Kompas.com - 20/07/2020, 15:10 WIB
ilustrasi sekolah menengah pertama. DRIilustrasi sekolah menengah pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mendata dan mendampingi para peserta didik kurang mampu yang tidak lolos pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Pasalnya, menurut Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta Catur Laswanto, masih ada beberapa peserta didik yang tidak ingin melanjutkan sekolah setelah dinyatakan gagal masuk sekolah negeri.

"Terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mereka karena kesulitan ekonomi, bisa saja mereka tidak mau mendaftar atau tidak mau sekolah atau belum mau sekolah," ujar Catur dalam rapat pimpinan Pemprov DKI Jakarta yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Bantu 85.000 Siswa yang Tak Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta

"Ini Disdik dengan tim akan melakukan penjangkauan dan pendampingan kepada siswa-siswa," lanjutnya.

Dalam proses pendampingan itu, Catur memastikan seluruh siswa kurang mampu yang tidak lolos masuk sekolah negeri dapat mendaftarkan diri ke sekolah swasta.

"(Disdik DKI dan tim) memastikan bahwa tidak ada anak yang tidak bersekolah di DKI jakarta," kata Catur.

Baca juga: Dilema Arista Setelah Gagal PPDB Jakarta, antara Masuk Swasta dan Putus Sekolah...

Para orangtua tidak perlu mengkhawatirkan masalah biaya saat bersekolah di sekolah swasta. Catur mengklaim Pemprov DKI telah bertemu Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) untuk meminta sekolah swasta menampung peserta didik yang tidak lolos PPDB.

Selain itu, lanjut Catur, Pemprov DKI juga meminta sekolah swasta memberikan keringanan pembayaran uang pangkal.

Pemprov DKI Jakarta juga berencana mengucurkan anggaran Rp 171 miliar atau secara rinci Rp 171.065.500.000. Anggaran ini diperuntukkan sebagai bantuan uang pangkal bagi peserta didik terdampak Covid-19 yang bakal masuk sekolah swasta.

Baca juga: Bertemu BMPS, Pemprov DKI Minta Sekolah Swasta Tampung Siswa Terdampak Covid-19

Menurut Catur, untuk mengucurkan anggaran tersebut diperlukan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Keputusan Gubernur (Kepgub) untuk menjadi dasar dari penerbitan anggaran.

Perkiraan kebutuhan dana ini, kata Catur, bisa menggunakan anggaran bantuan tidak terduga (BTT) atau bisa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD DKI Usul SPBU Ditutup untuk Cegah Pemudik Nekat

Ketua DPRD DKI Usul SPBU Ditutup untuk Cegah Pemudik Nekat

Megapolitan
Polisi Tetapkan 7 Muncikari Prostisusi Online Anak di Tebet sebagai Tersangka

Polisi Tetapkan 7 Muncikari Prostisusi Online Anak di Tebet sebagai Tersangka

Megapolitan
KTT ASEAN di Jakarta, Kapolda Metro: 4.382 Personel Polri Amankan 51 Titik

KTT ASEAN di Jakarta, Kapolda Metro: 4.382 Personel Polri Amankan 51 Titik

Megapolitan
Aki Truk Sampah Digondol Maling, Sudin Lingkungan Hidup Jakbar Lapor Polisi

Aki Truk Sampah Digondol Maling, Sudin Lingkungan Hidup Jakbar Lapor Polisi

Megapolitan
Cerita Novrina Nikmati Manisnya Bisnis Kurma di Masa Pandemi Covid-19

Cerita Novrina Nikmati Manisnya Bisnis Kurma di Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
600 Anggota TNI Disiagakan untuk Amankan Kunjungan PM Vietnam ke Istana Bogor

600 Anggota TNI Disiagakan untuk Amankan Kunjungan PM Vietnam ke Istana Bogor

Megapolitan
Polisi Tak Pakai UU Darurat untuk Jerat Perampok di Ciputat

Polisi Tak Pakai UU Darurat untuk Jerat Perampok di Ciputat

Megapolitan
Ditangkap dalam Penggerebekan Prostitusi Online di Tebet, Empat Anak Dikembalikan ke Orangtua

Ditangkap dalam Penggerebekan Prostitusi Online di Tebet, Empat Anak Dikembalikan ke Orangtua

Megapolitan
Komplotan Perampok di Ciputat Beli Airsoft Gun di Toko Online

Komplotan Perampok di Ciputat Beli Airsoft Gun di Toko Online

Megapolitan
Sambut Libur Lebaran, Ancol Siap Buka Wahana Atlantis

Sambut Libur Lebaran, Ancol Siap Buka Wahana Atlantis

Megapolitan
Pemprov DKI Pelajari Rekomendasi KPK soal Pembatalan Perpanjangan Kontrak PAM Jaya dengan Aetra

Pemprov DKI Pelajari Rekomendasi KPK soal Pembatalan Perpanjangan Kontrak PAM Jaya dengan Aetra

Megapolitan
Imigrasi Jelaskan Alasan Kedatangan 117 WN India ke Indonesia

Imigrasi Jelaskan Alasan Kedatangan 117 WN India ke Indonesia

Megapolitan
Jumlah Wisatawan Dibatasi 50 Persen, Pengunjung Ancol Diminta Pesan Tiket Online

Jumlah Wisatawan Dibatasi 50 Persen, Pengunjung Ancol Diminta Pesan Tiket Online

Megapolitan
Prokes di Dufan, Pengunjung Wajib Pakai Masker dan Duduk Sendiri di Wahana

Prokes di Dufan, Pengunjung Wajib Pakai Masker dan Duduk Sendiri di Wahana

Megapolitan
KKP Bandara Soekarno-Hatta Tingkatkan Pengawasan Kedatangan Penumpang dari India

KKP Bandara Soekarno-Hatta Tingkatkan Pengawasan Kedatangan Penumpang dari India

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X