F-Gerindra Minta Anies Tak Perpanjang PSBB karena Jakarta Masuk Masa Krisis Ekonomi

Kompas.com - 04/06/2020, 05:40 WIB
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi perekonomian Ibu Kota telah memasuki masa krisis sehingga diperlukan pelonggaran.

"Kami berharap PSBB segera diakhiri, tapi juga bukan berarti langsung bedol desa gitu ya. Tapi dibikin satu sistem di mana protap kesehatan dan lain-lainnya diterapkan. Dibikin aturan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rany Maulani di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Dia menilai, perpanjangan PSBB tidak menjamin bisa menihilkan COVID-19 di Ibu Kota. Namun pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 lebih meluas.

"Saat ini, tetap terjadi paparan (COVID-19), berarti bisa dibilang PSBB bukan solusi yang tepat, mengingat waktu PSBB sudah cukup panjang, sudah hampir tiga bulan. Kalau saya melihatnya seberapa kuat orang bertahan, urusan perut terutama bertahan tanpa penghasilan," ujarnya.

Baca juga: [HOAKS] PSBB Jakarta Diperpanjang hingga 18 Juni 2020

Anggota komisi E DPRD DKI Jakarta ini menilai, perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stres.

Meski tidak terkena COVID-19, masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya.

"Tapi stresnya sakit jiwa, bisa juga meningkatkan kriminalitas. Jadi pertimbangannya, kalau bisa keputusan (penghentian PSBB) itu diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di bawah," ucapnya.

Sementara itu, anggota komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto menuturkan penerapan PSBB selama tiga tahap itu berdampak terhadap psikologi masyarakat.

Masyarakat hanya disuguhkan data-data fluktuatif terkait penyebaran COVID-19 di Jakarta.

"Coba dibuka komponennya apakah sisi yang kena positif COVID-19 itu dari penduduk Jakarta atau memang dari pendatang. Jadi seolah-olah sekarang Jakarta memang paling tinggi betul, tapi dilihat bagaimana kesiapannya Jakarta. Baik rumah sakitnya, kesiapan tesnya semua segala macem," katanya.

Baca juga: Anies Sebut Krisis Ekonomi Mulai Terasa di Jakarta Dampak Covid-19

Halaman:


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Herannya Ahok soal Reklamasi Ancol | 30 RW Zona Merah Covid-19 di Jakarta

[POPULER JABODETABEK] Herannya Ahok soal Reklamasi Ancol | 30 RW Zona Merah Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 13 Juli: Bertambah 3, Total 437 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 13 Juli: Bertambah 3, Total 437 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Fakta-fakta Predator Seksual 305 Anak asal Prancis Meninggal karena Percobaan Bunuh Diri

Fakta-fakta Predator Seksual 305 Anak asal Prancis Meninggal karena Percobaan Bunuh Diri

Megapolitan
Dishub DKI Akan Tiadakan Jalur Khusus Pesepeda di Sudirman-Thamrin Setiap Hari Minggu

Dishub DKI Akan Tiadakan Jalur Khusus Pesepeda di Sudirman-Thamrin Setiap Hari Minggu

Megapolitan
Ayah Korban Pencabulan Pejabat Gereja di Depok: Anak Saya Dicabuli 4 Kali

Ayah Korban Pencabulan Pejabat Gereja di Depok: Anak Saya Dicabuli 4 Kali

Megapolitan
UPDATE 13 Juli: Ada 14 RW dan 11 Kelurahan Masuk Zona Merah di Kota Bekasi

UPDATE 13 Juli: Ada 14 RW dan 11 Kelurahan Masuk Zona Merah di Kota Bekasi

Megapolitan
Kini Ada 273 Pedagang di 43 Pasar Jakarta Positif Covid-19, Berikut Daftarnya

Kini Ada 273 Pedagang di 43 Pasar Jakarta Positif Covid-19, Berikut Daftarnya

Megapolitan
BPTJ: Pengguna Bus Gratis Lebih dari 1.000 Orang, Hanya 70-an Unit Terpakai

BPTJ: Pengguna Bus Gratis Lebih dari 1.000 Orang, Hanya 70-an Unit Terpakai

Megapolitan
Kemarin Kumpulkan Murid, SMAN 2 Depok Dipastikan Belajar Online Hari Ini

Kemarin Kumpulkan Murid, SMAN 2 Depok Dipastikan Belajar Online Hari Ini

Megapolitan
Risih dan Aneh, Cerita Siswa Ikut Pengenalan Sekolah pada Hari Pertama

Risih dan Aneh, Cerita Siswa Ikut Pengenalan Sekolah pada Hari Pertama

Megapolitan
UPDATE Covid-19 13 Juli: Pasien Pulih di Depok Tambah 25 Orang

UPDATE Covid-19 13 Juli: Pasien Pulih di Depok Tambah 25 Orang

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta dan Tangerang Hujan Siang Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta dan Tangerang Hujan Siang Nanti

Megapolitan
Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Megapolitan
Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X