Wagub DKI Harap Perda Covid-19 Bisa Mempertegas Aturan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kompas.com - 23/09/2020, 13:48 WIB
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria atau akrab disapa Ariza berharap, peraturan daerah (Perda) tentang Covid-19 di DKI Jakarta bisa menegaskan penerapan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan.

"Dengan hadirnya Perda nanti diharapkan lebih menyeluruh. Kita bisa menaungi berbagai kebijakan yang kita ambil, termasuk masalah sanksi ya," kata Ariza kepada wartawan, Rabu (23/9/2020).

Ariza menyampaikan, Perda tersebut nantinya tak hanya mengatur aturan sanksi bagi perorangan, namun juga manajemen perkantoran.

"Mudah-mudahan melalui Perda ini dimungkinkan aparat hukum dapat menindaklanjuti temuan-temuan yang ada di lapangan. Ini juga tentu menjadi perhatian kita bersama, semua unit kegiatan unit usaha, perkantoran, termasuk masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta Tersisa 17 Persen, ICU Tersisa 21 Persen

Isi Perda tersebut juga bakal lebih lengkap daripada peraturan gubernur (Pergub) tentang penanganan Covid-19 di Jakarta.

Tiga pergub yang digunakan sebagai dasar pembentukan perda tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kemudian, Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.

Seperti diketahui, rapat paripurna penyampaian penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pembentukan perda tersebut direncanakan digelar pada 30 September 2020.

Baca juga: UPDATE 22 September: Tambah 1.122 Kasus Covid-19 Jakarta, 1.624 Pasien Meninggal

Di hari yang sama, Gubernur juga akan menyampaikan jawabannya atas pandangan fraksi-fraksi.

Rancangan perda tersebut kemudian mulai dibahas bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta pada Senin 5 Oktober 2020.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jaktim Tegur PT Khong Guan karena Tak Kunjung Perbaiki Tembok Roboh

Pemkot Jaktim Tegur PT Khong Guan karena Tak Kunjung Perbaiki Tembok Roboh

Megapolitan
Ditolak Warga, Hotel di Sabang Tidak Lagi Jadi Tempat Isolasi Pasien OTG Covid-19

Ditolak Warga, Hotel di Sabang Tidak Lagi Jadi Tempat Isolasi Pasien OTG Covid-19

Megapolitan
Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Megapolitan
Deteksi Banjir, Anies Minta Camat dan Lurah Ketahui Volume Air Hujan dengan Alat Ukur

Deteksi Banjir, Anies Minta Camat dan Lurah Ketahui Volume Air Hujan dengan Alat Ukur

Megapolitan
Ridwan Kamil: Realistis Kondisi Normal dari Pandemi Covid-19 Baru 2022

Ridwan Kamil: Realistis Kondisi Normal dari Pandemi Covid-19 Baru 2022

Megapolitan
Dua Ruas Jalan di Jakarta Barat Rawan Terjadi Kecelakaan, Ini Sebabnya

Dua Ruas Jalan di Jakarta Barat Rawan Terjadi Kecelakaan, Ini Sebabnya

Megapolitan
Pemkot Jaksel Panggil Pengembang Melati Residence, Wali Kota: Dua Kali Tak Hadir

Pemkot Jaksel Panggil Pengembang Melati Residence, Wali Kota: Dua Kali Tak Hadir

Megapolitan
Ridwan Kamil Khawatir Lonjakan Kasus Covid-19 di Jabar Setelah Long Weekend

Ridwan Kamil Khawatir Lonjakan Kasus Covid-19 di Jabar Setelah Long Weekend

Megapolitan
Pembangunan Embung Tegal Alur Ditargetkan Selesai Awal 2021

Pembangunan Embung Tegal Alur Ditargetkan Selesai Awal 2021

Megapolitan
Pemkot Klaim Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Barat Turun Berkat Ronda Keliling

Pemkot Klaim Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Barat Turun Berkat Ronda Keliling

Megapolitan
Lurah Sebut PT Khong Guan Janji Beri Jawaban soal Ganti Rugi Warga Senin Pekan Depan

Lurah Sebut PT Khong Guan Janji Beri Jawaban soal Ganti Rugi Warga Senin Pekan Depan

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Usai, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Demo Tolak UU Cipta Kerja Usai, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Megapolitan
8 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tangsel Dilakukan 2 Paslon

8 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tangsel Dilakukan 2 Paslon

Megapolitan
Musim Hujan, Pemkot Tangerang Siapkan 709 Petugas Siaga Banjir

Musim Hujan, Pemkot Tangerang Siapkan 709 Petugas Siaga Banjir

Megapolitan
Polda Metro Jaya Bakal Gelar Operasi Zebra 26 Oktober-8 November 2020

Polda Metro Jaya Bakal Gelar Operasi Zebra 26 Oktober-8 November 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X