Kompas.com - 06/10/2020, 11:35 WIB
Sejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahSejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras.

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah buruh yang tergabung dengan serikat pekerja dibungkam saat hendak menyampaikan pendapatnya menolak Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang kini telah jadi UU ke Gedung DPR, Senin (5/10/2020) kemarin.

Misalnya saja, ada sekitar 5.000 buruh Kota dan Kabupaten Bekasi yang diadang aparat saat hendak unjuk rasa.

Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Cabang Federasi Sektor Pekerja, Percetakan Penerbitan Media dan Informatika, (PC FSP PPMI) SPSI Kota dan Kabupaten Bekasi Heri Sopian.

Baca juga: Hendak Berangkat Demo ke DPR dari Bekasi, Buruh Mengaku Diadang Aparat

Ia menyebut, penyekatan itu ada di kawasan industri MM 2100, kawasan Bantar Gebang, kawasan Rawa Pasung, dan kawasan Ejip.

Sejumlah personel polisi dan TNI berjaga di beberapa titik untuk mencegah para buruh yang hendak berangkat ke DPR RI.

Bahkan, ada tiga hingga empat peleton yang jaga di kantor sekertariat pengurus buruh.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mau maksa keluar (sekatan), dijaga sejumlah personel lengkap dengan tameng-tameng. Bahkan, ada empat peleton di sekertariat Kota maupun Kabupaten Bekasi yang sedang nongkrongin," kata pengurus FSP PPMI ini.

Dengan adanya penyekatan di sejumlah daerah itu, ada beberapa buruh yang memilih mutar balik.

Sementara, ada beberapa buruh yang tak mengenakan seragam lolos ke DPPR RI. Pengadangan ini seakan membungkam para buruh untuk menyuarakan pendapatnya.

Padahal pada waktu yang sama, anggota DPR RI malah sibuk membahas RUU Cipta Kerja yang isinya merugikan para buruh.

Buruh merasa dibohongi

Senin sore, DPR RI mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.

DPR mempercepat penutupan masa sidang karena pertimbangan ada anggota DPR, staf DPR dari unsur ASN dan staf anggota yang terpapar Covid-19.

Para buruh merasa dibohongi dengan pengesahan UU tersebut di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Buruh Mogok Massal, 800 Personel TNI-Polri Jaga Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi

"Kami merasa dibohongi, jadi dari pagi mau menyampaikan aspirasi di DPR itu sudah diblokir di mana-mana, semua pintu masuk tol arah Jakarta itu sudah dijaga. Seperti ya memang sudah skenarionya seperti itu bahwa nanti sore akan ada sidang pleno, kemudian di depan DPR itu harus bersih," ujar Sekretaris DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia) Kabupaten/Kota Bekasi, Fajar Winarno, kemarin.

Fajar mengaku kecewa dengan para anggota DPR RI yang tetap mengesahkan UU tersebut. Para buruh merasa tak percaya lagi dengan Pemerintah dan DPR RI.

Pasalnya, buruh seolah dibungkam demi keuntungan satu pihak.

Ancam mogok kerja

Para buruh mengancam akan menggelar mogok nasional dengan ada pengesahan UU itu. Mereka mogok kerja pada Selasa ini dan Kamis lusa.

Fajar Winarno menyampaikan, demo akan digelar secara serentak di lingkungan kerja masing-masing.

"Iya kami dapat instruksi dari semua DPP, kami dari KSPSI, tentu ada instruksi dari DPP. Dua hari kita akan aksi unjuk rasa di lingkungan kerja masing-masing," kata Fajar.

Para buruh akan menghentikan proses produksi. Fajar menyadari aksi mogok kerja itu dapat mengancam pemasukan perusahaan tempat buruh bekerja.

Namun, kata dia, mogok kerja harus dilakukan demi mengembalikan hak buruh yang telah direnggut dengan pengesahan UU Cipta Kerja itu.

Baca juga: Ratusan Ribu Buruh Bekasi Disebut Gelar Mogok Kerja dan Unjuk Rasa di Lingkungan Perusahaan

"Ya sebenarnya kita memikirkan ke situ. Tetapi kita menyayangkan kenapa pihak DPR tidak memikirkan kita. Padahal buruh sedang berhadapan dengan PHK dan dirumahkan," kata dia.

Kini para buruh dari sejumlah serikat pekerja tengah lakukan konsolidasi bagaimana cara tepat agar Pemerintah maupun DPR mencabut pengesahan UU Cipta Kerja ini. Baik itu dengan cara litigasi (gugatan hukum) maupun non litigasi.

Dia berharap pengesahan UU Cipta Kerja dibatalkan dan kembali seperti Undang-undang sebelumnya.

Pasalnya, ada sejumlah point UU Cipta Kerja yang dirasa merugikan para buruh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perempuan di Pesanggrahan Trauma dan Tak Nafsu Makan karena Pria Masturbasi Buang Sperma di Jok Motornya

Perempuan di Pesanggrahan Trauma dan Tak Nafsu Makan karena Pria Masturbasi Buang Sperma di Jok Motornya

Megapolitan
Sulit Berjalan, Pasien Berbobot 120 Kg Dievakuasi Petugas Damkar dari Lantai 2 Rumah ke RS

Sulit Berjalan, Pasien Berbobot 120 Kg Dievakuasi Petugas Damkar dari Lantai 2 Rumah ke RS

Megapolitan
Rapor Merah 4 Tahun Anies dari LBH: Gimik soal Reklamasi hingga Warga Sulit Punya Rumah di Jakarta

Rapor Merah 4 Tahun Anies dari LBH: Gimik soal Reklamasi hingga Warga Sulit Punya Rumah di Jakarta

Megapolitan
PPKM Jakarta Turun Jadi Level 2

PPKM Jakarta Turun Jadi Level 2

Megapolitan
Babak Baru Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Briptu Fikri dan Ipda Yusmin Didakwa Menganiaya hingga Korban Tewas

Babak Baru Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Briptu Fikri dan Ipda Yusmin Didakwa Menganiaya hingga Korban Tewas

Megapolitan
Cinta Satu Malam di Lokalisasi Gunung Antang Berujung Tewasnya Pelanggan yang Ogah Bayar

Cinta Satu Malam di Lokalisasi Gunung Antang Berujung Tewasnya Pelanggan yang Ogah Bayar

Megapolitan
UPDATE 18 Oktober: Tambah 1 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 40 Pasien Dirawat

UPDATE 18 Oktober: Tambah 1 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 40 Pasien Dirawat

Megapolitan
Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Megapolitan
Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Megapolitan
LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Megapolitan
Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Megapolitan
Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Megapolitan
Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Megapolitan
Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.