Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Intimidasi Staf Bawaslu Saat Deklarasi Muhamad-Sara Berlanjut ke Gakumdu

Kompas.com - 25/08/2020, 13:51 WIB
Tria Sutrisna,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melanjutkan penyelidikan dugaan intimidasi dan pengusiran staf pengawasan di acara deklarasi koalisi partai pendukung bakal pasangan calon Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Pilkada 2020.

Kordinator Divisi Penindakan Bawaslu Tangsel Ahmad Jazuli menjelaskan, pihaknya sudah menggelar pleno terkait laporan dugaan intimidasi dan pengusiran salah seorang stafnya.

Hasilnya ditemukan ada unsur pelanggaran tindak pidana Pilkada, sehingga kasus tersebut lanjut dibahas di sentra penegakan penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

Baca juga: Bawaslu Tangsel Diintimidasi dalam Deklarasi Dukungan Muhamad-Sara, Panitia Mengaku Tak Tahu

"Kemarin sudah kita penolakan ada dugaan pidana Pemilu. Kemudian mekanismenya 1x24 jam dibahas di Gakumdu dan semalam sudah dibawa untuk pembahasan pertama," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (Selasa (25/8/2020).

Hasil pembahasan pertama, lanjut Jazuli, pihak Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan sepakat untuk melanjutkan kasus tersebut dengan pemanggilan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.

"Klarifikasi dari pengawas kami yang hadir. Kan yang hadir ada pengawas (tingkat) kelurahan, kecamatan. Kami mintai keterangan, termasuk panitia penyelenggara acara deklarasi tersebut," ungkapnya.

Menurut Jazuli, pihaknya memiliki waktu lima hari ke depan guna meminta klarifikasi dan melakukan pembahasan, sebelum berlanjut ke pembahasan kedua di Gakumdu.

Baca juga: Merapat ke Koalisi PDIP-Gerindra, PAN Dukung Muhamad-Sara di Pilkada Tangsel 2020

"Misal pembahasan kedua lanjut, berarti masuk ke proses penyidikan. Ada poses lah, kami lagi fokus diproses klarifikasi dulu," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Tangsel Bidang Pengawasan dan Kerjasama Antar Lembaga Slamet Sentosa mengatakan, staf pengawasannya diduga telah diintimidasi oleh tim sukses bakal pasangan calon di Pilkada Tangsel 2020 tersebut.

"Iya informasinya tidak boleh ambil video sama oknum. Jika benar terjadi sangat disayangkan, karena pengawas kami melaksanakan tugas," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa.

Menurut Slamet, saat kejadian korban sedang melaksanakan pengawasan dan mengambil dokumentasi sebagaimana tupoksinya sebagai staf pengawasan.

Namun, menjelang akhir acara staf pengawasan tersebut tiba-tiba dilarang oleh sejumlah anggota tim sukses yang berada di lokasi untuk mengambil video.

Slamet mengatakan, petugasnya sudah dibekali surat tugas, atribut berupa masker dan juga tanda pengenal anggota Bawaslu Kota Tangsel.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Tangsel Yudi Budi Wibowo mengatakan, dia selaku penanggung jawab acara itu tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut.

Dia menyebutkan, sudah menyampaikan perihal pelaksanaan acara deklarasi koalisi partai pendukung tersebut kepada pihak KPU maupun Bawaslu Kota Tangsel.

"Saya tegaskan kembali, kami dari awal berkoordinasi dengan baik dengan Bawaslu dan KPU. Kalau kemudian ada masalah dari individu lain dan bukan dari panitia ataupun Gerindra itu bukan urusan kami," kata Yudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com