Adu Kartu dan Janji Jor-joran Dana Bantuan di Debat Kedua Pilkada Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Ada hal menarik dalam debat publik putaran kedua Pilkada Depok 2020 yang digelar Senin (30/11/2020) kemarin. Kedua kubu, yakni kandidat nomor urut 1 Pradi Supriatna-Afifah Alia maupun kandidat nomor urut 2 Mohammad Idris-Imam Budi Hartono memiliki dua program yang serupa tapi tak sama.

Pertama, keduanya sama-sama jualan kartu yang diklaim bakal memuluskan akses terhadap layanan kesehatan bagi warganya.

Kedua, Pradi-Afifah maupun Idris-Imam sama-sama mengumbar janji populis dengan program gelontorkan dana bagi warga di level akar rumput, yakni RW atau kelurahan.

Baca juga: Debat Pilkada Depok, Imam Budi Sendirian Hadapi Pradi-Afifah

Dalam debat kemarin, dua senjata itu sama-sama dipakai oleh Pradi-Afifah maupun Imam yang tampil sendiri karena Idris sedang dirawat di RSUD Kota Depok lantaran positif Covid-19.

Adu kartu

Pradi-Afifah mengusung program berobat gratis bagi warga Depok dengan kartu sakti yang tak perlu bikin lagi, yakni cukup menunjukkan KTP beralamat Depok.

"Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan persoalan kesehatan selama lebih kurang 15 tahun terakhir di Kota Depok," ujar Pradi.

"Saat masyarakat Kota Depok ke RSUD pun masih dimintakan jaminan, sehingga ke depannya Pradi-Afifah akan memastikan warga Depok yang tidak memiliki BPJS, cukup menggunakan KTP untuk berobat gratis di RSUD dan puskesmas," timpal Afifah.

Pradi bahkan mengklaim bahwa KTP beralamat Depok juga dapat dipakai untuk melakukan serangkaian tes Covid-19, yakni rapid test maupun swab test.

Namun, program itu dikritik Imam. Program tersebut dianggap menyalahi Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2018.

Dalam beleid tersebut, pemerintah daerah tidak diperkenankan membuat program dengan manfaat yang sama dengan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Pradi-Afifah Sindir Banyak Dokter Duduki Jabatan Struktural, padahal Depok Kekurangan Tenaga Medis

Sebagai informasi, hal itu sempat pula menuai masalah di Kota Bekasi ketika pemerintah menghadirkan layanan Kartu Sehat yang manfaatnya nyaris persis dengan BPJS Kesehatan.

Kala itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sampai ikut memberikan rekomendasi.

Sebagai gantinya, Imam menyodorkan Kartu Depok Sejahtera. Kartu ini memiliki beberapa manfaat yang diklaim bakal terintegrasi.

Tangkapan layar YouTube Kompas TV Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Depok, Pradi Supriatna dan Afifah Alia, dalam debat putaran kedua Pilkada Depok 2020.

"Bagi warga Depok yang tidak mampu, bisa berobat gratis. Bagi lansia dan disabilitas, kami sediakan bantuan. Bagi pemuda yang ingin kuliah, kami berikan beasiswa. Bagi korban PHK yang sulit mencari kerja, kami siapkan pelatihan bantuan modal dan pendampingan 5.000 pengusaha baru," ungkap politikus PKS itu.

"Lebih konkret dan lebih realistis. Jangan sampai terlena terhadap program yang tidak jelas, yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman APBD, di mana daerah tidak boleh membuat skema yang sama dengan BPJS," tambahnya.