Minta Tunjangan Naik di Tengah Pandemi, Apa Fasilitas yang Diterima Anggota DPRD DKI?

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah pandemi Covid-19 yang sepanjang tahun ini telah menghantam berbagai sektor di Indonesia maupun global, anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya kenaikan tunjangan pada 2021.

Proposal ini dikritik oleh warga.

Selain memiliki tunjangan bernilai fantastis, anggota DPRD DKI Jakarta sesungguhnya sudah menikmati fasilitas yang mewah. Apa saja fasilitas tersebut? Simak ulasan berikut.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Ngotot Naik Gaji di Masa Pandemi, Warga: Luar Biasa Ya

Tunjangan mobil atau transportasi

Ketua DPRD DKI Jakarta diketahui mendapatkan fasilitas mobil dinas jenis Land Cruiser, sedangkan wakilnya mendapatkan mobil dinas jenis Toyota Camry.

Meskipun anggota DPRD lainnya tak mendapatkan fasilitas mobil dinas, mereka nyatanya berhak atas tunjangan transportasi senilai Rp 21 juta per bulan, dikurangi pajak penghasilan (PPh) 15 persen.

Dengan demikian, tunjangan transportasi yang dikantongi anggota DPRD DKI menjadi sekitar Rp 17 juta setiap bulannya.

Fasilitas rumah atau tunjangan perumahan

Ketua DPRD DKI mendapatkan satu unit rumah dinas yang berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara itu, empat wakil ketua DPRD mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 70 juta setiap bulannya, sedangkan anggota DPRD DKI lainnya mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 60 juta per bulan.

Pakaian dinas seharga Rp 13,7 juta

Masing-masing anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 juga mendapatkan empat setel pakaian dinas, yaitu pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian dinas harian, dan pakaian sipil lengkap.

Berdasarkan data di situs web apbd.jakarta.go.id, jika mengacu harga yang tercantum untuk pakaian dinas tahun 2019, harga pakaian sipil harian berkisar Rp 3 juta per orang.

Pakaian sipil resmi harganya Rp 3,5 juta, sedangkan pakaian dinas harian anggaran per orangnya sebesar Rp 2,7 juta. Adapun Pakaian sipil lengkap harganya Rp 4,5 juta.

Total anggaran untuk empat setel pakaian dinas berarti Rp 13,7 juta per orang.

Pin emas

Tak hanya pakaian dinas dengan harga fantastis, anggota Dewan juga mendapatkan pin emas karat seberat 5 gram dan 7 gram, senilai 23 karat hingga 24 karat.

Dikutip dari situs web apbd.jakarta.go.id, 1 gram emas 24 karat seharga Rp 761.000. Jika dikalikan 5 gram, maka 1 pin emas seharga Rp 3,8 juta. Lalu, untuk pin emas 7 gram bernilai Rp 5,3 juta.

Baca juga: Diusulkan Naik, Ini Bedanya Besaran Gaji Anggota DPRD DKI Tahun 2020 dengan 2021

Gaji Fantastis

Komponen gaji anggota DPRD DKI dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jabatannya.

Ketua DPRD mendapat Rp 68 juta, empat wakil ketua mendapat Rp 128 juta, dan 101 anggota mendapat Rp 129 juta. Pendapatan tersebut belum dipotong pajak penghasilan (PPh).

Adapun rincian gaji tersebut adalah sebagai berikut:

Ketua DPRD DKI

1. Tunjangan keluarga: Rp 420.000
2. Uang representasi: Rp 3 juta
3. Uang paket: Rp 300.000
4. Tunjangan jabatan: Rp 4,3 juta
5. Tunjangan beras: Rp 153.920
6. Tunjangan komunikasi intensif: Rp 21 juta
7. Biaya operasional: Rp 18 juta
8. Tunjangan badan anggaran: Rp 326.500
9. Tunjangan badan musyawarah: Rp 326.500
10. Tunjangan bapemperda: Rp 326.500
11. Tunjangan reses: Rp 21 juta

Baca juga: Gaji Bersih Anggota DPRD DKI Rp 111 Juta Per Bulan, Ini Rinciannya

Wakil ketua DPRD DKI

1. Tunjangan keluarga: Rp 336.000
2. Uang representasi: Rp 2,4 juta
3. Uang paket: Rp 240.000
4. Tunjangan jabatan: Rp 3,4 juta
5. Tunjangan beras: Rp 153.920
6. Tunjangan komunikasi intensif: Rp 21 juta
7. Biaya operasional: Rp 9,6 juta
8. Tunjangan badan legislasi daerah: Rp 326.500
9. Tunjangan badan musyawarah: Rp 217.500
10. Tunjangan anggaran: Rp 217.500
11. Tunjangan reses: Rp 21 juta
12. Tunjangan perumahan: Rp 70 juta

Anggota DPRD DKI

1. Tunjangan keluarga: Rp 315.000
2. Uang representasi: Rp 2,2 juta
3. Uang paket: Rp 225.000
4. Tunjangan jabatan: Rp 3,2 juta
5. Tunjangan beras: Rp 153.920
6. Tunjangan komisi: Rp 130.000
7. Tunjangan komunikasi intensif: Rp 21 juta
8. Tunjangan alat kelengkapan dewan (banggar/bamus/BK/balegda): Rp 130.500
9. Tunjangan reses: Rp 21 juta
10. Tunjangan perumahan: Rp 60 juta
11. Tunjangan transportasi: Rp 21,5 juta

Polemik usulan kenaikan tunjangan

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta baru-baru ini mengungkapkan kepada publik terkait adanya kenaikan anggaran penunjang kegiatan anggota Dewan menjadi sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021.

Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota Dewan, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.

Baca juga: Anggaran Kegiatan Anggota DPRD DKI Capai Rp 888,68 Miliar, PSI: Kami Tak Setuju

Jika dibagi menjadi 12 bulan, setiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi pendapatan sebesar Rp 698,6 juta per bulan.

Berdasarkan data yang diperoleh Kompas.com, berikut rincian dari anggaran kegiatan tersebut:

Pendapatan langsung:

1. Uang representasi: Rp 2.250.000 per bulan
2. Uang paket: Rp 225.000 per bulan
3. Tunjangan keluarga: Rp 315.000 per bulan
4. Tunjangan jabatan: RP 3.262.500 per bulan
5. Tunjangan beras: Rp 240.000 per bulan
6. Tunjangan komisi: Rp 326.250 per bulan
7. Tunjangan badan: Rp 130.500 per bulan
8. Tunjangan perumahan: Rp 110.000.000 per bulan
9. Tunjangan komunikasi: Rp 21.500.000 per bulan
10. Tunjangan transportasi: Rp 35.000.000 per bulan

Pendapatan tidak langsung (1):

1. Kunjungan dalam provinsi: Rp 14.000.000 per bulan
2. Kunjungan luar provinsi: Rp 80.000.000 per bulan
3. Kunjungan lapangan komisi: Rp 14.000.000 per bulan
4. Rapat kerja dengan eksekutif: Rp 6.000.000 per bulan
5. Tunjangan sosperda: Rp 16.800.000 per bulan
6. Tunjangan ranperda: Rp 4.200.000 per bulan
7. Tunjangan sosial kebangsaan: Rp 8.400.000 per bulan

Total: Rp 143.400.000 per bulan atau dalam satu tahun mencapai Rp 1.720.800.000

Baca juga: Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Pendapatan tidak langsung (2):

1. Bimtek sekwan (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
2. Bimtek fraksi (luar daerah): Rp 60.000.000 dalam satu tahun
3. Tunjangan reses: 144.000.000 dalam satu tahun

Kegiatan sosialisasi dan reses:

1. Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan
2. Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan
3. Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan
4. Reses: 960.000.000 per bulan atau total dalam setahun mencapai Rp 4.320.000.000