UMP DKI 2021 dan Pengaruh Tumbuh-Merosotnya Usaha pada Masa Pandemi

Kompas.com - 03/11/2020, 07:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan besaran upah minimum provinsi (UMP) pada 2021 sebesar 3,27 persen atau menjadi Rp 4.416.186,548.

Kenaikan UMP berlaku untuk kegiatan usaha yang tidak terdampak pandemi Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, besaran kenaikan UMP ini mengikuti rumus yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca juga: UMP DKI 2021 bagi Usaha Tak Terdampak Pandemi Naik, Ini Besarannya

Sementara itu, UMP bagi kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19 tidak naik atau besarannya sama dengan UMP 2020, yakni Rp 4.276.349.

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021," kata Anies melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).

Ketentuan mengenai kebijakan UMP 2021 diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Kaji Perusahaan yang Ajukan Penangguhan UMP 2021

Kebijakan UMP 2021, menurut Anies, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk menyesuaikan penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.

Anies menuturkan, kebijakan yang diambil adalah kebijakan asimetris atau tidak merata bagi semua usaha di Ibu Kota

Pertumbuhan usaha pada masa pandemi

Kebijakan asimetris diambil karena kondisi tiap usaha di Jakarta berbeda. Ada usaha yang merosot, ada pula yang justru tumbuh pada masa pandemi.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, produsen masker dan alat medis adalah contoh usaha yang mengalami pertumbuhan produksi. Pendapatan mereka juga semakin meningkat di tengah pandemi.

"Di sisi lain, pandemi Covid-19 ini juga membuat beberapa sektor tumbuh lebih pesat dan lebih cepat," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Usaha Farmasi hingga Telekomunikasi di Jakarta Wajib Naikkan UMP pada 2021

Usaha yang tak perlu naikkan UMP

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah menuturkan, penetapan sektor usaha yang terdampak pandemi dan tak perlu menaikkan UMP dilakukan berdasarkan usulan dari perusahaan.

Disnakertransgi kemudian akan mengkaji dan memproses usulan tersebut dengan dibantu oleh Dewan Pengupahan.

Disnakertransgi akan menggunakan database pengawasan perusahaan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai salah satu kajian untuk menentukan usaha terdampak pandemi Covid-19 atau tidak.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

860 Jemaah Asal Kota Tangerang Bakal Berangkat Haji 4 Juni, Pelepasan di Masjid Al-Azhom

860 Jemaah Asal Kota Tangerang Bakal Berangkat Haji 4 Juni, Pelepasan di Masjid Al-Azhom

Megapolitan
Sambut HUT DKI Jakarta, Kanstin Trotoar di Petojo Selatan Dicat

Sambut HUT DKI Jakarta, Kanstin Trotoar di Petojo Selatan Dicat

Megapolitan
Baru Bebas Tertangkap Lagi, Residivis Transaksi Sabu di Pinggir Jalan

Baru Bebas Tertangkap Lagi, Residivis Transaksi Sabu di Pinggir Jalan

Megapolitan
Pemkot Bogor Raih Predikat WTP Ke-6 Kalinya Berturut-turut

Pemkot Bogor Raih Predikat WTP Ke-6 Kalinya Berturut-turut

Megapolitan
Korban Kasus Pencucian Uang oleh KSP Indosurya Harap Aset yang Disita Polisi Segera Dikembalikan

Korban Kasus Pencucian Uang oleh KSP Indosurya Harap Aset yang Disita Polisi Segera Dikembalikan

Megapolitan
Puluhan Tenaga Kerja Kontrak di Pemkot Bekasi Diberhentikan karena Tak Taat Aturan

Puluhan Tenaga Kerja Kontrak di Pemkot Bekasi Diberhentikan karena Tak Taat Aturan

Megapolitan
Resmi Dilantik, PJ Bupati Bekasi Sebut akan Fokus pada Empat Permasalahan di Wilayahnya

Resmi Dilantik, PJ Bupati Bekasi Sebut akan Fokus pada Empat Permasalahan di Wilayahnya

Megapolitan
Polisi Bongkar Peredaran Narkoba di Jakbar, Residivis Sembunyikan Sabu di Balik Figura Foto

Polisi Bongkar Peredaran Narkoba di Jakbar, Residivis Sembunyikan Sabu di Balik Figura Foto

Megapolitan
Anjingnya Mati Usai Dititipkan ke 'Pet Shop', Pemilik Buat Laporan ke Polisi

Anjingnya Mati Usai Dititipkan ke "Pet Shop", Pemilik Buat Laporan ke Polisi

Megapolitan
Baru Bebas 3 Minggu Lalu, Residivis Kembali Ditangkap karena Masuk Jaringan Narkoba

Baru Bebas 3 Minggu Lalu, Residivis Kembali Ditangkap karena Masuk Jaringan Narkoba

Megapolitan
Petugas Bea Cukai Cek Kargo Isi Mobil Balap Formula E

Petugas Bea Cukai Cek Kargo Isi Mobil Balap Formula E

Megapolitan
Percobaan Pencurian Sepeda Motor Terjadi di Matraman, Pelaku Ancam ART dengan Senjata Api

Percobaan Pencurian Sepeda Motor Terjadi di Matraman, Pelaku Ancam ART dengan Senjata Api

Megapolitan
Permukiman yang Terbakar di Pasar Gembrong Direvitalisasi, Pemkot Akan Sediakan Taman Bermain

Permukiman yang Terbakar di Pasar Gembrong Direvitalisasi, Pemkot Akan Sediakan Taman Bermain

Megapolitan
Grand Launching JIS Jadi Acara Pamungkas HUT Ke-495 DKI Jakarta

Grand Launching JIS Jadi Acara Pamungkas HUT Ke-495 DKI Jakarta

Megapolitan
Kendaraan yang Belum Uji Emisi Akan Dikenakan Sanksi Tarif Parkir Tertinggi pada Juni 2022

Kendaraan yang Belum Uji Emisi Akan Dikenakan Sanksi Tarif Parkir Tertinggi pada Juni 2022

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.