari pendatang. Jadi seolah-olah sekarang Jakarta memang paling tinggi betul, tapi dilihat bagaimana kesiapannya Jakarta. Baik rumah sakitnya, kesiapan tesnya semua segala macem," katanya.

Baca juga: Anies Sebut Krisis Ekonomi Mulai Terasa di Jakarta Dampak Covid-19

Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan Selama Sebulan, Empat Kafe dan Satu Warnet di Bekasi Disegel

Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan Selama Sebulan, Empat Kafe dan Satu Warnet di Bekasi Disegel

Megapolitan
Viral, Video Sekelompok Pemuda Ngebut Naik Motor Sambil Bawa Celurit di Bekasi

Viral, Video Sekelompok Pemuda Ngebut Naik Motor Sambil Bawa Celurit di Bekasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Hujan Ringan Siang Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Hujan Ringan Siang Ini

Megapolitan
UPDATE 27 September: Rekor Baru, Bertambah 366 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 27 September: Rekor Baru, Bertambah 366 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Pemkot Jakut dan TNI Bersihkan Lumpur di Sungai Cegah Banjir

Pemkot Jakut dan TNI Bersihkan Lumpur di Sungai Cegah Banjir

Megapolitan
Pelayanan Diprotes Blogger Trinity, Bandara Soekarno-Hatta Minta Maaf

Pelayanan Diprotes Blogger Trinity, Bandara Soekarno-Hatta Minta Maaf

Megapolitan
Motif Tersangka Lakukan Pemerasan untuk Rapid Test di Bandara Soetta karena Inginkan Uang Lebih

Motif Tersangka Lakukan Pemerasan untuk Rapid Test di Bandara Soetta karena Inginkan Uang Lebih

Megapolitan
Kemenkumham Sebut Belum Ditemukan Keterlibatan Petugas Lapas atas Kaburnya Cai Changpan

Kemenkumham Sebut Belum Ditemukan Keterlibatan Petugas Lapas atas Kaburnya Cai Changpan

Megapolitan
Tepergok, Pusat Kuliner di Jagakarsa Sembunyikan Pembeli agar Bisa Makan

Tepergok, Pusat Kuliner di Jagakarsa Sembunyikan Pembeli agar Bisa Makan

Megapolitan
UPDATE 27 September: Tambah 1.186 Kasus di Jakarta, Total 1.692 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 27 September: Tambah 1.186 Kasus di Jakarta, Total 1.692 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Plh Sekda Minta Endapan Lumpur di Saluran Air Segera Dikeruk

Antisipasi Banjir, Plh Sekda Minta Endapan Lumpur di Saluran Air Segera Dikeruk

Megapolitan
13 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, Denda Terkumpul Rp 282 Juta

13 Hari Operasi Yustisi di Jakarta, Denda Terkumpul Rp 282 Juta

Megapolitan
Kecelakaan di Kuningan, Pengendara Motor Tewas Usai Terbentur Tiang Monorel

Kecelakaan di Kuningan, Pengendara Motor Tewas Usai Terbentur Tiang Monorel

Megapolitan
Pilkada Saat Pandemi Covid-19, TPS di Depok Ditambah 598 Titik

Pilkada Saat Pandemi Covid-19, TPS di Depok Ditambah 598 Titik

Megapolitan
Sudah 13 Hari, Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Kelas I Tangerang Belum Juga Ditemukan

Sudah 13 Hari, Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Kelas I Tangerang Belum Juga Ditemukan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X