Pelajar Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, KPAI Minta Pemda Tak Hilangkan Hak Pendidikannya

Kompas.com - 14/10/2020, 22:49 WIB
Anak di bawah umur mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Aksi menolak UU Cipta Kerja yang awalnya hanya banyak digelar kaum buruh dalam perkembangannya juga diikuti berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak di bawah umur. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAAnak di bawah umur mengikuti aksi tolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Aksi menolak UU Cipta Kerja yang awalnya hanya banyak digelar kaum buruh dalam perkembangannya juga diikuti berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, hingga anak-anak di bawah umur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta dinas pendidikan di daerah tak menghilangkan hak pendidikan anak yang ikut demo penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Pernyataan KPAI merespons adanya laporan aduan ancaman dari Depok dan Palembang terkait pemberian sanksi oleh Dinas Pendidikan pada anak-anak yang melakukan aksi demo UU Cipta Kerja, seperti akan di-drop out (DO) atau dikeluarkan, mutasi ke pendidikan paket C, dan mutasi ke sekolah pinggiran kota.

"KPAI menyayangkan narasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dimuat salah satu media yang mengancam anak-anak peserta aksi untuk dikeluarkan dari sekolah dan sebagai gantinya mengikuti pendidikan kesetaraan atau paket C dan diminta sekolah di pinggiran Sumatera Selatan, artinya ada ancaman hak atas pendidikan formal terutama di sekolah negeri,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiyarti dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020) malam.

Baca juga: Cerita Ibu Pelajar di Bekasi, Seharian Cari Anak yang Ternyata Ada di Kantor Polisi

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Riza Fahlevi kepada awak media juga mengatakan, seluruh aktivitas belajar saat ini masih tetap dilakukan di rumah karena pandemi Covid-19.

Namun, para pelajar tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar rumah dan ikut dalam rombongan massa aksi demo.

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok, Dedi Supandi juga mengatakan kepada awak media, akan memberikan sanksi hukuman berupa drop out (DO) atau dikeluarkan dari sekolah jika ada pelajar yang ikut aksi unjuk rasa terkait penolakan UU Omnibus Law, apalagi anarkistis.

"Padahal anak-anak yang tidak melakukan tindak pidana saat demo, apalagi bagi anak-anak yang diamankan sebelum mengikuti aksi demo, tidak seharusnya diancam sanksi atau dihukum oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, hak atas pendidikan anak-anak tersebut tetap harus dipenuhi pemerintah daerah dan Negara wajib memenuhinya sesuai dengan amanat Konstitusi RI,” ujar Retno.

Baca juga: Polisi Akan Serahkan Pernyataan Pelajar yang Ditangkap Saat Demo ke Sekolah

KPAI memahami Dinas Pendidikan yang mengeluarkan larangan demo bagi para pelajar bermaksud baik, yaitu mencegah anak menjadi korban jika demo berlangsung ricuh sementara mereka berada dalam kerumunan massa.

Retno menyebutkan, niat baik tersebut tentu perlu diapresiasi, namun bentuknya seharusnya imbauan kepada seluruh guru.

Guru bisa diimbau untuk berkoordinasi dengan para orangtua peserta didiknya agar bisa bekerjasama memberikan pengertian anak-anaknya tentang potensi bahaya ketika anak-anak mengikuti aksi demo.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nekat Mudik Naik Truk Pengangkut Motor, 10 Pemudik Terjaring Razia di GT Cikupa

Nekat Mudik Naik Truk Pengangkut Motor, 10 Pemudik Terjaring Razia di GT Cikupa

Megapolitan
Acara Kelulusan SMAN 81 di Balai Sudirman Dibubarkan Satpol PP, Panitia Diberi Teguran Tertulis

Acara Kelulusan SMAN 81 di Balai Sudirman Dibubarkan Satpol PP, Panitia Diberi Teguran Tertulis

Megapolitan
Polisi Gerebek Kampung Ambon Jakbar, 45 Orang Ditangkap, Senjata hingga Miras Diamankan

Polisi Gerebek Kampung Ambon Jakbar, 45 Orang Ditangkap, Senjata hingga Miras Diamankan

Megapolitan
Wakil Wali Kota Bogor Ingatkan Pengelola Mal Perketat Protokol Kesehatan Jelang Lebaran

Wakil Wali Kota Bogor Ingatkan Pengelola Mal Perketat Protokol Kesehatan Jelang Lebaran

Megapolitan
Bangunan TK di Cipete Selatan Terbakar, Diduga akibat Warga Bakar Sampah

Bangunan TK di Cipete Selatan Terbakar, Diduga akibat Warga Bakar Sampah

Megapolitan
Tersangka Penyebar Ajakan Demo di Tol Mengaku Hanya Teruskan Pesan, Tak Berniat Ikut Unjuk Rasa

Tersangka Penyebar Ajakan Demo di Tol Mengaku Hanya Teruskan Pesan, Tak Berniat Ikut Unjuk Rasa

Megapolitan
Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik, Tersangka Mengaku Teruskan Pesan dari Grup WhatsApp

Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik, Tersangka Mengaku Teruskan Pesan dari Grup WhatsApp

Megapolitan
Jelang Lebaran, Pengunjung Padati Pasar Tanah Abang, Ada yang Tak Pakai Masker

Jelang Lebaran, Pengunjung Padati Pasar Tanah Abang, Ada yang Tak Pakai Masker

Megapolitan
Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Larangan Mudik Lokal Jabodetabek Timbulkan Kebingungan di Masyarakat

Ketua DPRD Kota Bogor Sebut Larangan Mudik Lokal Jabodetabek Timbulkan Kebingungan di Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Orang yang Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik

Polisi Tangkap 3 Orang yang Sebarkan Ajakan Demo di Jalan Tol demi Bisa Mudik

Megapolitan
Pengelola Pastikan Monas Masih Ditutup Saat Libur Lebaran

Pengelola Pastikan Monas Masih Ditutup Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Mal Diprediksi Ramai pada 'Masa Kritis' 13-15 Mei, Satgas Covid-19 Depok: Kapasitas Hanya 30 Persen

Mal Diprediksi Ramai pada "Masa Kritis" 13-15 Mei, Satgas Covid-19 Depok: Kapasitas Hanya 30 Persen

Megapolitan
Modus Admin yang Tipu Food Vlogger Magdalena, Serahkan Nomor Rekening Pribadi dan Palsukan Tanda Tangan

Modus Admin yang Tipu Food Vlogger Magdalena, Serahkan Nomor Rekening Pribadi dan Palsukan Tanda Tangan

Megapolitan
Cerita Food Vlogger Magdalena, Kena Tipu Admin Sendiri hingga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Cerita Food Vlogger Magdalena, Kena Tipu Admin Sendiri hingga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Megapolitan
Kali Mampang Depok Meluap Semalam, Warga: Sering Terjadi, Pemkot Tak Serius

Kali Mampang Depok Meluap Semalam, Warga: Sering Terjadi, Pemkot Tak Serius

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X