DPRD DKI Jakarta Usulkan Kenaikan Gaji Fantastis Saat Pandemi Covid-19

Michael menegaskan, Fraksi PSI sudah berencana untuk menolak kenaikan anggaran itu saat akan dibahas di dalam rapat paripurna nanti.

"Fraksi sebagai kepanjangan tangan partai dan memegang prinsip efisiensi anggaran menyampaikan itu di Rapat Paripurna," kata dia.

Rincian usulan anggaran kenaikan RKT 2021

Pendapatan setiap anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan jadi Rp 8,38 miliar, tepatnya Rp 8.383.791.000, dalam setahun pada 2021.

Jika dibagi 12 bulan, setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan.

Berdasarkan data rancangan anggaran RKT yang diperoleh Kompas.com, pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi, dan reses. 

Data yang diperoleh Kompas.com dibenarkan Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar. Michael menyatakan, DPW PSI DKI Jakarta menolak anggaran tersebut.

"Betul, yang ini yang kami tolak," kata Michael, kemarin.

Berikut rincian rancangan anggaran RKT untuk setiap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021:

1. Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan
2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan
3. Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan
4. Tunjangan jabatan: Rp 3.262.500 per bulan
5. Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan
6. Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan
7. Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan
8. Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan
9. Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan
10. Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

Total sebanyak Rp 173.249.250 per bulan dan setahun sebesar Rp 2.078.991.000

2. Pendapatan tidak langsung (1):

1. Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan
2. Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan
3. Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan
4. Rapat kerja dengan eksekutif:Rp 6.000.000 per bulan
5. Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan
6. Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan
7. Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

Total Rp 143.400.000 per bulan, dan dalam setahun Rp 1.720.800.000

3. Pendapatan tidak langsung (2):

1. Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
2. Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
3. Tunjangan reses: 144.000.000 dalam satu tahun

Total Rp 264.000.000 dalam satu tahun

4. Kegiatan sosialisasi dan reses:

1. Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan
2. Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan
3. Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan
4. Reses: 960.000.000 per tahun

Total Rp 4.320.000.000 dalam setahun

Total semua pendapatan anggota DPRD DKI dalam setahun adalah Rp 8.383.791.000 (Rp 8,3 miliar).