Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2020, 10:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2021 menjadi sorotan.

Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak mengunggah berkas draf kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2021 ke situs web apbd.jakarta.go.id.

Pembahasan rancangan anggaran juga dinilai tertutup lantaran dibahas di luar wilayah Jakarta.

Kompas.com merangkum berbagai polemik dalam pembahasan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2021 berikut ini.

Pembahasan molor

Selain itu, pembahasan rancangan anggaran 2021 juga molor.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Jupiter mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat memberikan peringatan karena molornya pembahasan ini.

Dia mengatakan, rancangan KUA-PPAS mestinya paling lambat sudah dibahas pada pertengahan Oktober lalu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, penyebab terlambatnya pembahasan KUA-PPAS APBD 2021 karena pandemi Covid-19.

Sejak awal, kata dia, DPRD telah berdiskusi dan mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyerahkan dokumen KUA-PPAS.

Baca juga: APBD DKI 2021 Resmi Disahkan, Nilainya Rp 84,196 Triliun

Namun, Taufik memaklumi apabila ada keterlambatan lantaran ada pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Menurut Taufik, terlambatnya pembahasan KUA-PPAS 2021 lantaran pembahasan Kebijakan Perubahan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD-P 2020 juga molor.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono berujar, keterlambatan pembahasan terjadi karena banyaknya perubahan nomenklatur akibat pandemi Covid-19.

Penyebab lainnya adalah pergeseran belanja tidak terduga terjadi sebanyak lima kali akibat prioritas penanggulangan pandemi Covid-19, sehingga data yang dimasukkan juga berubah.

Nasruddin mengatakan, perubahan terakhir pada 28 September lalu sehingga pergeseran anggaran kembali terjadi.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Batal Naik Gaji, Pras: Kembali ke APBD 2020

Begitu juga anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga dibahas dalam KUPA-PPAS.

Ketiga faktor tersebut yang membuat pembahasan menjadi molor dan akhirnya baru terlaksana pada November 2020.

Dengan demikian, molornya pembahasan KUPA-PPAS 2020 berimbas pada terlambatnya pembahasan KUA-PPAS APBD 2021.

Waktu pembahasan singkat

Karena molor, jadwal pembahasan draf KUA-PPAS menjadi sangat singkat.

Dalam berkas keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta mengenai jadwal pembahasan KUA-PPAS 2021, pembahasan di tingkat komisi hanya diberi waktu dua hari.

Pembahasan rancangan KUA-PPAS untuk APBD 2021 senilai Rp 77,7 triliun hanya mendapat porsi dua hari.

Padahal, RAPBD tersebut terdiri dari belasan ribu kegiatan dan ratusan ribu rincian komponen.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Anthony Winza menilai pembahasan tersebut hanya formalitas saja.

"Kalau waktu pembahasan komisi hanya dua hari, jelas tidak mungkin untuk membahas satu persatu dengan cermat dan teliti," tutur Anthony.

Baca juga: Pembahasan KUA-PPAS 2021 Dianggap Tidak Transparan, FITRA: Ada Aturan yang Dilanggar

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal Jadi Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar, Rian Ermest Prioritaskan Isu Air Bersih

Bakal Jadi Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar, Rian Ermest Prioritaskan Isu Air Bersih

Megapolitan
BERITA FOTO: Masuk Golkar, Rian Ernest Diberi Jersey Nomor Punggung 4

BERITA FOTO: Masuk Golkar, Rian Ernest Diberi Jersey Nomor Punggung 4

Megapolitan
BERITA FOTO: Gabung Golkar, Rian Ernest Tegaskan Partai Politik Terakhirnya

BERITA FOTO: Gabung Golkar, Rian Ernest Tegaskan Partai Politik Terakhirnya

Megapolitan
'Commitment Fee' Formula E 2022 Rp 90 Miliar Belum Dibayar, Jakpro: Dalam Proses

"Commitment Fee" Formula E 2022 Rp 90 Miliar Belum Dibayar, Jakpro: Dalam Proses

Megapolitan
Diusulkan agar Anak Perusahannya Digabung, Jakpro: Apapun Putusannya, Kami Harus Siap

Diusulkan agar Anak Perusahannya Digabung, Jakpro: Apapun Putusannya, Kami Harus Siap

Megapolitan
BERITA FOTO: Rian Ernest Resmi Bergabung ke Golkar

BERITA FOTO: Rian Ernest Resmi Bergabung ke Golkar

Megapolitan
Minyak Goreng Bersubsidi Minyakita Mulai Langka dan Naik Harga, Wali kota Tangerang Akan Gelar Bazar

Minyak Goreng Bersubsidi Minyakita Mulai Langka dan Naik Harga, Wali kota Tangerang Akan Gelar Bazar

Megapolitan
Usai Merugi 2 Tahun, PT Jakkon Targetkan Laba Rp 1,8 Miliar pada 2023

Usai Merugi 2 Tahun, PT Jakkon Targetkan Laba Rp 1,8 Miliar pada 2023

Megapolitan
Masjid di Duren Sawit Lagi-lagi Disatroni Pencuri Motor, Kali Ini Korbannya Seorang Ustaz

Masjid di Duren Sawit Lagi-lagi Disatroni Pencuri Motor, Kali Ini Korbannya Seorang Ustaz

Megapolitan
Ruko di Tangsel Digerebek, Lantai 1 Toko Baju, Lantai 2 untuk Prostitusi

Ruko di Tangsel Digerebek, Lantai 1 Toko Baju, Lantai 2 untuk Prostitusi

Megapolitan
Cek Layanan Kemoterapi dan TBC RSUD Koja, Heru Budi: Sudah Cukup Bagus

Cek Layanan Kemoterapi dan TBC RSUD Koja, Heru Budi: Sudah Cukup Bagus

Megapolitan
Minyakita Langka dan Naik Harga, Wali Kota Tangerang: Kita Dorong Tambahan Suplai

Minyakita Langka dan Naik Harga, Wali Kota Tangerang: Kita Dorong Tambahan Suplai

Megapolitan
Pegawai Toko Plastik Ditodong 8 Rampok Bergolok, Kantornya Minta Korban Tak Usah Bikin Laporan

Pegawai Toko Plastik Ditodong 8 Rampok Bergolok, Kantornya Minta Korban Tak Usah Bikin Laporan

Megapolitan
Gabung Golkar, Rian Ernest Diarahkan Jadi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Utara

Gabung Golkar, Rian Ernest Diarahkan Jadi Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta Utara

Megapolitan
BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.