ASN DKI Pantau Pasar Tak Dapat Insentif, Kepala BKD: Tugas Abdi Negara

Kompas.com - 05/07/2020, 15:35 WIB
Warga berbelanja kebutuhan lebaran di Pasar Klender, Jakarta Timur, Jumat (22/5/2020). Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, pasar tradisional ramai dikunjungi warga meskipun dalam masa pandemi COVID-19, tanpa memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga berbelanja kebutuhan lebaran di Pasar Klender, Jakarta Timur, Jumat (22/5/2020). Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, pasar tradisional ramai dikunjungi warga meskipun dalam masa pandemi COVID-19, tanpa memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak.

JAKARTA. KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, 5.000 aparatur sipil negara (ASN) yang dikerahkan untuk memantau 14 area pasar di Jakarta tidak akan mendapatkan insentif gaji.

Pasalnya, menurut Chaidir, tugas setiap ASN adalah mengabdi kepada negara.

"Enggak ada (insentif tambahan), itu tugas kita sebagai abdi negara. Kan kita sudah berikan gaji dan tunjungan perbaikan penghasilan," kata Chaidir saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/7/2020).

Baca juga: Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

Chaidir menyampaikan, setiap abdi negara wajib siap mengabdi dalam bentuk apapun khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Sebagai PNS intinya sama kayak TNI dan Polri, ketika misalnya negara dalam keadaan seperti ini (pandemi Covid-19), kita siap turun," ujar Chaidir.

Pemprov DKI Jakarta menugaskan 5.000 ASN berusia di bawah 50 tahun dan dalam kondisi sehat untuk memantau aktivitas masyarakat di pasar mulai 6 Juli 2020 hingga berakhirnya masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Perintah tersebut tertuang dalam Surat Tugas Nomor 054/881 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pada 1 Juli 2020.

Kondisi sehat artinya mereka tidak memiliki faktor komordibitas atau penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma, dan penyakit penyerta lainnya; serta tidak dalam kondisi hamil.

Baca juga: ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Saefullah juga mengatakan, para kepala daerah dan unit kerja diwajibkan mengisi presensi dengan sistem e-absensi serta melaporkan hasil pemantauan aktivitas di pasar kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Sekda DKI.

Gubernur Anies sebelumnya mengakui bahwa pasar menjadi salah satu tempat yang masih terjadi penularan Covid-19.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Akui Dana Insentif Petugas Pemakaman Covid-19 DKI Masih Proses Pencairan

Pemprov DKI Akui Dana Insentif Petugas Pemakaman Covid-19 DKI Masih Proses Pencairan

Megapolitan
Ini Titik Paling Rawan Ranjau Paku di Jalan Protokol Wilayah Jakarta

Ini Titik Paling Rawan Ranjau Paku di Jalan Protokol Wilayah Jakarta

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 12 Agustus di Depok: Temuan 16 Kasus Baru, 1 Pasien Meninggal

[UPDATE] Grafik Covid-19 12 Agustus di Depok: Temuan 16 Kasus Baru, 1 Pasien Meninggal

Megapolitan
[UPDATE] Daftar 22 Kelurahan Zona Merah Covid-19 di Depok Saat Ini

[UPDATE] Daftar 22 Kelurahan Zona Merah Covid-19 di Depok Saat Ini

Megapolitan
Jalan Protokol di Jakarta Masih Rawan Ancaman Ranjau Paku

Jalan Protokol di Jakarta Masih Rawan Ancaman Ranjau Paku

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Kemungkinan Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Kemungkinan Hujan Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 12 Agustus: 8 Pasien Baru, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 655

UPDATE 12 Agustus: 8 Pasien Baru, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 655

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Temukan Hewan Laut yang Terdampak Pencemaran di Pulau Pari

Pemprov DKI Belum Temukan Hewan Laut yang Terdampak Pencemaran di Pulau Pari

Megapolitan
Akibat Layang-layang, Garuda Indonesia Keluarkan 4.000 Dollar AS untuk Perbaiki Kerusakan Pesawat

Akibat Layang-layang, Garuda Indonesia Keluarkan 4.000 Dollar AS untuk Perbaiki Kerusakan Pesawat

Megapolitan
Tak Ada Seleksi, 24 Paskibraka yang Bertugas di Jakut Diambil dari Tim Tahun Lalu

Tak Ada Seleksi, 24 Paskibraka yang Bertugas di Jakut Diambil dari Tim Tahun Lalu

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gelar Lomba RW Siaga untuk Cegah Covid-19, Hadiahnya Pembangunan Senilai Rp 1 M

Pemkot Bekasi Gelar Lomba RW Siaga untuk Cegah Covid-19, Hadiahnya Pembangunan Senilai Rp 1 M

Megapolitan
Jika PSBB Diperpanjang, Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan di 3 Tempat Ini

Jika PSBB Diperpanjang, Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan di 3 Tempat Ini

Megapolitan
Hari Kedua Pembersihan Pulau Pari, Petugas Kumpulkan 110 Kantong Gumpalan Minyak

Hari Kedua Pembersihan Pulau Pari, Petugas Kumpulkan 110 Kantong Gumpalan Minyak

Megapolitan
Sekretaris Rencanakan Pembunuhan Bos Roti Asal Taiwan Setelah Santet Tak Mempan

Sekretaris Rencanakan Pembunuhan Bos Roti Asal Taiwan Setelah Santet Tak Mempan

Megapolitan
UPDATE 12 Agustus: Bertambah 13, Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Sebanyak 663

UPDATE 12 Agustus: Bertambah 13, Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Sebanyak 663

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X