Pemprov DKI Diprotes soal Jalur Zonasi PPDB yang Utamakan Siswa Berusia Tua

Kompas.com - 12/06/2020, 09:43 WIB
Syarat Masuk SMP, SMA, dan SMK Pada PPDB 2020 KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoSyarat Masuk SMP, SMA, dan SMK Pada PPDB 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah orangtua yang tergabung dalam Forum Orang Tua Murid (FOTM) keberatan atas proses seleksi jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di DKI Jakarta.

Juru Bicara FOTM Dewi Julia mengatakan, jalur zonasi saat ini dianggap tak adil karena justru diseleksi berdasarkan usia tertua ke usia termuda.

Padahal sebelum-sebelumnya, jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang dekat dengan sekolah.

"Zonasi itu sesuai dengan namanya harusnya zona ya jadi jarak. Karena dengan semangat supaya kemacetan di Jakarta ini bisa ditekan kalau kita bicara awal adanya zonasi itu adalah supaya siswa dekat dengan sekolah rumahnya begitu. Tapi ternyata di tahun ini zonasi itu sama dengan umur dari usia tertua itu yang menurut kami tidak masuk akal," ucap Dewi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2020) malam.

Baca juga: Berikut Tahapan Lengkap PPDB Jakarta 2020 secara Online

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021, untuk jalur zonasi diperuntukan bagi usia tertua ke usia termuda, urutan pilihan sekolah, lalu waktu mendaftar.

Menurut Dewi, hal ini menjadi tidak adil karena anak yang memiliki tempat tinggal dekat dengan sekolah, namun berusia muda bakal kalah dengan usia yang lebih tua.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal seharusnya jalur zonasi mementingkan jarak sekolah seperti sebelumnya.

"Anak-anak yang sekolahnya dekat dengan rumah belum tentu bisa bersekolah di tempat tersebut apabila umurnya masih muda. Jadi mereka kalah dengan anak-anak yang usianya sudah tua. Karena semakin tua, maka dia punya prioritas yang lebih. Menurut kami itu kondisi seperti itu tidak adil," jelasnya.

Baca juga: Muncul Petisi Tolak Aktivitas Belajar di Sekolah Juli 2020, Orangtua Khawatir Anak Tertular Covid-19

Dewi mengaku FOTM sudah pernah mengajukan keberatan dan bertemu dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, namun belum mendapatkan jawaban.

FOTM akhirnya bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Kamis (11/6/2020), untuk menyampaikan keluhan yang sama.

"Kami sudah ketemu juga dengan Pak Saifuloh (Wakadisdik) dengan Pemprov juga jadi pertemuan yang ketiga kalinya tapi belum ada jawaban yang pasti jadi kami meminta supaya berikan jawaban," kata dia.

"Pak Wagub bagus sekali tanggapannya, beliau sependapat dengan kita semangat zonasi ini adalah untuk mendekatkan anak-anak dari sekolah ke rumah. Jadi beliau minta supaya kepala Disdiknya untuk bertemu dengan kami," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2 di Jakarta, Pembatasan Kapasitas Penumpang KRL Masih Berlaku

PPKM Level 2 di Jakarta, Pembatasan Kapasitas Penumpang KRL Masih Berlaku

Megapolitan
Anies Bahas 5 Program Kolaborasi Bersama PBB

Anies Bahas 5 Program Kolaborasi Bersama PBB

Megapolitan
Kebakaran Landa Pasar Kalideres, 60 Kios Pedagang Hangus Dilalap Api

Kebakaran Landa Pasar Kalideres, 60 Kios Pedagang Hangus Dilalap Api

Megapolitan
Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak, Rumah di Kalideres Akan Dirobohkan

Ambruk hingga Tewaskan Ibu dan Anak, Rumah di Kalideres Akan Dirobohkan

Megapolitan
Pemkot Jakbar Akan Beri Santunan untuk Keluarga Korban Rumah Ambruk di Kalideres

Pemkot Jakbar Akan Beri Santunan untuk Keluarga Korban Rumah Ambruk di Kalideres

Megapolitan
Polisi Tangkap Lima Orang Terkait Kasus Temuan Mayat Pria Terbungkus Kain di KBT Cilincing

Polisi Tangkap Lima Orang Terkait Kasus Temuan Mayat Pria Terbungkus Kain di KBT Cilincing

Megapolitan
Rumah Ambruk di Kalideres Tewaskan Dua Orang, Anak Korban Disebut Sempat Ajak Pindah ke Kontrakan

Rumah Ambruk di Kalideres Tewaskan Dua Orang, Anak Korban Disebut Sempat Ajak Pindah ke Kontrakan

Megapolitan
Percepat Banjir Surut di Gandaria City, Pemkot Jaksel Keruk Lumpur Kali Grogol dan Lebarkan Saluran

Percepat Banjir Surut di Gandaria City, Pemkot Jaksel Keruk Lumpur Kali Grogol dan Lebarkan Saluran

Megapolitan
Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Ibu dan Anak yang Ditemukan Berpelukan saat Rumah di Kalideres Ambruk Tewas

Megapolitan
Kronologi Rumah di Kalideres Ambruk dan Tewaskan Ibu dan Balitanya

Kronologi Rumah di Kalideres Ambruk dan Tewaskan Ibu dan Balitanya

Megapolitan
Polisi Gagalkan Rencana Tawuran di Kebayoran Baru, 3 Remaja Ditangkap Barbuk Pedang dan Celurit

Polisi Gagalkan Rencana Tawuran di Kebayoran Baru, 3 Remaja Ditangkap Barbuk Pedang dan Celurit

Megapolitan
Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, Pemprov DKI: Pulau yang Terbangun Dikelola untuk Publik

Megapolitan
Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Dikritik LBH Jakarta soal Hunian, Pemprov DKI: Tinggal Tidak Selalu Bermakna Memiliki Rumah

Megapolitan
Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Keceriaan dan Antusias Warga hingga Pedagang di Balik Pembukaan Taman Margasatwa Ragunan

Megapolitan
Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Bantah LBH Jakarta soal Isu Banjir, Pemprov DKI Sebut Tidak Berorientasi Betonisasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.