JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah menilai anggaran penyelenggaraan Formula E yang batal terlaksana pada 2020 sebaiknya dikembalikan ke kas daerah.
Dia mengatakan, anggaran commitment fee sebesar Rp 560 miliar tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah di Jakarta.
"Anggaran formula E senilai Rp 220 M dan juga Rp 560 M yang harusnya dikembalikan ke kas daerah, bisa untuk rehab banyak sekolah yang rusak di tahun 2021 nanti," ujar Ima dalam pesan teks, Rabu (11/11/2020).
Baca juga: Fraksi PSI: Formula E 2020 Batal, Kenapa Uangnya Tidak Ditarik?
Ima mengatakan, fraksi PDI-P dalam posisi menolak anggaran untuk penyelenggaran Formula E.
Semestinya Pemprov DKI Jakarta tidak kembali memikirkan penyelenggaraan hiburan yang menghabiskan uang ratusan miliaran rupiah di tengah pandemi Covid-19.
"Seharusnya anggaran difokuskan kepada pemulihan Covid-19, apalagi tahun 2021 anggaran berkurang jauh dan harus benar-benar fokus pada program masyarakat," tutur Ima.
Dia menilai, anggaran ratusan miliar rupiah tersebut bisa saja dialihkan ke program yang lebih jelas.
Namun, lanjut Ima, ada masalah keberpihakan dan Gubernur Anies Baswedan memilih untuk berpihak kepada penyelenggaraan Formula E.
"Ternyata pak Anies memilih untuk berpihak kepada Formula E daripada rehab sekolah rusak," kata Ima.
Baca juga: Dispora DKI Jakarta: Balap Formula E Tak Batal tetapi Ditunda
Kritik mengenai anggaran penyelenggaraan Formula E juga datang dari Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
Anggara mempertanyakan mengapa Pemprov DKI Jakarta tidak menarik anggaran tersebut dan justru mengalihkan anggaran ke penyelenggaraan Formula E 2021.
"Acara tahun 2020 sudah dibatalkan, tapi mengapa uangnya tidak ditarik? Konon uang tersebut mau dialihkan ke tahun 2021, apakah secara aturan itu boleh?" ujar Anggara Selasa kemarin.
Selain itu, lanjut Anggara, Fraksi PSI mempertanyakan angka anggaran pembayaran commitment fee untuk penyelenggaraan Formula E.
"Kami pernah menanyakan kewajaran angka commitment fee di Jakarta dibandingkan dengan kota-kota lainnya, tapi lagi-lagi Pemprov DKI tidak mau menjawab," tutur Anggara.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto sebelumnya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta masih membahas kemungkinan penarikan kembali commitment fee Formula E yang telah disetor.