Kompas.com - 07/12/2020, 10:18 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah petisi online tentang penolakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta muncul di Change.org. Petisi itu diinisiasi akun Miraj Yusuf Al Farisy sejak empat hari lalu.

Pekan ini hati saya seperti tersayat mendengar kabar gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI bakal dinaikkan gila-gilaan,” tulis Miraj Yusuf dalam petisinya.

Total gaji, tunjangan, dan dana kegiatan untuk setiap anggota DPRD diusulkan akan naik dari  menjadi sekitar Rp 8,38 miliar per tahun. Usulan itu kini sedang dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2021.

Baca juga: Muncul Petisi Ajakan Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI Jakarta

 

Saat ini total gaji, tunjangan, dan dana kegiatan yang diterima anggota DPRD DKI sekitar Rp 2,7 miliar.

Berdasarkan usulan baru itu, setiap anggota DPRD akan memperoleh gaji, tunjangan, dan dana kegiatan hampir Rp 700 juta per bulan dari dana APBD.

Sementara, ada banyak warga Jakarta yang setiap hari hanya bisa membawa pulang Rp 50 ribu ke rumah. Sebulan, cuma Rp 1,5 juta,” tulis Miraj Yusuf.

Kok ini para anggota DPRD justru menaikkan gaji dan tunjangan buat diri mereka sendiri? Mohon diingat, kenaikan gaji dan tunjangan itu menggunakan uang pajak rakyat. Kami, sebagai rakyat, tidak ikhlas uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan,” tulis Miraj Yusuf.

Miraj Yusuf berharap hati para anggota DPRD terketuk. Menurutnya, orang-orang yang terpuruk karena pandemi Covid-19 itu nyata.

Tinggal tidak jauh dari mereka berkantor. Saatnya nurani bicara. Tolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta!,” tulis Miraj.

Hingga saat ini, petisi tersebut telah ditandatangani 3.712 orang.

Jika ingin berpartisipasi dalam penandatanganan petisi penolakan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta, silakan klik tautan ini https://www.change.org/p/anggota-dprd-gaji-dprd-dki-jakarta-naik-masa-kita-diam-aja.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rizieq Shihab 'Ngamuk' Lagi ke Jaksa: Anda Pidanakan Maulid Nabi! Anda Ketakutan!

Rizieq Shihab "Ngamuk" Lagi ke Jaksa: Anda Pidanakan Maulid Nabi! Anda Ketakutan!

Megapolitan
Cerita Penyintas Covid-19 di Bogor Donasi Plasma Konvalesen Sambil Menunggu Buka Puasa

Cerita Penyintas Covid-19 di Bogor Donasi Plasma Konvalesen Sambil Menunggu Buka Puasa

Megapolitan
Cerita Saksi Saat Polisi Gerebek Penginapan di Tebet Terkait Kasus Prostitusi Anak

Cerita Saksi Saat Polisi Gerebek Penginapan di Tebet Terkait Kasus Prostitusi Anak

Megapolitan
Dishub DKI: Penumpang Kendaraan Pribadi dan Bus Tak Wajib Tes Covid-19 pada Masa Pengetatan Mudik

Dishub DKI: Penumpang Kendaraan Pribadi dan Bus Tak Wajib Tes Covid-19 pada Masa Pengetatan Mudik

Megapolitan
Polisi Telusuri Rekaman CCTV Buat Cari Identitas Perempuan Pemotor yang Masuk Tol

Polisi Telusuri Rekaman CCTV Buat Cari Identitas Perempuan Pemotor yang Masuk Tol

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Pemprov DKI Tak Berlakukan SIKM pada 22 April-5 Mei dan 18-24 Mei 2021

Megapolitan
Kasus Pembacokan Pemuda di Kalideres, Polisi Sebut Pelaku Bikin Senjatanya Sendiri

Kasus Pembacokan Pemuda di Kalideres, Polisi Sebut Pelaku Bikin Senjatanya Sendiri

Megapolitan
2.659 RT Zona Merah di Jakarta Wajib Terapkan Jam Malam, Terbanyak di Jakarta Barat

2.659 RT Zona Merah di Jakarta Wajib Terapkan Jam Malam, Terbanyak di Jakarta Barat

Megapolitan
Kak Seto Desak Polisi Segera Tangkap Anak Anggota DPRD Bekasi yang Diduga Perkosa dan Jual Remaja

Kak Seto Desak Polisi Segera Tangkap Anak Anggota DPRD Bekasi yang Diduga Perkosa dan Jual Remaja

Megapolitan
Masih Ada Aktivitas di Penginapan Tebet yang Baru Digerebek Polisi karena Kasus Prostitusi Online Anak

Masih Ada Aktivitas di Penginapan Tebet yang Baru Digerebek Polisi karena Kasus Prostitusi Online Anak

Megapolitan
Polisi: Pemuda yang Ditusuk hingga Tewas di Kalideres Tengah Melerai Dua Kelompok

Polisi: Pemuda yang Ditusuk hingga Tewas di Kalideres Tengah Melerai Dua Kelompok

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjut Senin Depan, Hakim: Masih Panjang...

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjut Senin Depan, Hakim: Masih Panjang...

Megapolitan
300 Personel Polisi Dikerahkan untuk Amankan KTT ASEAN di Jakarta

300 Personel Polisi Dikerahkan untuk Amankan KTT ASEAN di Jakarta

Megapolitan
Rizieq Dituduh Mengarahkan Saksi oleh Jaksa, Hakim: Masih Normal-normal Saja

Rizieq Dituduh Mengarahkan Saksi oleh Jaksa, Hakim: Masih Normal-normal Saja

Megapolitan
Mudik Dilarang, Agen PO Bus di Terminal Bayangan Cimanggis Setop Jual Tiket Mulai 5 Mei 2021

Mudik Dilarang, Agen PO Bus di Terminal Bayangan Cimanggis Setop Jual Tiket Mulai 5 Mei 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X