3 Tahun Anies, Mendapat Wagub hingga Silang Pendapat dengan Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat hari ini, 16 Oktober 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah bekerja selama 3 tahun sebagai pemimpin tertinggi di Ibu Kota.

Anies kala itu dilantik di Istana Kepresidenan, bersama wakilnya Sandiaga Uno. Pasangan nomor urut 3 dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 itu berhasil menang dari pasangan Ahok-Djarot pada putaran kedua.

Sementara pada putaran pertama, satu pasangan tersingkir karena mendapat suara lebih rendah dibanding Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, yakni pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Silvyana Murni.

Baca juga: Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, Program Rumah DP Rp 0 Dianggap Belum Penuhi Kebutuhan Warga akan Rumah Murah

Namun, belum genap setahun memimpin roda kepemimpinan di Ibu Kota, Anies kemudian harus "berjalan satu kaki".

Pasalnya, Sandiaga mengundurkan diri pada Agustus 2018 karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Biro Pers Sekretariat Presiden Presiden Jokowi melantik Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022. Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020) itu menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Resmi memiliki Wagub

Setelah 19 bulan sendiri, Anies kemudian mendapat Wakil Gubernur pada tiga tahun kepemimpinannya.

Posisi Sandiaga digantikan kader Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara pada 15 April 2020.

Riza Patria terpilih sebagai Wagub DKI Jakarta setelah mengalahkan Nurmansjah Lubis dari PKS. Riza memperoleh 81 suara, sedangkan Nurmansjah mendapatkan 17 suara dalam pemilihan yang digelar pada 6 April 2020 di Gedung DPRD DKI.

Pemilihan itu diikuti oleh 100 anggota DPRD DKI Jakarta dan disaksikan langsung oleh Anies.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG, M LUKMAN PABRIYANTO, KOLASE: DINO OKTAVIANO Foto sebelum dan sesudah kawasan Monumen Nasional sisi selatan yang pohonnya ditebang.

Silang pendapat dengan pemerintah pusat

Memasuki tiga tahun masa kepemimpinan, Anies kerap silang suara atau pendapat dengan pemerintah pusat mulai dari permasalahan normalisasi, revitalisasi Monumen Nasional (Monas), hingga rute Formula E.

Pada awal tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta dilanda banjir besar. Akibatnya, penanganan banjir oleh Pemprov DKI mulai dipertanyakan.

Perbedaan pendapat antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat tak dapat dihindari. Keduanya berdebat tentang normalisasi yang masih terhenti atau naturalisasi yang harus diterapkan.

Diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperkenalkan istilah naturalisasi sebagai pengganti normalisasi sungai.

Baca juga: 3 Tahun Kepemimpinan Anies, PSI Minta Lebih Transparan dan Prioritaskan Program Mendesak

Kala itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyindir Pemprov DKI bahwa 17 km dari 33 km kali Ciliwung belum dinormalisasi. Menurut Basuki, sungai yang terjamin bebas dari luapan banjir baru sepanjang 16 km.