Luapan Kritik untuk Pemerintah soal Kerumunan Rizieq Shihab: Standar Ganda hingga Memalukan!

Tidak sedikit pula tempat usaha hingga perkantoran di Jakarta yang ditutup sementara oleh Pemprov DKI karena dianggap melanggar protokol kesehatan.

Banyak kalangan terkena imbas dampak penerapan PSBB di tengah pandemi Covid-19.

Kritikan di akun

Akun resmi Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Anies Baswedan, Kepolisian, hingga BNPB kemudian jadi sasaran netizen.

Mayoritas bersuara senada mengkritik perlakuan pemerintah dan institusi negara.

"Kalau alasannya begitu ya seharusnya diberlakukan hal yang sama untuk semua orang yang membuat acara pernikahan. Jangan yang satu difasilitasi tapi yang lain dilarang atau dibubarkan. Memalukan!!!," tulis akun Daut S. Simanjuntak di akun Facebook BNPB Indonesia menanggapi pemberian masker dan hand sanitizer kepada Rizieq.

"Kenapa kegiatan masal itu tidak dapat dicegah? Malah dibiarkan, dampaknya mau tambah berapa lagi angkanya, miris," komentar dari akun Nungkie Sulisty.

"9 bulan lebih kami rakyat di paksa mengikuti aturan pemerintah untuk taat pada aturan , sempet di larang jumatan , di larang mudik lebaran , di larang sekolah tatap muka untuk anak anak kami , dan sampe sekarang wilayah Depok masih berlaku jam malam yg punya usaha warung harus tutup jam 8 ???????? tapi giliran sama dia pemerintah tidak bisa berkutik ????????," tulis akun Danu Winanto.

"Omong kosong,, Di lain pihak razia org ga pake masker sampe didalam mobil..tp ini jelas2 melanggar protokol malah di kasih masker cuma2 utk melanjutkan acara mereka..
Konyol!!!!" tulis akun Roy Palar.

"Pakai duit siapa anda beli masker 20.000 lembar ? Duit rakyat? Enak amat.. banyak masyarakat yg tidak mampu membeli masker utk kegiatan sehari2 nya. Knp tidak sumbang buat mereka?" tulis akun Nila Nirmala.

Netizen juga melontarkan kritik di akun Presiden Jokowi. Ketegasan pemerintah ditagih.

"Menanti ketegasan pemerintah mengambil sikap atas diadakannya hajatan walimahan warga DKI Jakarta yang dihadiri ribuan masyarakat dalam kondisi wabah pandemi yang masih berlangsung. Kalau Ketua DPRD Tegal bisa diproses hukum, maka saya warga Jakarta menanti ucapan Pak Gubernur yang mengatakan pisau hukum juga wajib tajam ke atas. Kita butuh tindakan nyata, bukan janji," tulis Akun Facebook Ibu Zaied di akun Presiden Jokowi.

"Pemimpin yang takut sama ormas, tunjukkan taringmu Presiden Joko Widodo, sampai kapan? Duduk dan merapat sambil mendengar celoteh, kok bisa disumbangin masker oleh jenderal?" komentar dari akun Beat Pardosi.

Instagram Anies juga tak luput dari kekecewaan warganet. Mayoritas warga mempertanyakan ketidakadilan dalam menindak pelanggar protokol kesehatan.

"PSBB diperpanjang terus, diperketat, sampai pengangguran tambah banyak. Sekarang kerumunan di nikahan ketua ormas. Diem aja pak? Semoga Allah memaafkan bapak sekeluarga. Dari kami yang terkena dampak akibat psbb di perpanjang tapi gak konsisten!" tulis komentar dari akun Panduprabu07.

Begitu juga komentar yang ditulis akun Winsonforpresident yang mengkritik kebijakan PSBB seolah-olah tidak berlaku di acara pernikahan putri Pimpinan FPI itu.

"PSBB ga berlaku utk ormas ya pak?" tulis akun itu.

Akun rivaldiyesita menilai Anies pandang bulu dalam penegakan peraturan PSBB transisi yang berlaku saat ini.

"Mohon hukum jangan pandang bulu pak, yang pedagang anda tertibkan, anda denda, anda tutup, yang pernikahan serame itu anda tidak tindak dan di fasilitasi, ingat. Apa yang anda tanamkan itu yang anda terima. Rakyat bisa tau mana yang tulus dan mana yang hanya retorika," kata dia.

Warganet juga berkomentar di unggahan Twitter @TMCPoldaMetro yang mengimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

"Laporkan kepada kami jika menemukan kerumunan orang melanggar protokol Covid-19. Bisa menghubungi ke nomor kami +6282216666911," tulis @TMCPoldaMetro pada 24 September 2020 silam.

"Maaf, mau tanya. Apa twit ini masih berlaku? Apa berlaku untuk semua warga? Apa laporan yang masuk dibaca? Apa tujuan sarana pelaporan ini?" cuit @Agumovic.

"Macam benar aja pak polisi. Di TV banyak diberitakan kok tapi ga ada polisi yg membubarkan kerumunan orang yg melanggar protokol Covid-19. Atau pilih kasih ya? Kami menunggu konsistensimu. Kami juga warga negara yang bayar pajak. Jangan biarkan kesemena-menaan ormas," tulis @hendrasembiring.

Sebagian netizen juga melontarkan kritik di akun Divisi Humas Polri yang mengunggah imbauan Kapolri Jenderal Idham Aziz soal protokol kesehatan.