Pelajar Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, KPAI Minta Pemda Tak Hilangkan Hak Pendidikannya

Kompas.com - 14/10/2020, 22:49 WIB
Anak di bawah umur mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Aksi menolak UU Cipta Kerja yang awalnya hanya banyak digelar kaum buruh dalam perkembangannya juga diikuti berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak di bawah umur. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAAnak di bawah umur mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Aksi menolak UU Cipta Kerja yang awalnya hanya banyak digelar kaum buruh dalam perkembangannya juga diikuti berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak di bawah umur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) meminta dinas pendidikan di daerah tak menghilangkan hak pendidikan anak yang ikut demo penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Pernyataan KPAI merespons adanya laporan aduan ancaman dari Depok dan Palembang terkait pemberian sanksi oleh Dinas Pendidikan pada anak-anak yang melakukan aksi demo UU Cipta Kerja, seperti akan di-drop out (DO) atau dikeluarkan, mutasi ke pendidikan paket C, dan mutasi ke sekolah pinggiran kota.

"KPAI menyayangkan narasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dimuat salah satu media yang mengancam anak-anak peserta aksi untuk dikeluarkan dari sekolah dan sebagai gantinya mengikuti pendidikan kesetaraan atau paket C dan diminta sekolah di pinggiran Sumatera Selatan, artinya ada ancaman hak atas pendidikan formal terutama di sekolah negeri,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiyarti dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020) malam.

Baca juga: Cerita Ibu Pelajar di Bekasi, Seharian Cari Anak yang Ternyata Ada di Kantor Polisi

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Riza Fahlevi kepada awak media juga mengatakan, seluruh aktivitas belajar saat ini masih tetap dilakukan di rumah karena pandemi Covid-19.

Namun, para pelajar tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar rumah dan ikut dalam rombongan massa aksi demo.

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok, Dedi Supandi juga mengatakan kepada awak media, akan memberikan sanksi hukuman berupa drop out (DO) atau dikeluarkan dari sekolah jika ada pelajar yang ikut aksi unjuk rasa terkait penolakan UU Omnibus Law, apalagi anarkistis.

"Padahal anak-anak yang tidak melakukan tindak pidana saat demo, apalagi bagi anak-anak yang diamankan sebelum mengikuti aksi demo, tidak seharusnya diancam sanksi atau dihukum oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, hak atas pendidikan anak-anak tersebut tetap harus dipenuhi pemerintah daerah dan Negara wajib memenuhinya sesuai dengan amanat Konstitusi RI,” ujar Retno.

Baca juga: Polisi Akan Serahkan Pernyataan Pelajar yang Ditangkap Saat Demo ke Sekolah

KPAI memahami Dinas Pendidikan yang mengeluarkan larangan demo bagi para pelajar bermaksud baik, yaitu mencegah anak menjadi korban jika demo berlangsung ricuh sementara mereka berada dalam kerumunan massa.

Retno menyebutkan, niat baik tersebut tentu perlu diapresiasi, namun bentuknya seharusnya imbauan kepada seluruh guru.

Guru bisa diimbau untuk berkoordinasi dengan para orangtua peserta didiknya agar bisa bekerjasama memberikan pengertian anak-anaknya tentang potensi bahaya ketika anak-anak mengikuti aksi demo.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polsek Tanjung Priok Tangkap Empat Orang Spesialis Curanmor

Polsek Tanjung Priok Tangkap Empat Orang Spesialis Curanmor

Megapolitan
UPDATE 23 Januari: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Hampir Tembus 5.000 Orang

UPDATE 23 Januari: Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Hampir Tembus 5.000 Orang

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Tangkap Kurir Sabu-sabu di Penjaringan

Polres Jakarta Barat Tangkap Kurir Sabu-sabu di Penjaringan

Megapolitan
UPDATE 23 Januari: Ada 3.285 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 23 Januari: Ada 3.285 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Sampah Membentang di Samping Pintu Tol JORR Kota Bekasi, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap

Sampah Membentang di Samping Pintu Tol JORR Kota Bekasi, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap

Megapolitan
Tenaga Kesehatan di Kota Tangerang Akan Divaksinasi Mulai Minggu

Tenaga Kesehatan di Kota Tangerang Akan Divaksinasi Mulai Minggu

Megapolitan
Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, DIketahui Positif Covid-19

Kasudin Dukcapil Jakpus Meninggal Dunia, DIketahui Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 181, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Mencapai 4.790

UPDATE: Bertambah 181, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Mencapai 4.790

Megapolitan
Korban Kebakaran di Cideng Mengungsi, Semuanya Diminta Jalani Rapid Test

Korban Kebakaran di Cideng Mengungsi, Semuanya Diminta Jalani Rapid Test

Megapolitan
Satpol PP Bubarkan Remaja Berseragam SMA yang Berkerumun di Stadion Patriot Bekasi

Satpol PP Bubarkan Remaja Berseragam SMA yang Berkerumun di Stadion Patriot Bekasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Terbakar di Depan Pasar Patra, Api Dipicu Korsleting AC

Sebuah Mobil Terbakar di Depan Pasar Patra, Api Dipicu Korsleting AC

Megapolitan
Alat Tes PCR Rusak, Pemkot Tangsel Masih Tunggu Bantuan Pusat

Alat Tes PCR Rusak, Pemkot Tangsel Masih Tunggu Bantuan Pusat

Megapolitan
4 Upaya Tangsel Atasi Ruang ICU Pasien Covid-19 yang Terisi Penuh

4 Upaya Tangsel Atasi Ruang ICU Pasien Covid-19 yang Terisi Penuh

Megapolitan
Airin: PPKM Masih Diperlukan untuk Tekan Covid-19

Airin: PPKM Masih Diperlukan untuk Tekan Covid-19

Megapolitan
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X