Hal ini disebabkan kondisi perekonomian yang terganggu akibat pandemi Covid-19.
"Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2020 maka kenaikan UMP 2021 diperkirakan 0 persen," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).
Baca juga: Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi
Menurut Sarman, tidak adanya kenaikan UMP tahun 2021 merupakan hal wajar karena banyak karyawan yang terkena pemutusan hak kerja (PHK) dan banyak UKM yang harus tutup.
"Hal itu sesuatu yang wajar karena pandemi Covid-19 telah memukul dunia usaha di mana banyak UKM yang tutup, terjadinya PHK dan pekerja dirumahkan, cash flow pengusaha yang semakin mengkawatirkan, dan akhirnya daya beli masyarakat menurun," ujar Sarman.
Oleh sebab itu, kenaikan UMP justru bisa membuat kondisi pengusaha semakin terpuruk menghadapi pandemi Covid-19.
"Beban pengusaha sudah sangat berat, mampu bertahan selama pandemi ini saja sudah bersyukur. Jika UMP dinaikkan akan sangat memukul pengusaha dan mendorong pengusaha semakin terpuruk," ucap Sarman.
Baca selengkapnya di sini.
Penyidik Polda Metro Jaya mengungkapkan, tersangka yang menggerakkan dan memprovokasi pelajar untuk berbuat ricuh dalam unjuk rasa menolak omnibus law Cipta Kerja pada tanggal 8 dan 13 Oktober 2020 ternyata masih berstatus pelajar.
"Iya, anak SMK dari Jakarta Barat sini," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2020).
Baca juga: Polisi Temukan Ajakan Rusuh pada Demo Hari Ini Lewat Medsos
Yusri kemudian mengungkapkan, tiga pelajar yang diamankan tersebut berinisial MLAI (16), WH (16), dan SN (17). Ketiganya diamankan polisi di tiga lokasi yang berbeda.
"Yang pertama MLAI itu ditangkap di Jakarta Timur, WH ditangkap di Cipinang, Jakarta Timur, SN di Cibinong, Bogor," tambahnya.
Baca selengkapnya di sini.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membuka pendaftaran atau lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah (sekda) DKI Jakarta.
Hingga saat ini, sudah ada 18 orang aparatur sipil negara (ASN) yang mendaftar sebagai orang nomor 3 di Ibu Kota tersebut. Di antaranya para kepala dinas, kepala badan, hingga wali kota di Jakarta.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir menyebutkan, 18 ASN tersebut sudah lolos seleksi administrasi.
"Total ada 18 PNS yang lolos seleksi administrasi. Sebanyak 14 calon berasal dari PNS DKI Jakarta, lalu 4 PNS di antaranya dari luar DKI," ucap Chaidir saat dihubungi, Rabu, (21/10/2020.
Baca selengkapnya di sini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.